[Reporter]

Tripoli - Pemerintah Libya menolak mentah-mentah perintah penangkapan atas Muammar Khadafi yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC). Keputusan ICC tersebut justru dituding sebagai kedok NATO atas penyerangan di Libya.

"Keputusan Mahkamah Pidana Internasional merupakan kedok dari NATO yang terus berusaha membunuh Khadafi," ujar Menteri Kehakiman Libya, Mohammed al-Gamudi seperti dilansir AFP, Selasa (28/6/2011).

Dia menekankan, Pemerintah Libya tidak pernah ikut menandatangani Perjanjian Roma yang menjadi dasar berdirinya ICC di Den Haag, Belanda. Dengan demikian, Pemerintah Libya tidak mengakui yurisdiksi pengadilan Mahkamah Internasional tersebut.

Pada Senin (27/6) waktu Den Haag, hakim pidana atas kejahatan perang pada ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Khadafi (69) dan dua sekutu terdekatnya, Saif al-Islam (39) yang merupakan anaknya dan Abdullah al-Senussi (62) yang merupakan pemimpin intelijen Libya, atas tuduhan kejahatan kemanusiaan terhadap penentang rezim Khadafi di Libya.

Terhadap keputusan ini, para pemberontak yang menentang Khadafi menyambut baik keputusan ICC ini. Pemimpin Dewan Transisi Nasional Libya, Mustafa Abdel Jalil menyambut baik keputusan ini dengan menyatakan "Keadilan telah ditegakkan." Jalil juga menuturkan melalui penerjemah, bahwa keputusan ICC ini membuat setiap perundingan untuk menyelesaikan masalah ini tak mungkin lagi dilakukan.

"Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional ini menghentikan semua opsi negosiasi yang dimungkinkan untuk melindungi Khadafi," ucapnya.

Jalil bahkan bersumpah untuk membawa Khadafi ke pengadilan, tanpa bantuan pasukan asing. Dia juga berharap agar setiap pihak yang melindungi Khadafi ikut diseret ke pengadilan.

"Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk mengadili Khadafi. Warga Libya mampu melaksanakan keputusan ini," tegasnya.

Sementara itu, para pemberontak yang ada di Benghazi turut menyambut baik perintah penangkapan Khadafi ini. Mereka bahkan melakukan perayaan dengan hujan tembakan ke udara dan membunyikan klakson mobil secara massal.

sumber

Terkait:

• JUAL buku hukum pidana internasional
• Irak Keluarkan Perintah Penangkapan terhadap Wapres
• Mahkamah Pidana Internasional Segera Terbitkan Perintah Penangkapan Khadafi
• Pakistan Keluarkan Perintah Penangkapan terhadap Musharraf
• Inggris Terima Surat Perintah Penangkapan Bos Wikileaks

[Reporter]

Washington - Kantor Kepresidenan AS Gedung Putih menyambut baik keputusan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) yang mengeluarkan surat perintah penangkapan Muammar Khadafi atas tuduhan kejahatan kemanusiaan. Gedung Putih bahkan menyebut hal ini sebagai pertanda bahwa Khadafi telah kehilangan legitimasinya di Libya.

Pemerintahan Presiden Barack Obama bahkan menekankan perlunya akuntabilitas dan keadilan bagi pidana kejahatan kemanusiaan yang dituduhkan pada Khadafi. Demikian seperti dilansir dari kantor berita AFP, Selasa (28/6/2011).

"Hal ini merupakan salah satu indikasi kuat bahwa Khadafi telah kehilangan legitimasinya. Hal ini juga menjadi langkah maju dalam proses untuk membuat Khadafi bertanggungjawab," ujar juru bicara Gedung Putih, Jay Carney.

Hakim pidana atas kejahatan perang pada ICC, pada Senin (27/6) waktu Den Haag, mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Khadafi (69) dan dua sekutu terdekatnya, Saif al-Islam (39) yang merupakan anaknya dan Abdullah al-Senussi (62) yang merupakan pemimpin intelijen Libya, atas tuduhan kejahatan kemanusiaan terhadap penentang rezimnya di Libya.

Keputusan ini sebelumnya dimohonkan oleh kepala jaksa pada ICC, Luis Moreno-Ocampo. Khadafi dan dua sekutu terdekatnya tersebut didakwa atas pidana pembunuhan dan penganiayaan dalam pemberontakan berdarah di Libya sejak pertengahan Februari 2011 lalu.

Ketiganya didakwa terlibat dalam penindasan di mana banyak warga sipil yang dibunuh dan dianiaya oleh pasukan Libya, terutama di wilayah Tripoli, Benghazi dan Misrata.

sumber

[Reporter]

Tripoli - Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi pemimpin Libya, Muammar Khadafi. Putusan ini dikeluarkan sejak Senin (27/6) ini di markas besar ICC di Den Haag, Belanda.

Pengadilan akhirnya mengabulkan permohonan surat penangkapan Khadafi tersebut, bersama dengan anaknya, Saif al-Islam dan pemimpin intelijen Libya, Abdullah al-Senussi, atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusian. Jaksa ICC mendakwa mereka terlibat dalam pembunuhan para demonstran yang menentang kepemimpinan Khadafi selama 41 tahun.

Demikian tercantum dalam keputusan ICC ini dibacakan oleh Hakim Sanji Mmasenono Monageng, seperti dilansir Reuters, Senin (27/6/2011) waktu setempat. Dalam keputusan ICC, Khadafi disebut memiliki kekuasaan yang absolut, final dan tak terbantahkan atas aparat dan pasukan keamanan Libya.

Baik Khadafi maupun Saif al-Islam dinilai sebagai pihak yang paling memahami dan yang merancang rencana untuk menghalangi dan menumpas masyarakat sipil yang ikut aksi demonstrasi besar-besaran menentang Khadafi di Libya. Sedangkan al-Senussi dinilai menggunakan kedudukannya untuk melakukan serangan terhadap para demonstran.

Menurut keputusan tersebut, para hakim praperadilan di Den Haag menemukan dugaan bahwa ketiga orang tersebut melakukan kejahatan seperti yang dimaksud. Oleh karena itu, penangkapan ketiganya perlu dilakukan demi memastikan kehadiran mereka di pengadilan kelak.

Para hakim tersebut juga meyakini bahwa perintah penangkapan dikeluarkan untuk memastikan agar ketiga orang tersebut tidak terus mengganggu dan membahayakan penyelidikan pengadilan. Selain itu, juga untuk mencegah mereka menggunakan kekuasaan mereka untuk terus melakukan kejahatan kemanusiaan di bawah yurisdiksi pengadilan.

Pemerintah Khadafi sendiri sebenarnya telah membantah tuduhan bahwa pasukannya sengaja mentargetkan serangan ke masyarakat sipil. Mereka justru menuduh pesawat-pesawat tempur NATO yang melancarkan serangan kepada para demonstran.

Sementara itu di negara tetangga Libya, Tunisia, tiga orang menteri rezim Khadafi termasuk Menteri Luar Negeri tengah melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak asing. Kemungkinan besar mereka tengah melobi orang dekat Khadafi untuk mencari penyelesaian.

Sedangkan pasukan anti-Khadafi yang ada di Libya dilaporkan tengah mendekati ibukota Tripoli untuk berupaya menggulingkan Khadafi. Langkah ini merupakan terobosan besar bagi mereka sepanjang upaya perlawanan terhadap rezim Khadafi karena mereka telah menempuh jarak sejauh 30 km untuk mendekati markas Khadafi.

sumber