30th January 2011
|
 |
Ceriwis Pro
|
|
Join Date: Oct 2010
Location: Ceriwis.us
Posts: 2,477
Rep Power: 31
|
|
Masih Banyak Ruang Kosong di Cipinang...
Penulis: Laras Pratiwi | Editor: Latief
Sabtu, 29 Januari 2011 | 18:09 WIB
http://nasional.kompas.com/read/2011...ng.di.Cipinang...
Quote:
1
Menurut Patrialis, kapasitas Rutan Cipinang sendiri mencapai 256 orang dan saat ini huniannya mencapai sekitar 58 orang. Artinya, ruang tahanan di rutan tipikor tersebut masih banyak yang kosong.
Quote:
|
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar memastikan bahwa masih banyak tersedia atau ruang tahanan untuk kasus tindak pidana korupsi (tipikor) di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Menurutnya, kapasitas rutan tersebut masih memungkinkan untuk menyatukan semua tahanan tipikor.
Demikian diungkapkan Patrialis pada kedatangannya di Rutan Cipinang, Sabtu (29/1/20011). Ia mengungkapkan, tujuan kedatangannya tersebut salah satunya untuk mengecek kapasitas rutan menampung sembilan anggota DPR terkait kasus suap cek perjalanan pada pemilihan Gubernur Bank Indonesia tahun 2004.
"Jadi, ada kebijakan kita untuk mempersatukan semua tahanan tipikor di Rutan Cipinang ini. Tempatnya cukup baik, karena sudah dibangun, saya ingin cek apakah kapasitasnya memungkinkan atau tidak. Ternyata dari fakta di lapangan masih banyak tempat di sini, sehingga semua tahanan tipikor disatukan itu memungkinkan, termasuk yang sembilan orang," papar Patrialis.
Saat ini, kata dia, sebagian dari mereka yang masuk ke dalam rutan adalah wakil rakyat dan masih berstatus wakil rakyat. Adapun kapasitas Rutan Cipinang sendiri mencapai 256 orang dan sekarang huniannya mencapai sekitar 58 orang. Artinya, ruang tahanan di Rutan Cipinang masih banyak yang kosong.
"Nanti dibilang nggak muat, tapi ternyata masih muat. Jangan disalahtafsirkan," kata Patrialis, yang akan melanjutkan perjalanannya ke Rutan Salemba.
Ditanya mengenai usaha KPK yang ingin membuat sendiri tahanan koruptor, Patrialis mengatakan bahwa ia tak punya kewenangan untuk menyatakan setuju atau tidak. Menurutnya, pada prinsipnya semua rutan dan LP, baik itu di kepolisian, kejaksaan, bea cukai, atau BNN, harus berada di bawah Kemenkumham.
"Sekarang alhamdulillah, kita sudah intensif bicara dengan Kapolri, mudah-mudahan bulan depan ada kesepakatan bersama pertama dengan Kapolri, yaitu semua rutan akan kami kelola," katanya.
|
|
|
