Tak Transparan, Pembangunan Gedung DPD Harus Ditolak

[azharmaice]

Spoiler for Air Mansyur:

DETIK.comJakarta - Sama hal dengan pembangunan gedung baru DPR, rencana pembangunan gedung DPD di 33 provinsi juga berlangsung tak transparan. Karena itu, pembangunan gedung DPD yang diperkirakan menelan dana Rp 30 milier per gedung tersebut harus ditolak.

"Saya kira harus ditolak untuk dilakukan review. DPD buka-bukaan dong! Ini maksudnya apa? Rp 30 miliar kalau di 33 provinsi itu sudah hampir Rp 1 triliun. Sama dengan gedung baru DPR," kata peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam kepada detikcom, Sabtu (25/6/2011).

Roy menengarai, pembangunan gedung DPD mulai samar-samar terdengar tahun 2010 lalu. Setelah itu informasi yang beredar di tataran publik simpang siur. Hal ini mengindikasikan bahwa rakyat tidak mengetahui pasti mengenai rencana pembangunan gedung terebut.

"DPD seharusnya menggelar uji publik terhadap rencana tersebut. Mereka kan tanpa tedeng aling-aling politik, seharusnya bisa lebih terbuka," katanya.

Menurut dia, dengan anggaran cukup besar, sampai kini tidak jelas bagaimana disain dan peruntukan gedung DPD di tiap provinsi tersebut. Anggaran Rp 30 miliar satu gedung juga dirasakan Roy cukup mahal, apalagi di daerah yang jauh dari ibu kota.

"Kalau bikin rumah aspirasi satu sekretariat bersama saja, karena sebetulnya secara arah politik kecenderungannya sama, tidak terkooptasi oleh sebuah bangunan parpol. Mereka lahir dari orang-orang independen," jelas dia.

Tanpa mengecilkan peran DPD, Roy melanjutkan, alangkah baiknya bila DPD memperkuat dulu fungsinya sebagai lembaga perwakilan daerah. Hingga kini hal tersebut belum tampak. Apabila persoalannya adalah kewenangan yang masih terbatas di UUD 1945, maka DPD harus mendorong terus agar diamandemen.

"Kalau anggota DPD didukung rakyat, maka sebetulnya perjuangan itu bisa didukung rakyat. Tapi rakyat adem ayem. Publik memandang mereka belum ngapa2-ngapain. Sekarang mereka ingin bangun rumah dengan dengan pola yang tertutup seperti ini. Saya setuju untuk ditolak," ujar Roy.

Aduh dimaa ni

ndan sepeti biasa nya yaa

[DreamWorld]

ini wacana lama tapi ditiupin lagi ada apa y nie

[LoperKoran]

TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Palembang - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie, menyayangkan reaksi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida yang menyebut dia panik atas kritik tajam soal rencana pembangunan DPD di 33 provinsi. Marzuki mempertanyakan pernyataan La Ode Ida yang menyebut dia bicara tanpa Fakta. "Yang ngawur siapa, saya cuma membandingkan dan kenapa dia (La Ode Ida) bicara," kata Marzuki Alie usai menjadi pembicara seminar Seabad Syafrudin Prawiranegara di Palembang, Ahad, 26 Juni 2011.

Menurut Marzuki, La Ode tak ada urusan berbicara soal gedung DPD karena tugasnya Sekretarian Jenderal DPD dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Marzuki berdalih, sudah menjadi tugasnya sebagai wakil rakyat mengkritisi semua kebijakan yang merugikan negera. Marzuki justru mengingatkan anggota DPD mengacu ke Undang Undang dalam menjalankan tugasnya. Menurut Marzuki seharusnya seluruh anggota DPD aktif di daerah, bukan di Jakarta. Sesuai undang-undang, anggota DPD ke Jakarta hanya untuk bersidang.

Menurut Marzuki, rencana pembangunan gedung itu hanya akal-akalan sebagian kecil anggota DPD untuk menguras uang negara. Proyek dengan nilai RP 10 juta per meter yang dianggarkan DPD, menurut Marzuki terlalu tinggi. Dia membadingkan dengan biaya gedung DPR RI berlantai 36 yang hanya dianggarkan Rp 6 juta per meter. Sesuai dengan aturan Kementerian Pekerjaan Umum, maksimal harga bangunan pemerintah, Rp 3 juta per meter.

"Memang ada penyesuaian semakin tinggi semakin mahal, artinya kalau 4 lantai maksimal Rp 4 juta, jika lebih dari angka itu ada penganggaran yang nggak benar," kata Marzuki.

Marzuki cemas, kantor DPD di tiap daerah hanya diisi orang-orang tak berkepentingan. Dia mengibaratkan kantor itu nantinya bakal diisi hantu-hantu saja. Karena masing-masing derah hanya memiliki empat empat wakil di DPD. Padahal DPD menganggarkan bangunan berlantai empat dengan luas 2.800 meter persegi.

Tidak ada alasan kuat bagi DPD membangun gedung bernilai puluhan miliar itu karena hingga kini kewenangan DPD masih terbatas. "Apa yang mau diperjuangkan DPD, kewenangan lembaganya saja terbatas," kata Marzuki.

PARLIZA HENDRAWAN

[FeactActica]

Cari amici miei,
io vorrei col vostro permesso argomentare su a proposito di un certo argomento che sicuramente e' un pochino fuori tema, ma eppure io mi piace pensare che una variazione sul tema sara' gradita. Sono una donna di 43 anni, con una grande interesse per semi femminizzati e voglio condividere questa passione anche grazie a questo forum. adesso che sono qui, non esitate a mandarmi emails.

baci baci

Stefano

[azharmaice]

Originally Posted by Loper Koran

TEMPO/Imam Sukamto

ko minta rate nya disini ndan ? kan thread ane ndan , apa bener tuh ndan dpd cuma ngabisin uang rakyat

[tanggedose]

ladang korupsi tuh...masih banyak gedung sekolah yang mau ambrul ini malah gedung bagus mau di rombak lagi...paya ahhh

[Elito]

kudu di awasi

[sultanx]

cuma suka mbangun, ngerawatnya lupa...coba aja lihat gedung-gedung megah ndan, hanya bagus di awalnya

[bro2012]

siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipppppppppppp

[coekiemay]

hadehhh..memang bener" dah para pejabat