Jakarta - Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jhony Simanjuntak menegaskan fraksinya menolak usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. PDIP mendukung Ahok menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur bersama Wagub Djarot Saiful Hidayat.
"HMP bagi kita dari awal tidak pernah berpikir ke sana. PDIP membangun budaya politik menghargai rakyat. Kita kasih waktu 5 tahun biar rakyat yang menentukan," ujar Jhony saat dihubungi Sabtu (6/6/2015).
Dia menyebut saat hak angket digulirkan di DPRD, tidak pernah ada niat melakukan pemakzulan. Angket hanya untuk mengklarifikasi kebijakan yang diputuskan Ahok. Karena itu niat sejumlah fraksi menggulirkan HMP dinilai berlebihan.
Apalagi HMP diyakini tidak akan kuorum karena sejumlah fraksi Koalisi Indonesia Hebat bakal menolaknya.
"Tidak akan tercapai HMP. Kami menghargai kawan-kawan, tapi mereka juga harus menghargai sikap kami. Ada 4 fraksi yang tidak setuju HMP yaitu PDIP, NasDem, PKB dan Hanura," sambungnya.
Disinggung soal peran Wagub Djarot untuk menjembatani 'perseteruan' DPRD dengan Ahok. Jhony menilai gubernur dan wagub memang harus saling menopang.
"Kita ingin ada kesadaran masing-masing pihak (DPRD-Pemprov) melakukan pertemuan yang sifatnya konsultatif. Kita enggak menyalahkan siapa-siapa karena penyelesaian ini harus muncul dari kedua belah pihak. Kalau kedua pimpinan menyadari akan keluar kemitraan, sama-sama proaktif," tutur Jhony.
6th June 2015
PDIP Tolak HMP: Biarkan Ahok Bekerja 5 Tahun!
