PBB dan Perancis Kecam Hukuman Mati, Jokowi Mulai "Ogah" Berkomentar

[Gusnan]

Asril Presiden Joko Widodo sebelum memasuki pesawat kepresidenan Boeing Business Jet 2 di Bandara Halim Perdana Kusuma, Minggu (26/4/2015).

Presiden Joko Widodo tampaknya tak antusias lagi menyikapi hukuman mati yang diterapkan pemerintah Indonesia. Berkali-kali membela diri soal kedaulatan hukum di Indonesia, kini Jokowi mulai enggan berkomentar atas sikap keras Presiden Perancis Francois Hollande dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa Ban Kim Moon.

"Nanti ditanyakan ke Kejagung. Saya sudah berkali-kali sampaikan, saya enggak akan ngomong lagi," ujar Jokowi sebelum lepas landas menuju Kuala Lumpur di Bandara Halim Perdana Kusuma, Minggu (26/4/2015).

Jokowi juga mengulang pernyataannya saat wartawan bertanya bahwa Perancis mengancam akan menarik duta besarnya jika Indonesia tetap akan menjatuhkan hukuman mati pada salah satu warga negaranya, Serge Atlaoui.

Serge merupakan satu di antara 10 terpidana mati yang akan menghadapi eksekusi dalam waktu dekat. "Saya tidak akan menjawab mengenai itu. Sudah cukup jawaban saya dari dulu. Saya enggak mau lagi ngomong," kata Jokowi.

Seperti diketahui, saat ini sejumlah terpidana mati mulai melakukan tahap isolasi di Lapas Besi, Nusakambangan, Jawa Tengah. Mereka sudah mendapat notifikasi akan dilakukannya eksekusi dalam waktu dekat. Notifikasi itu juga sudah diterima pihak kedutaan besar hingga pihak keluarga.

Meski demikian, hingga saat ini Kejaksaan Agung belum memberikan pernyataan resmi waktu dilakukan eksekusi. PBB, Perancis, dan Australia menentang keras pelaksanaan hukuman mati itu. Presiden Perancis Francois Hollande bahkan mengancam dengan menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati akan mengganggu hubungan bilateral Perancis dengan Indonesia. Dia juga menyatakan Perancis akan mengumpulkan negara-negara yang warganya terancam hukuman mati di Indonesia dan menyatakan sikap bersama.