Jika Target Listrik 35.000 MW Tak Tercapai, Menteri Bappenas Salahkan PLN

[firmanway]

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menegaskan pemerintah tidak akan merevisi target pembangunan pembangkit listrik 35 gigawatt. Program tersebut sudah masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga 2019.



Menurut Sofyan, Bappenas telah menetapkan perencanaan mega proyek tersebut, sedangkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendukung melalui regulasi. “Kami tidak akan revisi. Bahwa nanti tidak terlaksana, persoalannya pada tingkat teknisnya di PLN,” kata Sofyan di kantornya, Jakarta, Senin, 16 Mei 2016.

Sebagai badan perencanan, Sofyan menyatakan Bappenas telah menjalankan peran sesuai yang dibebankan, yakni mencarikan pendanaan apabila diperlukan. Namun ada beberapa kasus di mana pembiayaan sudah jelas tetapi realisasi dan implementasi proyeknya malah belum berjalan. “Itu di proyek High Voltage Direct Current (HVDC) atau transmisi Sumatera-Jawa,” katanya.

Terkait masalah lahan yang selam ini kerap dikeluhkan, Sofyan meyakini ke depan tidak akan menjadi hambatan pembangunan infrastruktur. Sebab, pemerintah telah menyiapkan Badan Layanan Umum untuk pembebasan lahan yaitu Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Harapannya, pembebasan lahan lebih mudah sehingga pemerintah dapat menguasai area strategis bernilai komersil. Efek lanjutnya, ada pemasukan untuk modal pembebasan lahan.

Dia mencontohkan beberapa hal komersil yaitu penyediaan lahan untuk rest area di rute jalan tol, kawasan industri, pergudangan di lahan pelabuhan, serta aeropolis di lahan bandara. “Jadi jangan seperti sekarang, swasta punya lahan dua juta hektare tapi pemerintah malah tidak punya,” kata Sofyan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Jarman meminta PLN segera menyelesaikan draf Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hingga 2024. Kementerian mengultimatum dokumen tersebut harus diserahkan pekan ini. Pemerintah telah lama memintanya ke PLN. Namun perusahaan pelat merah itu belum juga menyerahkan. “Paling lambat 20 mei. Itu batas terakhir,” kata Jarman.

Desakan Kementerian Energi kepada PLN bukan tanpa sebab. Jumat pekan lalu, Menteri Energi Sudirman Said dipanggil Presiden Joko Widodo untuk menanyakan perkembangan kemajuan proyek listrik 35 GW. Banyak investor dan pelaku usaha juga menanyakan perkembangan megaproyek tersebut.

Kementerian Energi mencatat bahwa pembangunan proyek pembangkit listrik 35 GW berjalan lambat. Hingga bulan lalu, hanya ada 0,6 persen pembangkit 35 GW yang sudah beroperasi. Sisanya masih dalam tahap perencanaan, pengadaan, dan konstruksi.

Sumber: Megaproyek Listrik 35.000 Megawatt