
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Suryadharma Ali (Kanan), saat sedang melakukan pidato politik di hadapan ribuan simpatisan yang menghadiri kampanye terbuka PPP di Tugu Proklamasi, Menteng Jakarta, Sabtu (5/4/2014)
Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali mempertanyakan langkah sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah PPP yang meminta pertanggungjawabannya dan menyatakan mosi tidak percaya. Ada pula yang memintanya dipecat dari jabatan ketua umum. Hal itu terkait kehadiran Suryadharma dalam kampanye terbuka Partai Gerindra beberapa waktu lalu.
"Saya tanyakan di mana salahnya? Kehadiran saya di Gerindra itu merupakan komunikasi politik yang positif. Saya memuji Prabowo dan Gerindra. Prabowo pun begitu memuji Suryadharma Ali dan PPP," kata Suryadharma, di Jakarta, Selasa (15/4/2014).
Ia menegaskan, apa yang dilakukan DPW-DPW PPP sia-sia. Mekanisme pemberhentiannya sebagai ketua umum, kata Suryadharma, harus diputuskan melalui Muktamar Luar Biasa dan menempuh sejumlah tahapan. Pertama, harus ada musyawarah kerja cabang, kemudian musyawarah wilayah, musyawarah nasional, baru kemudian muktamar luar biasa.
"Apa bisa melewati prosedural itu? Saat ini, minimal ada waktu dua bulan untuk prosedural tersebut, sementara kita sedang disibukkan untuk memungut suara-suara dari bawah. Kalau ingin menjatuhkan saya hanya dengan mosi tidak percaya, maka itu menyalahi AD-ART, dong," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi menyebutkan, kemarahan DPW di seluruh wilayah memuncak karena rendahnya perolehan suara PPP dalam pemilihan legislatif. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga, perolehan suara PPP diperkirakan berada di kisaran 5-6 persen. Tak signifikannya perolehan suara PPP dituding salah satunya karena manuver politik Suryadharma Ali yang tampil dalam kampanye Partai Gerindra.