Ceriwis  

Go Back   Ceriwis > DISKUSI > News

News Semua berita yg terjadi di dunia internasional ataupun lokal diupdate disini

Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 27th April 2015
Gusnan's Avatar
Gusnan Gusnan is offline
Moderator
 
Join Date: Jun 2013
Posts: 27,623
Rep Power: 49
Gusnan memiliki kawan yg banyakGusnan memiliki kawan yg banyakGusnan memiliki kawan yg banyak
Default Polisi Geledah Kantor Lulung dan Beri Police Line Ruang Komisi E DPRD







Jakarta - Anggota Bareskrim Mabes Polri menggeledah ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana di Lantai 9 Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Penyidik korupsi pengadaan UPS itu juga menggeledah ruangan Komisi E DPRD.

Para penyidik membolak-balik dokumen di ruangan Lulung. Pada lantai 9 terdapat 5 ruangan yang merupakan kantor Wakil Ketua DPRD DKI. Di ruangan ini terlihat ada beberapa staf, namun tak terlihat Lulung di ruangan tersebut, Senin (27/4/2015) pukul 16.30 WIB.

Tak begitu jelas kapan para penyidik yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam ini datang. Hingga kini mereka masih memeriksa dokumen-dokumen di ruangan Lulung tersebut.

Selain ruangan Lulung, penyidik juga memeriksa ruangan Komisi E DPRD dan memasang police line. Salah satu ruangan yang jadi fokus penyidik adalah ruangan file Komisi E DPRD, komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat. Terlihat ada penyidik yang memilah dokumen kemudian memasukkannya ke dalam karung plastik untuk diamankan.

Sedianya dua anggota DPRD yaitu Lulung dan Fahmi Zulfikar diperiksa Bareskrim dalam kasus pengadaan UPS di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat hari ini. Mereka diperiksa sebagai saksi saat duduk di Komisi E DPRD. Namun keduanya tidak datang dengan alasan sedang berada di luar negeri.

Kasus dugaan korupsi pengadaan UPS di Jakarta terjadi pada tahun anggaran 2014. Selain Alex Usman, ada Zaenal Sulaiman yang ditetapkan tersangka oleh Bareskrim. Dia berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jakarta Pusat. Keduanya dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Reply With Quote
Reply


Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


 


All times are GMT +7. The time now is 11:19 AM.


no new posts