Ceriwis  

Go Back   Ceriwis > DISKUSI > News

News Semua berita yg terjadi di dunia internasional ataupun lokal diupdate disini

Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 3rd March 2015
Gusnan's Avatar
Gusnan Gusnan is offline
Moderator
 
Join Date: Jun 2013
Posts: 27,623
Rep Power: 49
Gusnan memiliki kawan yg banyakGusnan memiliki kawan yg banyakGusnan memiliki kawan yg banyak
Default Mantan Wagub DKI Anggap Ahok Gali Kuburan Sendiri







Mantan Wakil Gubernur DKI, Prijanto. Foto: Dokumen JPNN.com




PERSETERUAN antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD DKI Jakarta terkait masalah APBD DKI 2015 menuai sorotan dari mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto. Menurut dia, kisruh anggaran terjadi sebagai akibat belum ada kesepahaman dalam penggunaan sistem e-budgeting.
Prijanto menegaskan, e-Budgeting merupakan pilihan sistem untuk memformat anggaran atau keuangan daerah. Yakni memiliki tujuan keamanan, mempercepat akses, mudah diakses dan dibaca oleh siapa saja. Bahkan tak bisa dikutak-kutik oleh sembarang orang lantaran terkunci. Hanya petugas yang mengetahui kunci saja yang bisa membuka dan mengubah isi Rancangan APBD.
Perubahan RAPBD hasil pembahasan bersama, memiliki konsekwensi bagi gubernur untuk mengubah RAPBD yang diajukan.
"Artinya, ketika memilih e-Budgeting, tidak berarti RAPBD awal tidak bisa diubah bak kitab suci," ujar Prijanto, kemarin (2/3).
Terkait dengan persoalan dana siluman yang belakangan ini digaungkan oleh gubernur sebagai senjata untuk melawan DPRD DKI Jakarta, Prijanto cenderung menggunakan istilah ’program siluman’. Eksekutif menyebut ’siluman’ karena kemunculannya di luar RAPBD.
Namun dari sisi anggota dewan, alokasi itu disebut pokok-pokok pikiran (pokir). Program yang muncul bisa sesuai kebutuhan masyarakat atau sebaliknya. Pada September 2009, Prijanto pernah mengritisi perilaku dewan melalui buku berjudul ’Mengintip APBD & Pembangunan Jakarta’.
”Walaupun saya kesal terhadap perilaku oknum dewan, saya berpendapat boleh dan penting anggota DPRD bisa membahas sampai satuan tiga namun dengan catatan,” tandas Prijanto.
Alasan diperbolehkannya dewan untuk membahas hingga satuan tiga (penyusunan anggaran), kata Prijanto, sebab kedudukan DPRD yang menjadi bagian dari pemerintahan daerah. Alasan lainnya yakni, anggota dewan juga mengetahui kebutuhan rakyat dan wilayahnya. Termasuk untuk melengkapi bila ada yang terlewatkan dalam konsep RAPBD.
1 2 3 next >

Reply With Quote
Reply


Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


 


All times are GMT +7. The time now is 03:22 PM.


no new posts