Jakarta - DPR meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan evaluasi menyeluruh terkait anggaran pembangunan kantor baru DPD. DPR menilai anggaran pembangunan kantor baru DPD Rp 823 miliar terlalu mahal dan layak dihitung ulang.
"Supaya ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan harusnya diserahkan kepada pihak berwenang. Dalam hal ini Kementerian PU yang harus menghitung ulang kembali apakah harga itu wajar," ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung.
Hal ini disampaikan Pramono kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2011).
Menurut Pramono, sebenarnya DPR tidak hendak ikut campur pembangunan kantor baru untuk anggota DPD. Namun DPR hanya memberikan masukan supaya pembangunan dilakukan secara transparan.
"Itu kan sudah dianggarkan DPR jadi urusan sepenuhnya anggota DPD. Namun sebagai warga bangsa, pembangunan apapun harus efisien harus dengan harga yang pas," tuturnya.
Pram mengakui ada sejumlah temannya di DPR yang bereaksi terlambat. Karena DPR sebenarnya sudah menyetujui anggaran pembangunan kantor DPD yang tergolong mewah tersebut.
"Memang DIPA-nya sudah masuk paripurna DPR. Kenapa sebelum DIPA diputuskan teman-teman diam saja?" ujarnya.
sumber
30th June 2011
DPR Minta Kementerian PU Hitung Ulang Anggaran Kantor Baru DPD
