J.Kristiadi: Jika Tak Nyaman, PKS Sebaiknya Hengkang dari Koalisi

[DreamWorldJr]

Anggota fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo (kiri) dan Gandung Pardiman (kanan), saat melakukan interupsi dalam rapat paripurna, di Gedung MPR/DPR, Jakarta. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengamat politik dari Center Strategic of International Studies (CSIS), J. Kristiadi menilai, pasca ditolaknya usulan hak angket pajak dalam rapat paripurna DPR, Selasa (22/2) lalu, Partai Keadilan Sejahtera sebaiknya mundur dari koalisi.

"Terserah mereka, apakah mereka masih nyaman atau tidak dalam koalisi," ujar Kristiadi saat dihubungi Tempo, Sabtu 25 Februari 2011.

Kristiadi mengatakan dinamika politik soal penggunaan hak angket pajak menunjukkan posisi PKS yang sebenarnya. Ia mengatakan bahwa PKS konsisten dalam membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi. Oleh karena itu, ia menilai wajar jika PKS mendukung penggunaan hak angket dalam rapat paripurna tersebut.

"Terlepas apakah PKS dimanfaatkan Golkar atau tidak, PKS tetap konsisten" tutur Kristiadi.

Koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab) yang terdiri dari PKS, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrat berada di ambang keretakan pasca rapat paripurna penentuan penggunaan hak angket pajak. Persoalannya, Golkar dan PKS berkukuh mengusung hak angket sementara anggota Setgab lainnya sepakat untuk menolak.

Kristiadi menilai dinamika politik dalam kasus hak angket pajak tak ubahnya ajang transaksi dan kompromi partai politik. Partai yang gagal memanfaatkan ajang tersebut adalah Golkar.

"Kalau misi Golkar mengusung angket mafia pajak untuk melindungi Aburizal ya jelas gagal," kata Kristiadi. "Sementara PKS, hak angket kemarin menunjukkan partai tersebut konsisten, mau pemerintahan yang bersih dangood governance. Sikapnya tidak bergantung pemerintah."

ANANDA BADUDU

sumber...!!!