Kasus UPS Belum Selesai, Bareskrim Garap Kasus "Scanner"

[Gusnan]

Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Budi Waseso, di Polres Metro Jakarta Selatan.


Jakarta - Dugaan adanya bancakan anggaran negara di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bukan isapan jempol semata. Setelah Bareskrim menemukan dugaan korupsi dalam kasus uninterruptible power supply (UPS), yang diduga merugikan negara Rp 50 miliar, kini Bareskrim mengendus korupsi scanner.
"Yang jelas, ini kita sedang audit. Anggaran pembelian untuk scanner itu kita sudah dapat harganya. Kita mengecek fisik di lapangan dan akan kita sesuaikan dengan standarnya dengan pengadaan barang itu. Ada beberapa (kasus), nggak hanya scanner," kata Kabareskrim, Komjen Budi Waseso, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/5).
Namun jenderal bintang tiga ini belum mau berspekulasi soal siapa saja pihak yang akan dibidik dalam kasus ini.
"Kita belum (ada calon tersangkanya). Kita akan telusuri dari proses pengadaan itu dulu. Jadi belum ke sana. Nanti lihat saja," imbuhnya.
Seperti diberitakan, dalam kasus UPS, Bareskrim telah menetapkan dua tersangka, yaitu Alex Usman yang merupakan PPK pengadaan UPS Sudin Dikmen Jakarta Barat dan Dr Zaenal Soleman, selaku PPK pengadaan UPS Sudin Dikmen Jakarta Pusat.
Alex telah ditahan, setelah beberapa kali mangkir saat hendak diperiksa.
Sedangkan dalam kasus scanner, Bareskrim Polri telah memeriksa PNS DKI Jakarta. Mereka juga dimintai keterangan soal printer 3D di 25 SMAN dan SMKN yang dianggarkan Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, tahun anggaran 2015, dengan nilai Rp150 miliar.
Polisi menduga ada tiga modus operandi dalam kasus ini, yakni penggelembungan harga, proses pengadaan tak sesuai aturan, dan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) tak sesuai fakta.