Fadli Zon Dinilai Tidak Etis Minta Presiden Klarifikasi Rumor

[Gusnan]

Minggu, 17 April 2016 | 17:23









Wakil Ketua DPR Fadli Zon.


Jakarta – Koordintor Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai Wakil Ketua DPR Fadli Zon tidak etis meminta Presiden Joko Widodo mengklarifikasi sebuah rumor yang beredar. Rumor tersebut menurut Fadli Zon berisikan perlindungan Jokowi terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
“Permintaan Fadli Zon agar Presiden Jokowi menjelaskan tentang rumor melalui media massa itu, sangat tidak etis dan telah keluar dari fatsun politik. Fadli Zon sudah tahu bahwa apa yang didengarnya itu hanya rumor yang berkembang, tetapi meminta Presiden menanggapi dan mengklarifikasi,” ujar Petrus di Jakarta, Minggu (17/4).
Presiden Jokowi, kata dia tidak perlu merespons tuntutan yang bernada cengeng Fadli Zon. Menurut dia, jika ingin melakukan fungsi pengawasan, seharusnya memverifikasi terlebih dahulu kebenaran rumor itu, kemudian meminta Jokowi untuk menanggapi.
“Fadli Zon sepertinya sudah kehabisan bahan untuk memojokan Ahok dalam isu Reklamasi Pantai Utara dan lahan Sumber Waras, sehingga demi mencapai target politik jangka pendek dan pragmatis, maka Fadli tidak segan-segan mencoba menyeret Presiden Jokowi untuk nimbrung di polemik murahan," jelas Petrus.
Lebih lanjut, dia mengatakan, jika saja Fadli Zon mempunyai bukti atau petunjuk cukup terkait perlindungan Jokowi kepada Ahok, maka Fadli tidak perlu meminta klarifikasi Jokowi. Fadli, kata Petrus, tinggal meminta KPK memanggil dan memeriksa Jokowi untuk mempertanggungjawabkan sikapnya yang dinilai menghambat penyelidikan dan penyidikan korupsi di KPK.
Permintaan Fadli Zon, kata Petrus, secara tidak langsung ingin menyeret Presiden Jokowi untuk terlibat dalam persoalan lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas dan tanggung jawab seorang Presiden.
Petrus juga menganjurkan Fadli Zon seharusnya cukup menyurati Presiden dan menanyakan apakah benar Presiden Jokowi melindungi Ahok. Selain itu, Fadli Zon bisa saja menyurati KPK dan meminta KPK menjelaskan kepada publik apakah Presiden Jokowi benar melindungi Ahok dan perlindungannya itu sudah sampai pada tingkat menghambat jalannya pemeriksaan.