Reaksi Ahok Disindir Jokowi di Depan Menteri

[Gusnan]

Terkait pembangunan LRT.




Presiden Joko Widodo bersama Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. (Instagram @basukibtp)










Presiden Joko Widodo sempat menyindir Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, yang belum membangun infrastruktur untuk LRT. Padahal, wilayah Bodetabek, Palembang dan Bandung Raya, sudah berjalan.
Jokowi menyindir Ahok dalam rapat kabinet terbatas mengenai Light Rail Transit (LRT) yang dihadiri oleh sebagian menteri. Usai rapat, Ahok memberi tanggapan terkait belum terlaksananya pembangunan LRT untuk wilayah Jakarta ini.
"Memang ada keterlambatan karena Perpres (Peraturan Presiden) nya itu ada kesangkut PP (Peraturan Pemerintah). Kita bicara sama Kejagung ternyata PP yang Nomor 79 tahun 2015 itu hanya menyebutkan penugasan pemerintah pada BUMN," ujar Ahok, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2016.
Akan tetapi, Sekretariat Negara memahami bahwa PP itu bukan hanya BUMN, tapi BUMD termasuk di dalamnya. Hanya saja, Kejaksaan Agung mengatakan tidak bisa ditafsirkan BUMD juga.
Dengan begitu, lanju Ahok, pihaknya sudah minta PP Nomor 79 tersebut diubah. Yakni dengan menggunakan garis miring dan ditambah BUMD.
Sehingga dengan begitu, lanjut Ahok, pemprov DKI Jakarta sudah bisa kerjasama dengan Adhi Karya dan pihak lainnya.
"Kalau ini bisa beres, saya mungkin Juni sudah bisa mulai kerja nih. Tapi saya katakan mungkin baru akan kelihatan tiang itu di September," ucap Ahok.
Ahok mengaku, Perpres Nomor 99 sudah dikeluarkan. Dengan bunyi di antaranya, pihaknya boleh menunjuk langsung pelaksana pembangunan untuk LRT itu.
"Jadi Perpres 99 pasal 8, kita minta tambahkan, mengubah dari 'gubernur melakukan pengadaan sarana perkeretaapian' menjadi 'gubernur menugaskan penyelenggaraan sarana perkeretaapian ke BUMD'. Jadi kami bisa tunjuk PT MRT atau kereta api," ucap dia.
Ahok mengatakan, Pemprov sudah menyerahkan Rp4 triliun pada JakPro (BUMD DKI Jakarta). Begitu juga dengan Wijaya Karya (BUMN), yang sudah berkomitmen unuk kerjasama dan akan menyediakan Rp1 triliun.
"Ditambah Adi Karya (BUMN) akan terkumpul, saya kira kita bisa selesaikan untuk depo. Dan depo juga di atasnya akan kita bangun apartemen, rumah susun," kata Ahok.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar transportasi massa light rail transit (LRT) segera dikerjakan. Jokowi tak ingin lagi ada rapat namun proyek belum mulai direalisasikan.
"Ini sudah rapat yang ke-5 untuk LRT, jangan ada tambahan rapat lagi. Harusnya sore hari ini sudah rampung semua. Kita ingin mempercepat pembangunan LRT, baik di Jakarta di Jabodetabek di Palembang maupun Bandung Raya," kata Presiden Jokowi dalam Rapat Kabinet Terbatas mengenai LRT di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2016.
Presiden Jokowi berharap, pembangunan LRT ini bisa diselesaikan tepat waktu sehingga bisa terkoneksi dengan moda transportasi lainnya untuk menghubungkan sejumlah lokasi yang sudah dipetakan.
Dia menginginkan LRT baik di Palembang, Bandung dan Jabodetabek terkoneksi dengan bandara dan moda transportasi lain seperti Transjakarta, commuter line maupun kereta cepat Jakarta-Bandung.
"Yang Bodetabek sudah dimulai. Jakarta nya belum. Saya nanti mohon laporan dari Gubernur (Basuki Tjahja Purnama). Palembang juga sudah dimulai dan juga yang berkaitan dengan kereta api cepat Jakarta-Bandung, sudah dimulai," kata Jokowi.