Mafia Tanah Omset Miliaran kembali dibongkar Ahok

[Gusnan]

Para notaris-notaris dan PPAT melakukan perlawanan.

ShareTweet

Hatree.me – Pernyataan yang cukup mengejutkan datang dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal status lahan yang ada di Rusun Cengkareng. Ahok menyatakan kalau lahan tersebut dibeli Dinas Perumahan DKI ternyata adalah milik Pemprov DKI Jakarta sendii.
Ia juga menyatakan kalau ini adalah permainan dari mafia tanah yang ada di dalam internal Pemprov DKI Jakarta.
“Ada penghilangan, ada surat yang menyatakan bahwa (lahan) itu sewa bukan punya DKI. Itu aslinya ternyata punya DKI,” kata Ahok saat dikutip hatree.me di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan.
Ahok juga menyatakan kalau lurah yang menyebut bahwa tanah itu adalah bukan milik DKI Jakarta. Dia pun akhirnya cuiga bahwa ada oknum lurah yang juga mendapatkan aliran dana di dalam pembelian lahan Rusun Cengkareng ini.
“Makanya saya minta mesti telusuri duitnya kemana saja atau apakah oknum lurah juga terima duit,” kata Ahok menjelaskan.
Foto Ahok mengenakan busana berwarna biru serta peci warna hitam. Pengadaan lahan yang diperuntukkan untuk Rumah Susun di Cengkareng Barat itu menjadi salah satu temuan yang tercantum di dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK dari laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2015. Pantauan hatree.me, lahan yang disediakan untuk rumah susun itu dibeli dengan harga yang sangat mahal yaitu Rp 600 miliar.
Pada mulanya, Ahok mencurigai dengan adanya biaya yang tidak masuk akal pada jasa notaris di dalam transaksi tersebut. Sebab, untuk jasa notaris di dalam transaksi pembelian lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat itu mencapai Rp 4-5 miliar.
“Mana ada orang bodoh sih mau bayar notaris Rp 4-5 miliar. Misalnya beli tanah Rp 600 miliar, kamu bayar notarisnya Rp 6 miliar, gila enggak? Rp 10 juta juga banyak yang mau urus tanah sekeping doang,” kata Ahok dengan agak sedikit menggebu-gebu.
Ahok melanjutkan bahwa peraturan perundang-undangan memang menyatakan kalau jasa notaris paling banyak hanya dapat mematok fee sebanyak satu persen saja dari nilai transaksi. Tetapi, Ia menyatakan bahwa pada praktiknya di lapangan, jasa notaris pada umumnya hanya berkisar sekitar Rp 10 jutaan saja.
Oleh karena itulah Ahok mengharapkan untuk lembaga BPK agar dapat segera menindaklanjuti temuannya tersebut.
“Nah kami minta bantuan BPK untuk periksa karena dari dulu DKI beli tanah selalu pakai maksimum satu persen. Apalagi kami curiga ada tanah kami yang dibeli sendiri dengan palsukan dokumen,” ucap Ahok dikutip hatree.me.
Namun ternyata, buntut dari pernyataan Ahok tentang keganjilan fee untuk notaris tersebut membuat para notaris-noaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DKI Jakarta melontarkan protes atas perkataan dari Ahok tersebut. Mereka menganggap kalau Ahok sudah merendahkan harkat dan martabat notaris serta PPAT sebagai pejabat publik yang dilindungi oleh undang-undang.
Maka dari itu, para notaris-notaris dan PPAT DKI Jakarta memperingatkan Ahok jika terus melontarkan kata-kata yang merendahkan harkat dan martabat serta melakukan diskriminasi profesi notaris dan PPAT, maka mereka tidak akan segan-segan untuk melakukan perlawanan terhadap Ahok.
“Kami keberatan dengan apa yang Ahok bicarakan baik di Youtube maupun media lain tentang profesi kami, notaris maupun PPAT. Terutama mengenai soal honorarium,” ucap seorang notaris di dalam sebuah video yang diupload lewat akun Facebook MK : Berani.
Ia menyatakan kalau honorarium untuk notaris atau PPAT yang berkecimpung di dalam Pemprov DKI Jakarta itu telah ditentukan. Oleh karena itulah, tak ada notaris yang memalak Pemprov seperti dikatakan oleh Ahok.
“Perkataan-perkataan Ahok yang meresahkan dan membuat kita terdiskriminasi bahwa kami ini seakan-akan brengsek,” lanjutnya dengan nada agak kesal.
Ia juga menilai bahwa Ahok tak mencerminkan seorang pemimpin yang baik serta tak menjadi panutan bagi masyarakat Jakarta.
“Itu yang kami minta klarifikasi dari beliau semoga apa yang diucapkan itu ditarik kembali. Jabatan kami jabatan terhormat, jabatan umum, yang tidak diberikan gaji oleh negara selayaknya kami diberikan tempat yang layak sesuai dengan profesi, harkat, dan martabat kami,” kata dia.