Sikap Parpol di Setgab Belum Seragam Soal RUUK DIY

[odyssey]

Partai Demokrat hampir dipastikan mendukung draf RUU Keistimewaan Yogyakarta yang diajukan pemerintah. Lalu, bagaimana sikap partai koalisi yang tergabung dalam Setgab ? Ternyata tidak semua partai koalisi sepakat dengan Demokrat.

Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar masih berbeda pandangan, terutama soal tata cara pengangkatan gubernur.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PAN Hakam Naja menegaskan, butuh satu putaran lagi di rapat Setgab untuk menentukan sikap soal RUUK DIY. Banyak hal yang perlu didiskusikan, terutama masalah penetapan atau pemilihan gubernur dan persoalan agraria.

"Setgab satu putaran lagi setelah draf diteken. Kita belum menentukan sikap," tegas Hakam di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/12/2010).

"Yang penting jangan sampai menabrak UUD, jangan sampai keistimewaan melanggar UUD," lanjutnya.

Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso menambahkan, Setgab bukan sarana untuk menyeragamkan pandangan. Namun, jika memang visi yang diusung Setgab itu sama, maka hal tersebut wajar saja.

"Wajar kalau kemudian ada kesamaan titik temu dalam memandang berbagai persoalan termasuk masalah Keistimewaan Yogyakarta," ucap Priyo.

Bagi Priyo, makna satu visi dalam Setgab adalah untuk mempertahankan keistimewaan Yogyakarta. Partai Golkar setuju itu, namun bukan berarti sepakat dengan sistem pemilihan gubernur yang diajukan pemerintah.

"Belum ke arah sana (setuju dengan pemerintah). Masih jauh dari itu," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Setgab Aburizal Bakrie mengatakan, sikap Setgab akan bersatu dengan pemerintah.

"Kita akan melihat bagaimana sikap dan inisiatif pemerintah. Nantinya Setgab akan bersatu dengan pemerintah," kata Ical.

Menurutnya, masukan disampaikan oleh semua parpol yang tergabung dalam forum Setgab. Inti dari materi masukan tersebut adalah agar prinsip-prinsip keistimewaan Yogyakarta tetap dipertahankan namun tidak bertentangan dengan UUD.

Seperti diberitakan sebelumnya, kemarin pemerintah menyampaikan naskah akhir berisi usulan pemerintah untuk RUU Keistimewaan Yogyakarta kepada DPR.

Tiga pekan terakhir, draf RUU Keistimewaan Yogyakarta jadi polemik. Isu utama yang dipermasalahkan adalah usulan pemerintah agar di masa mendatang pasangan Gubernur-Wagub DIY tidak lagi otomatis dijabat oleh Sultan-Paku Alam, melainkan dipilih secara demokratis oleh DPRD.