Halaman 1 dari 3
Jakarta - Banyaknya sekolah dan kelurahan serta kecamatan yang menerima UPS (Uninterruptible Power Supply) di Jakarta Barat menimbulkan banyak tanya. Padahal sebagian besar lurah camat juga pihak sekolah mengaku tidak pernah meminta ataupun mengajukannya.
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) pun sempat menunjuk dan meminta Wali Kota Jakarta Barat HM Anas Effendi untuk menjawab pertanyaannya saat mediasi dengan DPRD di Kemendagri. Ahok mempertanyakan ada atau tidak SKPD di wilayahnya yang memasukkan anggaran pembelian UPS.
"Saya mau tanya pada beliau ini, ini sesuai pembahasan atau tidak. Coba tolong angkat tangan," pinta Ahok dengan nada tegas di Ruang Rapat Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2015).
Mendengar itu pun Anas berdiri dari tempat duduknya. Namun belum sempat menjawab, anggota DPRD menyela gaya bicara Ahok. Sehingga, Anas pun duduk kembali dan mengurungkan niat untuk menjawabnya.
"Ini kan setelah bapak kumpulin kemarin, seakan ini pokoknya hasil pembahasan. Ini sesuai petraturan apa enggak?" sela Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana alias Haji Lulung.
"Ini sesuai peraturan! Apakah Anda membahas UPS Rp 4,2 miliar per kelurahan di Jakarta Barat," jawab Ahok sambil menunjuk dengan muka merah.
Usai mediasi yang berujung buntu (deadlock), Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah sempat mendatangi ruang kerja Ahok. Di sana, dia memberikan selembar surat pernyataan dari Anas terkait banyaknya program-program lain yang tidak pernah dianggarkannya namun muncul dalam APBD versi DPRD.
Next
Halaman
1 2 3
Next
6th March 2015
Ini Isi Surat Pernyataan Wali Kota Jakbar Perihal Program 'Siluman' Tahun 2015
