FPI/FUI Mendapat Dukungan Pemerintah Sulawesi Selatan

[tahugejrot]

Gubenur Sulsel Syahrul Yasin Limpo memberikan dana senilai Rp 100 Juta kepada Forum Umat Islam (FUI). Dana itu sebagai upaya menghentikan aktivitas Jamaah Ahmadiyah di Sulsel.





Kesiapan itu dinyatakan Gubernur saat menerima Forum Umat Islam (FUI) di Ruang kerja Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumohardjo, Makassar, Kamis (16/6/2011), yang menuntut pembubaran Jamaah Ahmadiyah di Sulsel. Forum Umat Islam terdiri dari gabungan organisasi masyarakat Islam yang ada di Makassar termasuk mayortias dikuasai Front Pembela Islam.





"Saya sependapat dengan usulan saudara. Sebagai langkah awal, pemerintah menyiapkan dana 100 juta dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kepada FUI," kata Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo diruangannya.





Ia menambahkan, untuk memberantas aktivitas Jamaah Ahmadiyah di Sulsel, Pemprov Sulsel akan melakukan penyerangan dengan formulasi yang lebih baik.





"Tentu saja tidak dengan kekerasan dan fisik," tegasnya.





Pada kesempatan sama, Syahrul mengeluhkan upayanya pemberantasan Ahmadiyah lantaran aliran ini belum terdaftar di Pemprov Sulsel. Andaikan mereka terdaftar, maka Syahrul menegaskan akan lebih mudah melarang mereka untuk beraktivitas.





FUI juga meminta Gubernur untuk mengeluarkan peraturan daerah (perda) pembubaran jamaah Ahmadiyah namun gubernur menolak karena alasan porsinya terlalu besar.



Mendapat Dukungan Kepolisian



FPI Makassar setidaknya dalam setiap aksi razia tempat maksiat mendapatkan dukungan kepolisian. Bahkan terciptanya suasana kondusif dan nyaman di kawasan wisata Makassar yaitu Pantai Losari hingga Benteng Rotterdam tidak lepas dari bantuan FPI. Dulu tempat tersebut disinyalir rawan penjambretan, pencopewtan, hingga aksi pemalakan. Pembinaan oleh FPI yang dilakukan melalui pengajian-pengajian cukup efektif mengurangi aksi kejahatan.



FUI Makassar sendiri mendapatkan dukungan yang sangat kuat di segenap kota Makassar. Ada 13 organisasi islam yang mensupport FPI di antaranya Wahdah Islamiyah, KPPSI, ICMI, NU, As'adiyah, Perwati, dan PITI ( Persatuan Islam Tionghoa Indonesia).





Rencananya gubernur akan memanggil pihak muspida dan terkait untuk memformulasikan cara-cara yang bijak dalam menghentikan aktivitas Jemaah Ahmadiyah di Sulsel. Gubernur juga ingin FUI melakukan dialog langsung dengan Jamaah Ahmadiyah untuk mendeteksi anggota Ahmadiyah satu-persatu yang ada di Sulsel. [hsb]

</div>