Pengamanan Enam Gereja Jadi Prioritas Polda Metro Jaya

[Gusnan]

Ilustrasi: Seorang petugas kepolisian menjaga area Gereja Imanuel di Balai Kota, Makassar, Jumat (15/2/2013). Pascapelemparan bom molotov pada lima gereja di Makassar, pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Polda Sulselbar) mengaku telah menempatkan dua polisi di setiap gereja di seluruh Makassar untuk pengamanan.




Polda Metro Jaya menerjunkan 3.904 personil untuk melakukan sterilisasi dan pengamanan ‘Hari Raya Natal 2014’ di 309 tempat ibadah gereja wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sebanyak enam gereja diantaranya menjadi prioritas. Selain memprioritaskan pengamanan di Gereja Immanuel dan Gereja Katedral, terdapat empat gereja lain yang menjadi prioritas khusus. Sebanyak empat gereja tersebut, yaitu Gereja HKBP Cilaby, Gereja HKBP Mangseng, Gereja Paroki, dan Gereja Santa Bernadet.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, mengatakan Gereja Immanuel dan Gereja Katedral yang terletak di Jakarta Pusat menjadi prioritas karena beberapa kali tempat itu menjadi sasaran teror.
“Kami mewaspadai kerawanan ancaman bom, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberat, pencurian dengan kekerasan, dan aniaya,” tutur Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Selasa (23/12/2014).
Gereja Immanuel dan Gereja Katedral, pada satu hari sebelum pelaksanaan ‘Misa Natal’ atau pada 23 Desember 2014, rencananya dilakukan sterilisasi. Rikwanto mengatakan dua tempat ibadah itu menjadi prioritas
Dalam melakukan pengamanan, aparat kepolisian juga bekerjasama dengan pengamanan internal di kedua gereja tersebut.
“Kami mensterilisasi obyek, mengawasi jemaat yang masuk ke dalam gereja, memeriksa barang bawaan. Kami melakukan patroli di sekitar ring luar gereja,” kata Rikwanto.
Sementara itu, Gereja HKBP Cilaby, Gereja HKBP Mangseng, Gereja Paroki, dan Gereja Santa Bernadet menjadi perhatian khusus karena tempat tersebut mendapat penolakan dari warga masyarakat sekitar.
“Permasalahan karena alih fungsi bangunan, mengubah bentuk atau memperluas bangunan, belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan belum mendapatkan persetujuan warga,” tambah Rikwanto.