Puluhan ketua RT dan RW di Jakarta datang ke DPRD DKI untuk protes keberatan sistem pelaporan via Qlue.
Gubernur DKI Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberi insentif Rp 10.000 tiap aduan Qlue yang disampaikan sebagai pengganti pulsa para ketua RT/RW. Selain insentif tersebut, para ketua RT/RW juga masih mendapat uang pulsa Rp 75.000 per bulan. Namun, ketua RT/RW wajib melaporkan aduan tentang lingkungan setempat melalui aplikasi Qlue.
"Kalau Anda enggak suka, ya berhenti saja jadi ketua RT/RW. Pusing amat!" kata Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/5/2016).
Ahok mengatakan, peran RT/RW sangat penting untuk membantu kinerja lurah. Lurah dan camat tidak bisa bekerja optimal jika tidak didukung oleh pengurus RT/RW. Maka dari itu, pengurus RT/RW harus memiliki empati kepada warga setempat.
"Makanya, saya sudah keluarkan pergub. Ketua RT dan RW yang enggak mau urusi warganya kalau cuma
malakin doang atau mau jual lapak doang,
berhentiin saja. Sederhana toh," kata Ahok.
Adapun aturan yang mengatur pemberhentian ketua RT/RW adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman RT/RW. Dalam peraturan itu disebutkan, ketua RT atau RW bisa diberhentikan sesuai dengan keputusan lurah di wilayahnya.
Sementara itu, instruksi aduan Qlue oleh ketua RT/RW diatur dalam SK Gubernur Nomor 903 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW di DKI.
Tiap bulan, ketua RT mendapat insentif sebesar Rp 975.000, sedangkan ketua RW mendapat insentif sebesar Rp 1.200.000.
Kamis pagi, puluhan pengurus RT dan RW mengancam akan mundur dan akan memboikot Pilkada DKI 2017 jika tetap dipaksa untuk membuat laporan via Qlue setiap hari. Mereka mengadu kepada Komisi A DPRD DKI Jakarta.
27th May 2016
Ahok: Jika Anda Enggak Suka, Berhenti Saja Jadi Ketua RT, Pusing Amat!
