[Gusnan]

BERITA TERKAIT

• Agung Ingatkan KMP Tak Recoki Urusan Internal Golkar
• Dorong Polisi Usut Aksi Kubu Agung Duduki Ruang PFG
• Agung Laksono: SK Menkumham Tetap Sah, Tidak Ada Pembatalan
• Fadli Zon Batal Eksekusi Perombakan FPG
• Yakin Putusan Final PTUN Bakal Menangkan Kubu Agung
• Bamsoet Imbau Rekannya yang Nyeberang untuk Balik Lagi
• PTUN Berpihak ke Ical, Ade: Jangan Lagi Rebutan Fraksi
• PTUN Tak Berpihak ke Menkumham, Yusril: ARB Masih Pimpin Golkar
• KMP Ngumpul Lagi, Kecam Perusakan Fraksi Golkar
• Kisruh Golkar, Polri: Kami Tidak Ingin Terombang-ambing

JAKARTA – Ahli Hukum Tata Negara Andi Irmanputra Sidin mengatakan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkum HAM) yang mengesahkan kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono untuk saat ini tidak bisa dijadikan landasan hukum. Pasalnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah mengeluarkan putusan sela yang menyatakan menunda pelaksanaan SK Menkum HAM tersebut.
“Dengan ada putusan sela tersebut, maka SK Menkum HAM tidak bisa dijadikan landasan untuk pelaksanaan bertindak atau mengambil keputusan hukum oleh siapapun (hingga ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap),” ujarnya, Rabu (1/4).
Putusan tersebut menurut Irman, berlaku tidak hanya bagi Kubu hasil Munas Ancol yang berada di bawah kepemimpinan Agung Laksono. Menurutnya, pimpinan DPR juga tidak bisa mengakomodasi permintaan perubahan kepengurusan fraksi di DPR yang diajukan Agung Laksono. Sebab saat ini masih kepengurusan fraksi masih dipegang kubu Aburizal Bakrie.
“Hal ini sesungguhnya menjadi warning atau peringatan kepada Menkum HAM dari kekuasaan Yudikatif atas keputusan yang diterbitkannya,” kata Andi.
Dalam putusan sela tersebut, hakim memerintahkan Surat Keputusan Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono ditunda hingga ada putusan pengadilan. (gir/jpnn)

Terkait:

• Belum Sebulan Jadi Anggota DPR, Artis Ini Mengaku Perannya Masih Sebatas 'Jadi Wayang
• Cekidot Fakta Terbaru [ Mengapa Indonesia belum bisa jadi Juara AFF ?]
• Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu yang Belum Tersentuh Proses Hukum
• Herbal Belum Bisa Jadi Obat Kanker