| FAQ |
| Calendar |
|
|
|||||||
| Lounge Berita atau artikel yang unik, aneh, dan menambah wawasan semuanya ada disini dan bisa dishare disini. |
 |
|
|
Thread Tools |
|
#1
2nd February 2010
|
||||
|
||||
Abis ini apalagi pak...???
komputer udah,mobil crown udah,pesawat udah,sekarang yacth mewah...
Departemen Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua ini dikomandani oleh seorang Menteri yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Gubernur Gorontalo. Fadel Muhammad adalah seorang pengusaha dan politisi yang konon pernah mendapat penghargaan dari BPK (zamannya Anwar Nasution) pada tahun 2007, yaitu penghargaan Pencapaian Tertib Administrasi Keuangan. Pria kelahiran Ternate 58 tahun lalu ini, pernah juga menjabat selaku Bendahara DPP Partai Golkar sebagai Partai yang membesarkan dalam kiprah politiknya. Sebagai orang awam tentu akan menilai, bahwa dia mempunyai kompetensi yang mumpuni dalam mengelola keuangan, disamping prestasinya dalam berbagai bidang lainnya, maklum pengusaha. Namun ternyata beberapa hari terakhir ini, Departemen yang diasuhnya itu mulai terusik oleh indikasi adanya penyimpangan penggunaan APBN 2010, yaitu pembelian kapal mewah Lagoon 500 seharga Rp.14,3 milyar buatan Perancis, sementara menurut situs resmi penjual kapal layar mewah tersebut (catamarans.com) Lagoon 500 dijual ke pasaran seharga US$ 795.000 atau Rp. 7,552 milyar dengan kurs 1 US$ = Rp. 9.500,- itu adalah harga yang paling aktual saat ini. Sedangkan Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengaku tak mengetahui rencana pembelanjaan barang tersebut. Menurutnya pula, bahwa Menteri tak bisa mengeluarkan anggaran tanpa dialokasikan dalam APBN, kalau itu terjadi, maka hal itu termasuk tindakan ilegal. Para pembeli kapal mewah Lagoon 500 ini, adalah orang-orang kaya di Eropa dan Australia, sebagai kapal pesiar pribadi yang digunakan untuk melancong dan berlibur menikmati matahari yang hangat di musim panas. Lantas Kementerian Kelautan dan Perikanan justru mengklaim bahwa kapal mewah tersebut hanya akan digunakan oleh para pejabat di Departemen itu untuk memantau dan survey terumbu karang. Konon satu unit kapal itu sudah tiba di pelabuhan Batam dan siap dinikmati. Dilain pihak, anggota Komisi-IV DPR Sudin menyatakan, bahwa pos APBN tersebut adalah untuk perbaikan dan pemeliharaan kapal patroli eksisting, bukan untuk pembelian kapal mewah dan nyaman yang terapung di lautan sebagai pengamat terumbu karang. Badan Anggaran DPR rencananya akan segera mengevaluasi pembelian kapal mewah tersebut sekaligus koordinasi dengan Komisi-IV DPR, wakil rakyat harus mengusut indikasi kasus yang mulai menuai kontroversi ini. Selain dinilai harganya yang terlampau mahal. Kapal ini juga dinilai terlalu mewah kalau hanya digunakan untuk memantau terumbu karang, cocoknya memang sebagai kapal pesiar. Pertanyaan lagi, sampai sejauh mana sensitivitas sosial para pejabat tinggi negeri ini ? betapa sulit dimengerti dalam saat yang bersamaan para nelayan antri untuk mendapatkan 10 liter bahan bakar sebagai modal untuk mencari nafkah. Dimana pula letak sense of crisis mereka ketika kinerjanya tidak lebih baik dengan diberikannya berbagai fasilitas. http://www.politikana.com/baca/2010/...ntroversi.html Spoiler for yacth:
seperti kah program 100 hari 
|
|
#2
2nd February 2010
|
||||
|
||||
|
hadoh!!!pemborosan terus yak sepertinya
anggaran yang laen kynya malah d sunat :eeek:
|
|
#5
3rd February 2010
|
||||
|
||||
|
Quote:
|
|
#8
3rd February 2010
|
||||
|
||||
|
kalo yang kemarin soal komputer itu gw lihat di tv yah dana yang diminta sama harga pasaran itu ngga sama...
aturan harga pasaran semua tuh totalnya 7M... tapi dana yg ngucur ke orang DPR nya 9M... kemanakah hampir 2M nya?? apalagi kalo beli banyak komputer itu didiskon...jadi 7M jg ngga nyampe segitu.. ckckck 
|
|
|
|
