Presiden Segera Reshuffle Kabinet

**Gusnan**

Presiden Joko Widodo (Antara/Yudhi Mahatma)

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan mengumumkan perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja dalam waktu dekat. Bahkan, menurut kabar, reshuffle kemungkinan dilakukan pekan ini. Hal itu diperkuat informasi bahwa Wapres Jusuf Kalla membatalkan rencana lawatannya ke Tiongkok.
“Ya, kabarnya demikian. Antara tanggal 21 hingga 24 Maret nanti,” kata sumber SP di Jakarta, Senin (21/3).
Salah satu indikasi yang menonjol adalah Wapres Jusuf Kalla memutuskan untuk menunda kunjungan kerjanya ke Beijing, Tiongkok, yang sedianya berlangsung dalam waktu dekat.
Terkait wacana reshuffle, sejumlah kalangan mengingatkan bahwa langkah tersebut sepenuhnya hak prerogatif presiden. Di samping itu, selain harus berbasis kinerja, menteri yang mendorong terwujudnya good governance sebaiknya dipertahankan.
Presiden juga diminta tidak terjebak pada sorotan sebagian kalangan terhadap menteri yang dinilai membuat kegaduhan. Presiden diharapkan secara objektif melihat apakah kegaduhan itu berdampak positif atau negatif. Sejauh hal itu mampu mendorong diskursus publik yang mengarah pada upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), justru bermanfaat bagi presiden untuk membantunya mengawal kabinet dari perang kepentingan.
Menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati untuk mengakhiri ketidakpastian, Presiden Jokowi sebaiknya segera melakukan reshuffle. Momentum saat ini dinilainya tepat, antara lain menjelang pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) pada April.
“Kalau APBNP dibahas sekitar April, maka sebelum itu sudah ada menteri yang baru yang mengeksekusi sekaligus bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan baru,” tuturnya.
Dia menekankan, reshuffle harus tetap dilakukan secara objektif. Artinya, jangan sampai reshuffle justru untuk mengakomodasi kepentingan politik. Kriteria utama pergantian kabinet tetap harus didasarkan pada kinerja menteri, apakah sejalan dengan visi presiden atau tidak.
Menyangkut soal kegaduhan yang akhir-akhir ini disuarakan sejumlah kalangan sebagai salah satu pertimbangan untuk merombak kabinet, menurutnya, tidak layak menjadi isu utama yang melatari pergantian menteri. Apalagi kalau kegaduhan itu bersifat positif yang memancing diskursus publik dalam rangka menciptakan transparansi dan mendorong kabinet bebas KKN. Sebab, tidak tertutup kemungkinan ada menteri yang tampak tenang, tapi terindikasi KKN. Terhadap yang bersangkutan, tentu harus diganti. Sebaliknya, jika ada menteri terkesan gaduh, namun sejatinya hal itu dilakukan dalam rangka mencegah KKN, sebaiknya dipertahankan presiden di kabinet, karena bisa membantu mengawal dan membersihkan Kabinet Kerja dari perang kepentingan, terutama yang tidak sejalan dengan visi presiden.
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani menegaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kabinet kepada Presiden Jokowi. Hal ini mengingat pembentukan kabinet menjadi hak prerogatif presiden, dan sesuai UU, semua menteri bertanggung jawab kepada presiden.
Namun, pihaknya mengingatkan sebaiknya presiden melakukan kajian yang cermat agar reshuffle kabinet tidak terlalu sering dilakukan.
“Kalau terlalu sering, masyarakat akan bertanya, apa menteri dipilih tidak melalui proses yang cermat? Kok ada pergantian lagi? Artinya ada sosok yang tidak kredibel yang ditunjuk jadi menteri. Dan ini juga membuat menteri di kabinet selalu dibayangi ancaman reshuffle,” kata Irma.
Wakil Bendahara Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaikhul Islam Ali juga sependapat bahwa sebaiknya reshuffle kabinet tak terlalu sering dilaksanakan. Sebab, hal demikian akan membuat para anggota kabinet bekerja dengan tak tenang.
“Waktu konsolidasi internal sudah selesai. Sekarang ini para menteri sudah tune in dengan birokrasinya dan siap berprestasi. Kalau diganti-ganti, akan mengulang dari awal,” katanya.
Namun demikian, dia mengatakan bahwa reshuffle kabinet merupakan prerogatif presiden, sehingga bisa saja dilakukan apabila ada alasan yang benar-benar mendasar.
Dia sepakat bila Presiden Jokowi mempertahankan menteri yang benar-benar menunjukkan kinerja, yakni yang memberi sumbangan pemikiran dan tindakan bagi terwujudnya good governance, terwujudnya visi presiden, serta bisa berkoordinasi dengan menteri lainnya.
Secara terpisah, pakar politik dari Para Syndicate, Toto Sugiarto menilai gonjang-ganjing kabinet saat ini bisa saja didesain untuk mengeluarkan oknum-oknum yang selama ini bersembunyi di pemerintahan Jokowi-JK. Pasalnya, dikhawatirkan ada anggota kabinet yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga tindakannya tidak sejalan dengan visi yang dibangun presiden.
“Terlalu banyak yang bermain di kabinet dan itu adalah pemain-pemain besar, sehingga mau tidak mau Jokowi harus mencari cara cerdas untuk memukul dan mengeluarkan mereka,” tegasnya.
Dampak ke Ekonomi
Sementara itu, ekonom Latief Adam menyatakan bila reshuffle benar diterapkan dan tepat, dampaknya akan sangat positif bagi perekonomian. Meski begitu, harus dipastikan menteri penggantinya harus memiliki profesionalitas dan kompetensi yang tepat, sehingga tujuan pemerintah akan cepat tercapai.
Lebih lanjut, dia mengaku lebih senang reshuffle dilakukan terhadap menteri yang tidak aktif atau tak cermat dalam bekerja. Sedangkan, menteri yang cermat dan mampu, namun vokal, menurutnya, hal itu masih bisa dipertahankan.
“Lebih baik yang vokal dan mampu yang dipertahankan. Tinggal perlu pesan moral saja yang disampaikan presiden terhadap menteri itu,” katanya.
Ekonom Berly Martawardaya juga mengemukakan pendapat yang sama. “Reshuffle harus dapat menciptakan kabinet yang lebih kompak dan efektif dalam bekerja,” tegasnya.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi beberapa kali melontarkan sinyal perombakan kabinet. Hal itu akan dilakukan terhadap menteri Kabinet Kerja yang dinilainya tidak mampu memenuhi visi yang diberikan. Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta semua pihak agar tidak mendesak presiden melakukan reshuffle.
“Saya mohon kepada semua pihak untuk tidak mendesak. Saya sebagai pembantu presiden harus tegas ya, bahwa keputusan me-reshuffle atau tidak hari ini, besok, bulan depan, tahun depan, atau setiap saat, itu kewenangan presiden,” kata Tjahjo beberapa waktu lalu.
Menurutnya, presiden pasti mengetahui persis kinerja setiap menteri dalam Kabinet Kerja. “Tiap bulan presiden pantau dan lakukan evaluasi. Cermati pegerakan seluruh pembantunya di kabinet,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan agar tidak ada dikotomi latar belakang menteri. "Mereka adalah pembantu presiden. Jangan ada dikotomi, oh ini orang wapres (wakil presiden), partai A. Seluruh parpol yang dulu nyatakan dukung Pak Jokowi teken kontrak tak ada bargaining jabatan,” tegasnya.
Oleh karena itu, dia menambahkan, seluruh menteri harus menerima apa pun keputusan presiden. "Siapa yang dinilai presiden, harus ‘TNI’, yakni harus taat, nurut instruksi,” ujarnya.

Terkait: