Ketua BPK: "e-audit" kurangi KKN sistemik

[valsVIP]

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo menyatakan, pemeriksaan dengan sistem teknologi informasi atau "e-audit" dapat mencegah dan mengurangi tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sistemik.

Hal ini disampaikan Hadi Poernomo seusai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara BPK dan 20 pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Sumbar, di Padang, Selasa.

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala BPK Perwakilan Sumbar Betty Ratna Nuraeny, Gubernur Irwan Prayitno, Ketua DPRD Sumbar Yultekhnil, para bupati dan wali kota serta sejumlah ketua DPRD kabupaten/kota.

Menurut dia, manfaat lainnya dari sistem tersebut adalah mendukung optimalisasi penerimaan negara, dan mendukung efesiensi dan efektifvitas pengeluaran keuangan negara, serta dapat menambah subsidi demi kesejahteraan rakyat.

Penandatangan nota kesepahaman antara BPK dan para entitas itu merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sinergitas antara BPK dan pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK punya kewenangan meminta data/dokumen kepada pihak yang diperiksa (audite) atau pihak lain yang terkait.

Makanya untuk memperoleh data atau dokumen itu, BPK memprakarsai pembentukan pusat data dengan audite melalui strategi penggabungan dan kecocokan.

Menurut dia, melalui cara itu monitoring keuangan negara akan semakin kuat dan pemeriksaan BPK akan semakin efesien dan efektif.

Konsep itu disebut dengan "BPK Sinergi", makanya selanjutnya dijalin kerja sama secara eletronik dengan `audit` yang disebut Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI).

Saat ini, kata dia, sudah sebanyak 700 instansi yang telah melakukan MoU tentang inisiatif BPK tersebut, baik lembaga pemerintah, BUMN, BUMD, maupun BI.

Inisiatif BPK akan dapat direalisasikan manakala ada dukungan dari seluruh pimpinan daerah di negeri ini, ujarnya.

"Pengelolaan dan pengendalian data melalui IT tentu akan lebih aman dibandingkan dengan manual yang punya risiko seperti hilang dan kebakaran," ujarnya.

Menurut dia, melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan para kepala daerah, diharapkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dapat lebih optimal, sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk mendorong terwujudnya keadilan bagi rakyat.

antaranews.com