Jakarta - Langkah pemerintah yang akan melaksanakan moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) didukung oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan catatan, pemerintah harus perbanyak lapangan pekerjaan di Indonesia.
"Pemerintah harus menjaga martabat bangsa Indonesia dengan tetap melaksanakan rencana moratorium TKI, meskipun Arab Saudi lebih dahulu mengambil tindakan menghentikan pemberian visa bagi tenaga kerja sektor domestik dari Indonesia," ujar Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas dalam pernyataan tertulisnya yang diterima redaksi, Sabtu (2/7/2011).
Pemerintah, lanjut Hemas, harus tetap menjalankan rencana tersebut pada 1 Agustus mendatang. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus mempercepat penciptaan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri.
"Pemerintah dapat melanjutkan rencana ke tahap selanjutnya, yakni mempercepat penciptaan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri," tambahnya.
Hal tersebut dipandang logis oleh Hemas. Pemerintah harus dapat membuktikan mampu untuk menyediakan lapangan kerja yang memadai. Hemas pun membeberkan beberapa tips untuk bisa merealisasikan rencana itu.
"Pemerintah dapat menggandeng dunia perbankan memperbesar marjin bagi udaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan insentif bagi kalangan industri yang memperluas kegiatan di bidang padat karya," bebernya.
"Pemerintah harus mengambil masalah ini sebagai kesempatan dan memanfaatkannya sebaik mungkin untuk memperbaiki keadaan dan mempertahankan harga diri bangsa," tandasnya.
sumber
2nd July 2011
Imbas Moratorium, Pemerintah Diminta Perbanyak Lapangan Kerja
