Partai Politik menuju Politik Kartel

[theghel]

JAKARTA--MICOM: Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia Buharnudin Muchtadi mengemukakan, partai politik seharusnya menjadi sarana artikulasi kepentingan konstituen, dan jika hanya mengutamakan kepentingan pengurus, maka partai itu telah menjalankan politik kartel.

"Konstituen satu partai dengan partai yang lain jelas harus dibedakan berdasarkan ideologinya," kata Burhanudin Muchtadi di Jakarta, Selasa (1/3).

Namun, menurut Burhanudin, yang terjadi di Indonesia ideologi partai tidak jelas dan cenderung menegaskan sebagai partai tengah. "Ini kan menjadi rancu, semua mengklaim sebagai partai tengah, tidak ada pembeda ideologi di antara partai yang ada," katanya.

Dia mengatakan, di Indonesia parpol hanya berbeda pada masa pemilu. Setelah pemilu semua partai memiliki orientasi yang sama, yaitu mengejar rente dan mobilisasi uang untuk kepentingan elit maupun partainya. "Seharusnya partai sebelum dan setelah pemilu, baik di pemerintahan maupun DPR, memperjuangkan kepentingan konstituennya. Di Indonesia yang terjadi sebaliknya, partai hanya memperjuangkan kepentingan pimpinannya dan ini adalah ciri-ciri politik kartel," katanya.

Partai politik seharusnya memperjelas ideologinya. Namun diakuinya bahwa partai politik tidak bisa memperjuangkan seluruh keinginan rakyat, karena rakyat itu luas. "Jika dikatakan partai memperjuangkan rakyat, rakyat yang mana. Rakyat itu harusnya adalah konstituen yang memiliki ideologi sama dengan wakilnya," katanya.

Karena itu, Burhan memberikan dua saran agar sistem politik bisa lebih dibenahi, yaitu memberikan kewenangan kepada DPD RI agar sama dengan DPR, dan kedua adalah penyederhanaan partai. "Kalau partai terlalu banyak, tidak ada perbedaan positioning. Kalau sederhana, akan jelas perbedaannya, sehingga partai itu memaksakan diri untuk membedakan posisi politiknya," katanya. Ia mengatakan, sistem sekarang sulit menghindar dari kegaduhan politik, dan kebijakan yang baik baru ada pada level retorika.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens menambahkan, partai politik di Indonesia yang memiliki kader di parlemen masih sangat kuat dominasi kepentingannya terhadap kader, sehingga anggota DPR tidak leluasa menjalankan tugas terkait kepentingan konstituen.

"Mana ada pimpinan partai itu demokratis, keinginan mereka harus dijalankan oleh seluruh kader partai. Rakyat disuruh demokratis, tetapi mereka sendiri tidak menerapkan demokrasi di internal partai," katanya.

link sumber