TKI Bermasalah, Hukuman Mati Didepan Mata

[DreamWorld]

VIVAnews- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menginstruksikan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) agar memastikan hak-hak almarhumah Ruyati binti Satubi, TKI Asal Bekasi, Jawa Barat dapat terpenuhi.


Muhaimin juga memerintahkan BNP2TKI agar bekerjasama dan berkoordinasi dengan KBRI dan KJRI di Arab Saudi sehingga dapat terus memantau dan mendampingi proses hukum TKI yang masih terancam hukuman mati di Arab Saudi.


"Menakertrans atas nama pemerintah dan pribadi menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga atas kasus yang menimpa Ruyati itu. Kami sangat prihatin dan menyesalkan pelaksanaan hukuman mati kepada almarhumah" kata Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Suhartono, dalam keterangan pers di Jakarta pada Minggu, 19 Juni 2011.


Ia menjelaskan, pemerintah akan berusaha agar peristiwa hukuman mati kepada TKI tidak terulang lagi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempercepat Pembentukan Joint Working Group (tim kerja gabungan) RI � Arab Saudi. Muhamimin menginstruksikan Kepala BNP2TKI dan pejabat lintas kementerian untuk mempercepat penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) perlindungan TKI domestic worker di Arab Saudi.


"Pembentukan Joint Working Group (tim kerja gabungan) mewakili kedua negara harus segera diwujudkan, sehingga berbagai permasalahan TKI di Arab Saudi dapat dibenahi secara bersama-sama," ujarnya.


Pemerintah, lanjut dia, akan mendesak pemerintah Arab Saudi agar serius membahas MoU terkait penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi yang rencananya akan ditandatangani dalam enam bulan mendatang. Keseriusan dua negara diharapkan dapat memperbaiki perlindungan TKI yang bekerja di Arab Saudi.

Sumber: http://nasional.vivanews.com/news/re...hak-hak-ruyati

[LoperKoran]

ANTARA/Feri

TEMPO Interaktif, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Rieke Dyah Pitaloka menilai pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal buruh di Markas PBB di Jenewa sia-sia belaka setelah salah seorang tenaga kerja Indonesia mendapatkan hukuman pancung di Arab Saudi. �Pidato SBY itu hanya obituari buat TKI,� ujarnya, Minggu, 19 Mei 2011.

Rieke menyesalkan lambannya pemerintah dalam merespon kasus hukuman yang menimpa Ruyati binti Satubi di Arab Saudi. Padahal, dalam pidato di Jenewa, Swiss, SBY berjanji memperhatikan kesejaherataan terhadap tenaga kerja Indonesia.

�Mereka (pemerintah) sebenarnya tahu masalah itu,� ujarnya. �Jangan ditutupi terus terhadap setiap kasus TKI itu.�

laman alriyadh.com menulis, Ruyati, tenaga kerja wanita Indonesia, dipancung di Mekah, Sabtu, 18 Juni 2011. Ia terbukti bersalah membunuh majikannya, Khairiya binti Hamid Mijlid.

Hingga kini, belum diketahui motif pembunuhan yang dilakukan Ruyati. Beberapa media resmi Arab hanya melaporkan wanita asal Indonesia bersalah membunuh dengan menyerang korbannya berulang kali pada kepala dan menikam bagian leher menggunakan pisau dapur.

Rieke menilai, kembali terulangnya tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban di negara kaya minyak itu menegaskan lemahnya posisi tawar pemerintah. "Pemerintah hanya menerima kabar duka, tanpa melakukan upaya banding terlebih dahulu," ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR Bidang Tenaga Kerja dan Kesehatan itu berharap pemerintah bertindak tegas untuk menekan pemerintah Arab Saudi agar penerapan hukuman pancung segera dihentikan. �Hukum Amnesty Internasional telah lama mengutuk penggunaan hukuman pancung,� ujarnya.

Selama 2011 ada 27 orang yang terkena pancung yang mayoritas warga negara asing.

JAYADI SUPRIADIN

[LoperKoran]

Sejumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Jeddah, Arab Saudi, masuk ke ruang tunggu Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (4/5). Kementerian Kesehatan mencatat ada 2.352 orang TKI bermasalah yang dipulangkan dengan Kapal Motor Labobar, terdiri dari 2.163 orang dewasa, 123 orang diantaranya ibu hamil, 93 anak-anak, dan 96 bayi. Para TKI tersebut dipulangkan karena melebihi masa tinggal (overstay) di Arab Saudi. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Migrant Care mendesak pemerintah membebaskan seluruh tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terancam hukuman mati di Arab Saudi. Eksekusi pancung terhadap Ruyati binti Saboti Saruna harus dijadikan titik tolak bagi pemerintah. "Kalau ada TKI yang terancam hukuman mati, standing point-nya harus bebas dulu dari hukuman mati itu," kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, ketika dihubungiTempo, Ahad 19 Juni 2011.

Ruyati dihukum pancung lantaran terbukti bersalah membunuh wanita Saudi yang juga majikannya, Khairiya binti Hamid Mijlid. Janda asal Kampung Serengseng Jaya RT 01 RW 01, Kelurahan Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, ini dieksekuai di Mekah pada Sabtu, 18 Juni 2011.

Selain Ruyati, masih ada 23 warga negara Indonesia yang didakwa dengan ancaman hukuman mati di Saudi. Proses hukum terhadap mereka sedang berlangsung, dan ada kemungkinan kasus yang menimpa Ruyati bisa terulang. "Kita selama ini terlalu pasrah pada proses hukum. Selalu seperti itu," ujar Anis.

Padahal, Anis mengatakan, jika pengadilan tertinggi Saudi sudah menjatuhkan vonis tetap kepada Ruyati, berarti upaya hukum sudah habis. Pemerintah hanya memiliki cara terakhir untuk menyelamatkan Ruyati, yakni melalui jalur diplomasi untuk memohonkan pengampunan. Diplomasi harus dimaksimalkan selama rentang waktu pembacaaan vonis sampai pelaksanaan eksekusi. "Seharusnya diplomasi dilakukan di waktu ini untuk mendapatkan pengampunan," kata dia.

Anis heran dengan sikap pemerintah yang seakan tidak tahu-menahu soal eksekusi Ruyati. Ia yakin Pemerintah Saudi pasti sudah menyampaikan informasi eksekusi Ruyati ke Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar RI di Riyadh. "Pemerintah Arab pasti mengontak pemerintah kita melalui KBRI."

Anis mengatakan, eksekusi mati yang menimpa Ruyati semakin membuktikan bahwa segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi TKI di Saudi tidak menghasilkan sesuatu yang berarti. Padahal, sejumlah petinggi negeri tercatat pernah mengusahakan perlindungan atas warga Indonesia di Saudi, termasuk TKI.

Pertama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar beberapa waktu lalu pernah bertemu dengan Pemerintah Saudi untuk membicarakan pembebasan ratusan warga Indonesia yang tersangkut hukum di Saudi, termasuk pengampunan 23 warga yang terancam hukuman mati. Anggota DPR juga pernah melakukan kunjungan kerja ke Saudi.

Belum lagi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang baru saja berunding soal rencana pembentukan instrumen perlindungan TKI dengan Pemerintah Saudi. Terakhir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum ada sepekan lalu berpidato soal buruh dalam konferensi International Labour Organization (ILO) di Jenewa. "Apa makna semua itu kalau ada satu lagi WNI yang dieksekusi di Arab? Kita benar-benar dilecehkan," kata Anis geram.

MAHARDIKA SATRIA HADI

[LoperKoran]

Unjuk rasa Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) didepan Kedutaan Besar Saudi Arabia, Jakarta (19/11). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ruyati binti Satubi, tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dipancung di Arab Saudi, diduga mempermuda umurnya 9 tahun agar bisa bekerja ke Arab Saudi. "Sponsor yang memaksa mengganti data," kata Een Nuraeni, 36 tahun, putri sulung Ruyati melalui sambungan telepon.

Menurut Een, keluarga sudah melarang keberangkatan Ruyati yang ketiga kalinya ke tanah Arab pada September 2008. Namun, Ruyati memaksakan diri dengan alasan mencari bekal di hari tua. Maklum Ruyati telah lama menjanda dengan menafkahi 3 anak.

"Keluarga sangat percaya Ruyati tidak akan lolos berangkat, tapi kelahirannya pada 7-7-1957 diganti menjadi 12-7-1968," kata Een. Ruyati pun dinyatakan lulus kesehatan dan bisa bekerja di Arab Saudi.

Awalnya, Ruyati tidak pernah mengeluh. Setiap 2 bulan sekali ia menghubungi keluarga menggunakan Nomor 00996656227696 dari Arab. "Ibu dua kali mengirim uang sebanyak 9 kali gaji," kata Een.

Kabar mengejutkan datang saat Warni, teman satu majikan Ruyani asal Lampung, pulang ke Indonesia. Een sempat berbicara dengan Warni terkait kabar ibunya itu. Informasi yang diterima Een menyebutkan Ruyati sering dipukuli menggunakan sandal, tidak diberi makan, bahkan saat berbuka puasa dan tujuh bulan ditahan gajinya. Namun, Een tidak tahu motif kasus pembunuhan yang menimpa Ibunya itu.

Sampai berita ini diturunkan, PT Dasa Graha Utama selaku sponsor yang memberangkatkan Ruyani belum bisa dihubungi. Telepon kantor melalui pesawat 021-3442721 di Jalan Persatuan Guru Nomor 28, Gambir, Jakarta, itu menjawab, "Nomor yang Anda panggil untuk sementara tidak dapat dihubungi."

RUDY

[LoperKoran]

TEMPO Interaktif, Jakarta - Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran atau Migrant Care akan menggelar acara tahlilan massal mendoakan Ruyati Binti Satubi yang dipancung di Arab Saudi pada 18 Juni 2011.

"Besok, pukul 19.00 WIB di Istana Negara," kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, melalui sambungan telepon.

Menurut Anis, sebanyak 1.000 sukarelawan direncanakan akan membanjiri kawasan Monumen Nasional pada Senin, 20 Juni 2011. Migrant Care mengajak seluruh warga Indonesia mendoakan para pahlawan devisa agar kasus Ruyati tak terulang.

Berbagai pihak mengecam keras hukum pancung yang dijatuhkan kepada Ruyati. Misalnya anggota DPR, Rieke Dyah Pitaloka, miris mendengar kabar ini."Shame on you, SBY," katanya.

Anis menambahkan reaksi pemerintah lamban. Sejak berita kematian Ruyati yang tersiar pada 18 Juni 2011 malam, pemerintah baru memberi tahu korban pada keesokan harinya. Ironisnya, pemerintah mengaku tidak tahu ada eksekusi pancung yang dilaksanakan Arab Saudi. "Cukup kasus Ruyati saja yang terakhir," kata Anis.

RUDY

[LoperKoran]

ANTARA/Feri

TEMPO Interaktif, Jakarta - Eksekusi mati yang dijatuhkan kepada Ruyati binti Saboti Saruna, tenaga kerja wanita asal Indonesia di Arab Saudi, lantaran keluarga korban Khairiya binti Hamid Mijlid tidak memaafkan tindakan Ruyati.

"Keluarga korban meninggal dunia yang dibunuh dengan cara dibacok kepalanya dan ditusuk lehernya oleh almarhumah Ruyati berkeras tidak mau memaafkan," kata Jumhur Hidayat, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Ahad 19 Juni 2011.

Ruyati dihukum pancung di Mekah pada Sabtu siang, 18 Juni 2011, lantaran terbukti bersalah membunuh Khairiya, wanita Saudi yang juga majikannya. Kabar eksekusi Ruyati pertama kali diketahui lewat media Saudi, seperti laman www.alriyadh.com danwww.arabnews.com. Pemerintah justru mengaku tidak tahu-menahu soal kabar eksekusi Ruyati.

Jumhur mengatakan, pemerintah menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga atas hukuman mati yang ditimpakan kepada Ruyati. Ia mengatakan Konsulat Jenderal RI di Jeddah sebelumnya telah berupaya keras agar Ruyati tidak dihukum mati, yakni dengan meminta lembaga pemaafan (lajnatul afwu) untuk membebaskan Ruyati dari hukuman mati. "Kami sangat prihatin dan menyesalkan pelaksanaan hukuman mati tersebut," kata dia.

Jumhur mengatakan, hukum yang berlaku di Saudi memang demikian adanya. Bila seseorang membunuh, pengadilan akan menjatuhkan hukuman mati sampai keluarga korban memberi maaf untuk tidak dihukum mati. Apalagi, dalam persidangan Ruyati mengakui melakukan pembunuhan itu. "Kami sudah berusaha, tapi belum mampu menembus rigiditas sistem hukuman mati di Saudi Arabia," ujarnya.

Adapun bagi para calon tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ingin bekerja ke Saudi, Jumhur mengimbau supaya tidak memaksakan diri jika memang belum menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, mulai dari segi fisik, keterampilan, bahasa, budaya, termasuk mental. Kesiapan itu, menurut Jumhur, menjadi faktor penting untuk menghindarkan TKI dari berbagai masalah di Saudi.

MAHARDIKA SATRIA HADI

[LoperKoran]

Moh Jumhur Hidayat. ANTARA/Feri Purnama

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat meminta masyarakat dan media tidak mengaitkan eksekusi mati yang menimpa tenaga kerja wanita asal Indonesia, Ruyati binti Saboti Saruna, dengan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konferensi International Labour Organization (ILO) di Jenewa, Swiss.

Ruyati dihukum pancung lantaran terbukti bersalah membunuh wanita Saudi yang juga majikannya, Khairiya binti Hamid Mijlid. Ia juga mengakui perbuatannya itu di pengadilan. Janda asal Kampung Serengseng Jaya RT 01 RW 01, Kelurahan Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, ini dieksekusi di Mekah pada Sabtu, 18 Juni 2011.

"Kami meminta kepada masyarakat jangan mengaitkan peristiwa tersebut dengan pidato SBY di ILO," kata Jumhur, Ahad 19 Juni 2011. "Peristiwa hukuman mati bagi almarhumah Ruyati lebih pada peristiwa pidana dibanding peristiwa perselisihan perburuhan."

Presiden SBY berpidato di hadapan delegasi negara-negara anggota ILO pada Selasa 14 Juni 2011. Atas pidatonya yang memukau, SBY diganjarstanding ovation dari seluruh peserta konferensi.

Pidato SBY di Jenewa saat itu merupakan momen baru karena baru pertama kali Indonesia diundang sebagai pembicara kunci dalam konferensi seabad berdirinya badan PBB soal buruh itu. "Anda adalah Presiden pertama Indonesia yang bicara di forum ini," kata Juan Somavia, Direktur Jendral ILO, dalam sambutannya.

Dalam pidatonya, Presiden SBY menyampaikan 6 program prioritas Indonesia dalam menangani permasalahan bagi buruh. Enam program itu adalah bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi para buruh migran, baik dari sektor kesehatan, perlindungan, hingga pendapatan.

Jumhur mengatakan, pemerintah terus memperbaiki sektor ketenagakerjaan. Dengan Pemerintah Saudi, pemerintah menjalin kerja sama dengan menandatangani joint statement (semacam Letter of Intent), termasuk nota kesepahaman (MoU) yang akan ditandatangani pada tahun ini.

MAHARDIKA SATRIA HADI

[LoperKoran]

ANTARA/Dhoni Setiawan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Keluarga Ruyati binti Saboti Saruna, tenaga kerja Indonesia yang tewas dihukum pancung oleh Pemerintah Arab Saudi, berencana menggugat pemerintah dan perusahaan yang memberangkatkan Ruyati. "Kami kecewa kepada pemerintah," ujar Putra kedua Ruyati, Evi Purwati, saat dihubungi pada Ahad 19 juni 2011.

Evi juga menyesalkan sikap pemerintah yang kurang peduli pada nasib TKI yang sedang menjalani proses hukum. Hingga saat ini keluarga juga mengaku belum memperoleh kepastian kabar kapan jenazah akan dibawa pulang. Kementerian Luar Negeri malah menyampaikan Ruyati telah dimakamkan di luar negeri. "Kami minta jenazah dibawa kembali ke keluarga," katanya. Selain itu keluarga juga menuntut semua hak atas gaji Ruyati dan asuransi yang seharusnya diberikan.

Ruyati dihukum pancung di Mekah pada Sabtu siang, 18 Juni 2011, lantaran terbukti bersalah membunuh Khairiya binti Hamid Mijlid, wanita Saudi yang juga majikannya. Kabar eksekusi Ruyati pertama kali diketahui lewat media Saudi, seperti laman www.alriyadh.comdan www.arabnews.com. Ia dipancung lantaran keluarga Khairiya binti Hamid Mijlid tidak memaafkan tindakan Ruyati. Pemerintah justru mengaku tidak tahu-menahu soal kabar eksekusi Ruyati.

Kekecawaan ini memang berdasar. Evi mengaku selama menjalani proses pengadilan, bukanlah pemerintah yang mengabarkan perkembangan. Namun, lanjutnya, keluarga yang proaktif datang ke Kantor Kementerian Luar Negeri. Dalam kunjungan keluarga Ruyati, informasinya akan dilakukan sidang kedua pada sekitar bulan Mei-Juni ini. Ia mengaku kaget bukan kabar baik, tapi malah kabar buruk bahwa ibundanya meninggal dunia setelah menjalani hukuman pancung. Kabar itu pun, kata dia, awalnya diperoleh dari LSM Migrant Care. "Mungkin kalau kami tidak tanya, tidak akan terdengar kabar ini," ujarnya.

Ia melanjutkan pemerintah juga tidak memiliki daya tawar dalam proses hukum itu. "Mereka menjanjikan akan memperjuangkannya dengan menunjuk pengacara andal, tapi kalau sampai meninggal dunia, apa kerja pengacara itu? Mungkin kerjanya tidur saja," katanya. Padahal, kata dia, pemerintah gembar-gembor peduli pada TKI sebagai pahlawan devisa. Proses hukum itu dimulai tahun 2010. "Itu artinya ada waktu berbulan-bulan, bukan sebulan saja," katanya.

Sebelum kematian Ruyati, Evi memaparkan, keluarga memiliki firasat sebelum kejadian ini. "Sebulan lalu, selalu mimpi buruk saja," katanya. "Rasa-rasa, akan ada kejadian tidak enak dan ternyata ibu meninggal."

Ruyati memiliki tiga putra, Een Nuraeni, Evi Purwati, dan Iwan. Ruyati telah menjalani kerja sebagai TKI di Arab ini untuk ketiga kalinya. Masa kerja di Arab kali ini telah dijalani 16 bulan dari kontrak yang seharusnya 2 tahun. "Keluarga sempat melarang, tapi sifatnya yang keras menyebabkan kami melepasnya," katanya.

Pada keberangkatan pertama dan kedua ke Arab, Ruyati sempat berhasil meski kekerasan juga dialaminya. Evi mencontohkan dalam keberangkatan pertama, Ruyati bisa membiayai sekolah Evi hingga sekolah keperawatan. Pada keberangkatan kedua, Ruyati berhasil membeli satu buah angkot dari uang upah kerja selama di Arab. Sedangkan pada ketiga kalinya, Ruyati sudah memasuki usia 55 tahun yang seharusnya cukup tinggal di rumah saja. Keberangkatan Ruyati ini dengan alasan tidak ingin merepotkan anak-cucunya.

Setelah ditelisik, Ruyati ternyata usianya dimudakan 11 tahun yang sebenarnya 55 tahun, tapi dalam izin kerjanya menjadi 44 tahun. Hal ini dilakukan oleh perusahaan sponsornya. "Ini awal yang tidak baik," katanya.

Selain itu, pada kontrak kerja Ruyati dijanjikan akan dipekerjakan pada keluarga Umar untuk mengurus nenek. Ternyata, Ruyati dipekerjakan pada adik Umar, seorang janda. Di rumah adik Umar itu, Ruyati tidak hanya mengurus nenek (ibu Umar), tapi juga harus mengurus 2 balita.

EKO ARI WIBOWO

[LoperKoran]

Tjahjo Kumolo. TEMPO/Wahyu Setiawan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyesalkan sikap pemerintah yang mengaku tidak tahu-menahu soal eksekusi mati yang menimpa tenaga kerja Indonesia (TKI) oleh Pemerintah Arab Saudi, Ruyati binti Saboti Saruna. "Kalau sampai ada warga negara RI yang dieksekusi mati di negara lain dan pemerintah tidak tahu, hal ini sudah sangat-sangat disesalkan," kata Tjahjo, Ahad 19 Juni 2011. "Sebenarnya pemerintah ini ada atau tidak?"

Tjahjo mengatakan, keberadaan setiap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri tentu selalu berada dalam pantauan kedutaan besar RI yang ada di negara itu. Melalui kedutaan besar pula, pemerintah di Jakarta berkewajiban melindungi setiap WNI yang tinggal ataupun bekerja di negara lain. Karena itu, tidak ada alasan bagi kedutaan besar untuk tidak mengetahui soal nasib WNI di negara itu. "Kalau sampai hal itu benar terjadi, pertanyaannya apa kerja kedutaan besar kita?" kata Ketua Fraksi PDIP di DPR ini.

Tjahjo, yang juga menjadi anggota Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikap tegas atas insiden "ketidaktahuan" ini. Langkah pertama, yaitu SBY harus segara menarik dan memberhentikan Duta Besar RI di Arab Saudi. "Karena lalai atau memang tidak tahu terjadi warga negara kita yang mendapatkan hukuman mati," kata dia.

Pemerintah juga harus segera membentuk tim investigasi terpadu yang melibatkan unsur DPR, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta dari unsur masyarakat. "DPR juga akan segara memanggil Menteri Luar negeri untuk dimintakan pertanggungjawaban terkait masalah tersebut," ujarnya. "Menyakitkan dan menyesalkan sampai pemerintah tidak ada upaya-upaya terkait hukuman mati Ruyati."

Ruyati dihukum pancung lantaran terbukti bersalah membunuh wanita Saudi yang juga majikannya, Khairiya binti Hamid Mijlid. Ia juga mengakui perbuatannya itu di pengadilan. Janda asal Kampung Serengseng Jaya RT 01 RW 01, Kelurahan Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, ini dieksekusi di Mekah pada Sabtu, 18 Juni 2011.

MAHARDIKA SATRIA HADI

[LoperKoran]

Tempo/Tony Hartawan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Keluarga almarhumah Ruyati binti Satubi menuntut pemerintah Arab Saudi membeberkan secara transparan perkara hukum yang menyeret wanita berusia 54 tahun itu ke hukuman pancung pada Sabtu 18 Juni lalu.


Putra bungsu Ruyati, Iwan Setiawan mengatakan sebelumnya tidak ada penjelasan mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan ibunya, baik sebelum maupun setelah eksekusi terjadi. "Kami hanya dapat kabar ibu dituduh membunuh majikannya," kata Iwan ketika dihubungi Tempo, Ahad 19 Juni 2011.

Seharusnya, kata dia, dijelaskan bagaimana ibunya melakukan pembunuhan, apa yang digunakan membunuh, dan apa motifnya. Semua pertanyaan yang membawa ibundanya ke hukuman pancung itu tidak diketahui keluarga.

Dia meminta Pemerintah Indonesia mendesak pengadilan Arab Saudi menjelaskan dasar eksekusi tersebut, sehingga keluarga paham peristiwa yang sebenarnya terjadi.

Di mata anak-anaknya, Ruyati merupakan sosok wanita pekerja keras. Memasuki usia tua, Ruyati tidak mau hanya berdiam diri di rumah dan merepotkan anak-anaknya.

Meski sempat dilarang saat hendak berangkat ke Arab Saudi menjadi pembantu rumah tangga, Ruyati tetap bersikukuh ingin bekerja.

Bahkan, ketika menjalani masa tahanan mulai 12 Januari 2010 lalu, Ruyati tidak pernah mengeluhkan masalah di alaminya. Setiap kali berbicara melalui sambungan telepon kepada anak-anaknya, Ruyati selalu bicara kondisinya baik. Ruyati bekerja sebagai pembantu di rumah Heriya, di Mekkah.

Ibunya, kata Iwan, tidak mungkin nekat membunuh jika majikannya berlaku baik.
Iwan dan keluarganya sering mendapat kabar dari rekan kerja ibunya, Murni, asal Palembang, yang menjadi pembantu rumah tangga adik majikannya Heriya.

Murni mengabarkan kalau majikan ibunya sadistis. Dia kerap menendang dan memukuli Ruyati menggunakan sepatu.

Bahkan, tiga bulan pertama bekerja Ruyati mengalami patah tulang kaki akibat didorong majikannya dari lantai dua. "Tidak dirawat di rumah sakit, dan tetap dipaksa bekerja dalam kondisi kaki patah," katanya.

Masih berdasarkan kabar dari Murni, di rumah majikan Ruyati itu tidak pernah ada pembantu yang betah bekerja dalam waktu lama. Maksimal dua bulan, karena majikannya selalu berlaku kasar. "Ibu saya mesti khilaf, tidak mungkin dia membunuh tanpa sebab," katanya.

Iwan menyesalkan tidak ada pendampingan hukum terhadap ibundanya selama menjalani hukuman baik dari pemerintah apalagi dari jasa penyalur tenaga kerja PT Dasa Graha Utama. Kabar persidangan setiap kali ibundanya diajukan ke meja hijau, keluarganya hanya mendapat penjelasan dari Migran Care.

Kabar eksekusi bahwa ibunya telah dipancung, juga pertama kali datang dari Migran Care. Tepatnya Ahad (19/6) pukul 03.00 dini hari, lewat sambungan telepon.

Ruyati telah tiga kali berangkat ke jazirah Arab menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI). Pada keberangkatan pertama, Ruyati bekerja selama 5 tahun di Madinah. Sempat pulang kemudian kembali untuk kedua kalinya dan bekerja di Kota Abha, selama 6 tahun. Terakhir Ruyati ke Mekkah, dan bekerja 1,4 tahun.

Pada 9 bulan bekerja, Ruyati dua kali mengirim uang hasil bekerja masing-masing Rp 9 juta. Ruyati meninggalkan 3 orang anak, dan tujuh orang cucu. Kedua kakak Iwan adalah Een Nuraeni, 35 tahun, dan Epi Kurniati, 30 tahun.


HAMLUDDIN