PKS Keberatan Rencana Pemerintah Naikkan Tarif Listrik

[bakriegroup]

Welcome to my Thread




[/quote]

Mohon di Bantu +

[quote]





Laporan Wartawan Tribunnews.com Rachmat Hidayat



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah mengurangi subsidi listrik pada RAPBN 2012 menjadi Rp 45 triliun dianggap belum proporsional. Hal ini mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Ad Interim Hatta Rajasa, yang berakhir Rabu (21/9/2011) lalu. Anggota DPR Sohibul Iman mengatakan, sebaiknya pemerintah memprioritaskan masalah energi mix untuk pembangkit listrik terlebih dahulu.

"Dalam rencana Pemerintah yang akan mengurangi penggunaan BBM dari 11,77 persen (tahun 2011) menjadi 8,11 persen seperti dalam RAPBN 2012, sebenarnya sudah sangat baik. Tapi, harus perhatikan bahwa target Pemerintah yang 11,77 persen itu, diubah lewat APBN-P 2011 menjadi 18,89 persen. Berarti, ada keteledoran dalam kerja Pemerintah," ujar Iman dalam pernyataannya yang diterima tribun, Sabtu (24/09/2011).

"Nah, sekarang dengan rencana pemerintah menetapkan rnergy Mix untuk BBM 8,11 persen, apa ada jaminannya bahwa pemerintah akan mengoptimalkan pencapaian bauran energi ini,� ucapnya.



Dengan dikuranginya subsidi listrik ini, maka pemerintah berencana menaikan tarif tenaga listrik sebesar 10 persen mulai April 2012, kecuali pelanggan tidak mampu 450 VA.

�Pemerintah akan mendapatkan margin Rp 9 triliun dari kenaikan tarif ini, yang sebenarnya angka ini tidak seberapa di bandingkan bila Pemerintah mau mengendalikan subsidi yang lain, misalnya subsidi BBM,� ungkap politisi PKS ini.



Dijelaskan, lewat perhitungan asumsi subsidi listrik tahun 2012 yang ditawarkan pemerintah, bila tarif listrik tidak naik sama sekali, pendapatan penjualan listrik sebesar Rp 126,7 triliun, bila tarif listrik naik semua maka pendapatan penjualan listrik menjadi Rp 138,3 triliun, sehingga pemerintah mengambil jalan tengah yaitu menaikan tarif tenaga listrik kecuali Pelanggan 450 VA, sehingga pendapatan penjualan listrik diperoleh Rp 135,5 triliun.

�Kita masih keberatan dengan rencana kenaikan ini, karena jumlahnya tidak signifikan untuk mengurangi beban APBN, tapi sangat memberatkan bagi rakyat,� sergahnya.





Sekian