21st February 2011
|
 |
Ceriwis Geek
|
|
Join Date: Nov 2010
Location: PIC#01
Posts: 19,459
Rep Power: 0
|
|
Boleh Sakit, tetapi Jangan Parah
ilustrasi
Quote:
Nyoman Budi (40), warga Denpasar, Bali, Jumat (18/2), tersenyum lega setelah menjalani operasi kecil di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar.
Ia terbebas dari biaya operasi sebesar Rp 1 juta dan hanya menebus obat seharga Rp 55.000. Budi yang meminta penyakitnya dirahasiakan itu memanfaatkan program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), kerja sama pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah se-Bali.
Jumlah dana yang disiapkan untuk JKBM Rp 181 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Program ini efektif sejak Januari 2010 dan diharapkan mampu melayani sekitar 2,5 juta orang dari total 3,9 juta jiwa penduduk Bali.
Program ini berlaku untuk semua lapisan masyarakat, kecuali pegawai negeri sipil yang sudah dijamin Askes. Namun, diharapkan masyarakat yang mampu tak memanfaatkan sehingga anggaran bisa digunakan untuk mereka yang tak mampu.
Pengguna fasilitas JKBM bisa mendapatkan pengobatan untuk penyakit sesuai daftar serta persalinan normal tanpa dipungut biaya, kecuali untuk obat-obatan tertentu. Jika perlu rawat inap, ditetapkan di kelas III.
Sejak ada JKBM, pasien rawat jalan, inap, dan gawat darurat meningkat. Selama 2010, pasien ke rumah sakit tercatat sekitar 24.000 orang dan ke puskesmas sebanyak 33.000 orang. Padahal, sebelum ada program ini masyarakat takut ke rumah sakit atau puskesmas karena khawatir tidak bisa membayar.
Kepala Bidang Humas dan Publikasi Pemprov Bali Ketut Teneng mengatakan, pihaknya berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan melalui JKBM.
Saat ini, penduduk berobat dengan membawa KTP, KK, serta surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kelian banjar (setara rukun tetangga). Namun, banyak keluhan termasuk kesulitan penduduk yang sedang bepergian berobat ke rumah sakit kabupaten lain yang bukan domisilinya.
Karena itu, tahun 2011, kata Teneng, pihaknya akan mengeluarkan kartu elektronik untuk mempermudah seluruh penduduk Bali berobat ke puskesmas dan rumah sakit di seluruh Bali. ”Kartu elektronik juga mempermudah klaim rumah sakit dan puskesmas ke pemda,” katanya.
Daerah lain
Di wilayah eks Karesidenan Surakarta, Jawa Tengah, saat ini Kota Solo dan Kabupaten Klaten juga memiliki program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), sebagai perpanjangan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang dikeluarkan pemerintah pusat.
Jamkesmas ditujukan bagi pasien miskin untuk mendapat pengobatan secara cuma-cuma. Adapun pemegang kartu Jamkesda di Solo dan Klaten mendapat perawatan gratis, tetapi harus mengeluarkan ongkos pengobatan sesuai aturan daerah masing-masing.
Menurut Kepala Subbagian Hukum dan Pemasaran RSUD Dr Moewardi, Solo, Mulyati, ada dua jenis kartu Pelayanan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS), yaitu warna perak dan emas. Kartu warna perak dapat dimiliki seluruh warga Solo dengan batas biaya pengobatan Rp 2 juta per tahun. Adapun warga miskin mendapat kartu warna emas dan biaya ditanggung seluruhnya oleh pemerintah.
Untuk warga yang tidak miskin tetapi tidak mampu membayar biaya pengobatan yang terlalu besar, menurut Mulyati, bisa mengurus SKTM dari kecamatan. Dengan SKTM, pasien mendapat keringanan biaya, sesuai kondisi ekonomi warga setelah rumahnya disurvei petugas rumah sakit.
Direktur Utama Rumah Sakit Labuang Baji Bambang Arya menuturkan, penduduk Sulawesi Selatan yang tidak memiliki Jamkesmas bisa dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan jika pasien dirawat di kelas III.
Program Jamkesmas yang diselenggarakan pemerintah memungkinkan penduduk miskin mengakses pelayanan kesehatan. Namun, akses mereka terbatas, sesuai dana yang tersedia. Selain itu, penduduk yang tidak dianggap miskin belum terjamin pemeliharaan kesehatannya secara penuh. Padahal, kondisi sakit sering kali bersifat katastropik yang bisa menghancurkan sendi ekonomi rumah tangga penderita sakit. (AYS/EKI/SIN)
|
|
