Jokowi Harus Copot Menteri Yassona Laoly

[Gusnan]

FUAD BACHMID

. Presiden Joko Widodo alias Jokowi didesak segera mencopot Menkumham Yasonna H Laoly. Hal itu penting dilakukan terkait adanya dugaan politisasi putusan pengesahan kepengurusan beberapa partai politik, termasuk dualisme kepengurusan Partai Golkar.

Presiden Perhimpunan Simpul Aktivis Seluruh Indonesia (PERSIRA), Fuad Bachmid, yang mengatakan itu. Menurutnya, pengesahan komposisi kepengurusan partai Golkar versi Munas Ancol lebih kental nuansa politisnya ketimbang objektifitas perspektif kementerian

"Tentu kami cukup kaget dengan langkah Menkumham yang terlalu politis mengeluarkan putusan tersebut tanpa mempertimbangkan proses hukum yang sementara di tempuh kelompok internal lainnya" ungkap Fuad Bachmid dalam keterangan tertulis yang dikirimkan ke redaksi, Selasa (10/3)

Ketua Umum Pengurus Pusat" Persatuan Nasional Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Seluruh Indonesia (PENA ISMSI) menjelaskan, seharusnya Yasonna bersabar dan menunggu proses gugatan yang di ajukan kubu Munas Bali di Pengadilan Negeri selesai. Sehingga, ada dasar yang lebih yuridis dalam mengesahkan kepengurusan itu.

"Saya bingung motif apa yang melatarbelakangi seorang Menkumhan sehingga tergesa-gesa mengesahkan kepengurusan sebuah partai yang masih berperkara, apakah Menkumham tidak belajar dari masalah PPP yang kemarin sempat menjadi perhatian publik ?," terang Fuad.

Dia juga menantang Yassona untuk menjelaskan objektifitas dibalik pengesahan kepengurusan partai Golkar versi Ancol itu. Sebab, hemat dia, ada kualitas objektifitas verifikasi data yang harus menjadi prioritas dari kementerian selaku lembaga pemerintahan

"Saya mau tanya, mana yang lebih menjadi prioritas Menkumham untuk mengesahkan sebuah kepengurusan, apakah dasar Mahkamah Partai Golkar (MPG) yang hanya merupakan produk politik internal partai yang sarat akan putusan politis, ataukah amar putusan Pengadilan yang resmi diakui oleh negara ? Saya harap dia jawab itu dulu sebelum menjawab pertanyaan lain," ujar fuad

Karenya, dia sarankan, Presiden Jokowi selaku kepala pemerintahan agar segera memanggil Yassona untuk meminta pertanggung jawaban serta mengklarifikasi kebijakan yang tidak populis itu. Presiden juga harus mendorong DPR agar menggunakan angket seputar indikasi keterlibatan Yassona yang diduga menggunakan lembaga negara sebagai corong kepentingan tertentu untuk mengintervensi keabsahan sebuah partai

"Ini merupakan preseden terburuk sepanjang pemerintahan dan sangat mengancam tatanan demokrasi. Presiden harus segera Mencopot Menkumham sebab lebih dari sekali telah mengeluarkan keputusan sepihak terhadap dinamika partai dan DPR harus menginisiasi hak angket untuk menyikapi soal itu," demikian Yassona