Ceriwis - TKI Bermasalah, Hukuman Mati Didepan Mata

Ceriwis (https://forum.ceriwis.com/forum.php)

- Nasional (https://forum.ceriwis.com/forumdisplay.php?f=13)

- - TKI Bermasalah, Hukuman Mati Didepan Mata (https://forum.ceriwis.com/showthread.php?t=328356)

TKI Bermasalah, Hukuman Mati Didepan Mata

http://image.tempointeraktif.com/?id=39146&width=274
Illustrasi gantung diri. REUTERS/Morteza Nikoubazl

Quote:

TEMPO Interaktif, Riyadh - Tenaga kerja wanita asal Indonesia dilaporkan telah dieksekusi pancung di Arab Saudi pada Sabtu, 18 Juni 2011.

Laman alriyadh.com menulis, Ruyati binti Saboti Saruna dipancung di Mekah lantaran terbukti bersalah membunuh wanita Saudi, Khairiya binti Hamid Mijlid.

"Wanita Indonesia itu telah mengakui kejahatannya," begitu pernyataan resmi Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Hukuman tersebut sebagai tindak lanjut keputusan Mahkamah Agung Arab Saudi.

Belum diketahui motif pembunuhan yang dilakukan Ruyati. Beberapa media resmi Arab hanya melaporkan wanita asal Indonesia bersalah membunuh dengan menyerang korbannya berulang kali pada kepala dan menikam bagian leher menggunakan pisau dapur.

Hukum pancung sejatinya ditentang dunia. Misalnya, Amnesty Internasional telah lama mengutuk penggunaan hukuman pancung di Arab Saudi.

Namun, eksekusi serupa terus berlangsung. Selama 2011 ada 27 orang yang terkena pancung yang mayoritas warga negara asing.

RUDY

:listen music: :sundul: :listen music:

--------------------

Quote:

JEDDAH, KOMPAS.com - Seorang perempuan Indonesia telah dipancung dengan pedang, Sabtu (18/6/2011). Perempuan itu dihukum karena membunuh seorang perempuan Arab Saudi, kata Kementerian dalam Negeri Arab Saudi.

Perempuan bernama Raiaiti Beth Sabotti Sarona, menurut penyalinan huruf dari bahasa Arab, terbukti bersalah membunuh perempuan Saudi Khairiya binti Hamid Mijlid dengan menyerangnya berulang kali pada kepala dengan pemotong daging dan menikamnya di leher, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan yang diangkat oleh kantor berita resmi SPA.

Kantor berita itu tidak menguraikan motif kejahatan itu, ataupun mengungkapkan hubungan antara kedua perempuan itu. Tapi beberapa pejabat Indonesia mengatakan bahwa sekitar 70 persen dari 1,2 juta warga Indoesia yang bekerja di Arab Saudi adalah staf domestik (rumah tangga).

Pemancungan di provinsi Mekah di Saudi barat itu membuat jumlah eksekusi di kerajaan yang sangat konservatif itu tahun ini menjadi 28 orang, menurut hitungan AFP berdasarkan pada laporan-laporan pejabat dan kelompok hak asasi manusia. Kelompok Amnesty International yang bermarkas di London pekan lalu minta pada Arab Saudi untuk berhenti melaksanakan hukuman mati, mengatakan telah ada peningkatan signifikan dalam jumlah eksekusi yang dilakukan pada enam tahun terakhir.

Mereka menyatakan sedikitnya 27 orang telah dieksekusi di Arab Saudi pada 2011. Jumlah itu sama seperti jumlah semua orang yang dieksekusi pada sepanjang 2010. Ada 15 orang dieksekusi pada Mei saja. Pada 2009, jumlah eksekusi mencapai 67, dibanding 102 oada 2008.

Pemerkosaan, pembunuhan, kemurtadan , perampokan bersenjata semuanya dapat dihukum dengan hukuman mati menurut interpretasi keras hukum syariah Islam Arab Saudi.

:listen music::sundul::listen music:

Rieke: Ruyati Dipancung, 'Shame on You SBY'

http://image.tempointeraktif.com/?id=72612&width=274
Rieke Dyah Pitaloka. TEMPO/Fully Syafi

Quote:

TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Bidang Tenaga Kerja dan Kesehatan, Rieke Dyah Pitaloka miris mendengar kabar Ruyati, tenaga kerja wanita asal Indonesia yang dipancung pada 18 Juni 2011. "Shame on you, SBY," katanya melalui sambungan telepon hari ini.

Rieke menyesalkan kejadian pahit yang menimpa tenaga kerja Indonesia berulang. "Ini bukan kasus yang pertama dan sudah seperti trafficking yang dilegalkan saja," katanya geram. Pemerintah, kata dia, harus bertanggung jawab.

Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menilai pidato Presiden SBY soal buruh di Sidang PBB 14 Juni 2011 yang mendapat standing ovationdari seluruh peserta pun sia-sia. "Ini obituari bagi rakyat," katanya.

Padahal pidato SBY di Jenewa saat itu merupakan momen baru karena baru pertama kali Indonesia diundang sebagai pembicara kunci dalam konferensi seabad berdirinya Badan PBB soal buruh atau International Labour Organization (ILO). "Anda adalah Presiden pertama Indonesia yang bicara di forum ini," kata Juan Somavia, Direktur Jendral ILO dalam sambutannya.

Dalam pidatonya, Presiden SBY menyampaikan 6 program prioritas Indonesia dalam menangani permasalahan bagi buruh. Enam program itu adalah bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi para buruh migran. Baik dari sektor kesehatan, perlindungan, hingga pendapatan.

Tapi, kenyataannya belum sepekan setelah itu, kabar duka datang dari Arab Saudi. Ruyati binti Saboti Saruna dipancung lantaran kasus pembunuhan. "Pemerintah selama ini tidak transparan, bagaimana dengan nasib Ruyati lainnya," kata Rieke.

RUDY

:listen music: :sundul: :listen music:

------------
Ruyati Dipancung, ke Mana SBY?

Quote:

JAKARTA, KOMPS.com � Eksekusi mati terhadap PRT Migran Indonesia Ruyati binti Sapubi di Saudi Arabia adalah bentuk keteledoran pemerintah melakukan diplomasi. Eksekusi mati ini bukti pidato Presiden SBY pada sidang ILO ke-100 pada 14 Juni 2011 mengenai perlindungan PRT migran di Indonesia hanya buaian saja.

"Dalam pidato itu, Presiden SBY menyatakan di Indonesia mekanisme perlindungan terhadap PRT migran Indonesia sudah berjalan, tersedia institusi dan regulasinya. Tentu saja pidato ini menyejukkan dan menjanjikan. Namun buaian pidato tersebut tiba-tiba lenyap ketika hari Sabtu, 18 Juni 2011, muncul berita di banyak media asing. Mengenai pelaksanaan eksekusi hukuman mati dengan cara dipancung terhadap Ruyati binti Sapubi, PRT migran Indonesia yang bekerja di Saudi Arabia," tulis Migrant CARE, dalam rilisnya, Minggu (19/6/2011).

Peristiwa ini, menurut Migrant CARE, jelas memperlihatkan apa yang dipidatokan Presiden SBY di ILO tidak sesuai dengan realitas. Dalam soal hukuman mati terhadap PRT migran dan warga negara Indonesia di luar negeri, diplomasi luar negeri Indonesia terlihat sangat tumpul.

"Di Saudi Arabia, ada sekitar 23 warga negara Indonesia (mayoritas PRT migran) menghadapi ancaman hukuman mati. Kasus terakhir yang muncul ke permukaan adalah ancaman hukuman mati terhadap Darsem. Dalam kasus ini pemerintah Indonesia lebih berkonsentrasi dalam pembayaran diyat (uang darah) ketimbang melakukan advokasi litigasi di peradilan maupun diplomasi secara maksimal," kecam Migrant CARE.

Eksekusi mati terhadap Ruyati binti Sapubi, menurut Migrant CARE, merupakan bentuk keteledoran diplomasi perlindungan PRT migran Indonesia. Dalam kasus ini, publik tidak pernah mengetahui proses hukum dan upaya diplomasi apa yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

"Keteledoran ini juga pernah terjadi pada kasus eksekusi mati terhadap Yanti Iriyanti, PRT migran Indonesia asal Cianjur yang juga tidak pernah diketahui oleh publik sebelumnya. Bahkan hingga kini jenazah Yanti Iriyanti belum bisa dipulangkan ke Tanah Air atas permintaan keluarganya," papar Migran CARE.

Dijelaskan, dalam kasus Ruyati binti Sapubi, sebenarnya Migrant CARE telah menyampaikan perkembangan kasus ini ke Pemerintah Indonesia sejak bulan Maret. Namun, ternyata tidak pernah ada tindak lanjutnya.

Migrant CARE menyatakan duka sedalam-dalamnya atas eksekusi mati terhadap almarhumah Ruyati binti Sapubi. Atas kasus ini pula Migrant CARE mendesak Presiden SBY untuk mengusut tuntas keteledoran diplomasi perlindungan PRT migran Indonesia.

"Migrant CARE juga mendesak agar dilakukan evaluasi kinerja (dan jika perlu pencopotan) terhadap para pejabat yang terkait dengan keteledoran kasus ini seperti Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Luar Negeri, Kepala BNP2TKI dan Duta Besar RI untuk Saudi Arabia," demikian Migrant CARE.

:listen music::sundul::listen music:

TKI Dipancung, Ini Jawaban Marty Natalegawa

http://image.tempointeraktif.com/?id=71244&width=274
Marty Natalegawa. AP/Achmad Ibrahim

Quote:

TEMPO Interaktif, Jakarta - Berita duka kembali datang dari Arab Saudi. Tenaga kerja wanita asal Indonesia dilaporkan telah dieksekusi pancung di Arab Saudi pada Sabtu, 18 Juni 2011. Lamanalriyadh.com menulis, Ruyati binti Saboti Saruna dipancung di Mekah lantaran terbukti bersalah membunuh wanita Saudi, Khairiya binti Hamid Mijlid.

"Wanita Indonesia itu telah mengakui kejahatannya," begitu pernyataan resmi Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Hukuman tersebut sebagai tindak lanjut keputusan Mahkamah Agung Arab Saudi.

Pemerintah Indonesia pun bereaksi. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengecam Pemerintah Arab Saudi karena tidak memberi tahu eksekusi ini. "Kami mengecam dan menyayangkan Pemerintah Arab Saudi mengabaikan hukum internasional," ujarnya kepadaTempo melalui sambungan telepon, Minggu 19 Juni 2011. Berikut petikan wawancara dengan Menteri Luar Negeri.

Benarkah ada Tenaga Kerja Indonesia yang dipancung di Arab Saudi?
Benar, Pemerintah Indonesia mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada keluarga Almarmumah. Kami sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga secara intensif.

Bagaimana dengan jenazah almarhumah, apakah akan dipulangkan ke Indonesia?
Jenazah Ruyati saat ini sudah dimakamkan di Arab Saudi.

Benarkah Ruyati terlibat kasus pembunuhan?
Ya dan almarhumah mengakui hal itu di persidangan. Almarhumah mengakui membunuh istri majikannya dengan cara membacok dan menusuk lehernya dengan pisau dapur. Karena kasus pembunuhan, ketika masuk pengadilan ancamannya hukuman mati. Namun, kami terus memberi perlindungan dengan mendampinginya ketika menjalani proses persidangan sejak awal, kasasi, sampai tahap pengampunan.

Apa langkah pemerintah selanjutnya?
Pertama kami ingin menyampaikan bahwa kami mengecam dan menyayangkan Pemerintah Arab Saudi tidak memberitahu soal eksekusi almarhumah Ruyati. Kemudian, kami akan memanggil Duta Besar RI di Riyadh dan akan meminta keterangan Duta Besar Arab Saudi di Jakarta besok.

Jadi, pemerintah Indonesia tidak tahu bahwa Ruyati akan dieksekusi?
Ya, kami tidak tahu almarhumah akan dieksekusi pada Sabtu 18 Juni 2011. Karena itu kami mengecam Pemerintah Arab Saudi. Kami sangat menyayangkan Pemerintah Arab Saudi mengabaikan hukum internasional.

POERNOMO GONTHA RIDHO

:listen music: :sundul: :listen music:

----------------
KBRI Tak Diberi Tahu Ruyati Dipancung

Quote:

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia melalui juru bicara Kementrian Luar Negeri Michael Tene menyampaikan kecamannya terkait eksekusi mati TKI di Arab Saudi. Menurut informasi, Ruyati binti Sapubi dihukum mati, Sabtu (18/6/2011) setelah mengakui perbuatannya membunuh seorang wanita asal Arab Saudi pada 2010.

"Tanpa mengabaikan sistem hukum yang berlaku di Arab saudi, pemerintah Indonesia mengecam bahwa pelaksanaan hukuman mati terhadap Ruyati tidak diinformasikan kepada KBRI kita di Riyadh sebelumnya," kata Michael di Jakarta, Minggu.

Dia menjelaskan selama ini KBRI di Ryadh mengetahui kasus yang dialami Ruyati dan sudah mencoba dengan berbagai cara melindungi TKI tersebut baik mendampinginya selama mengikuti persidangan maupun mengusahakan untuk mendapat pengampunan dari keluarga korban. Namun, kata Michael, KBRI Riyadh sama sekali tidak diberi tahu mengenai waktu eksekusi Ruyati.

"Eksekusi tersebut dilakukan tanpa mengindahkan praktik internasional yang berlaku terkait dengan hak tahanan asing untuk mendapat bimbingan kekonsuleran," kata Michael.

Dia menambahkan sebagai respon atas kasus ini , maka pemerintah Indonesia dalam waktu dekat akan melayangkan surat kepada Duta Besar Arab Saudi di Indonesia yang berisi mengenai sikap pemerintah terhadap eksekusi Ruyati. "Dalam waktu dekat kita juga akan memanggil Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi untuk melakukan konsultasi bersama atas kasus ini," kata Michael.

:listen music::sundul::listen music:

jahat bener seeh,kaya g punya hati az:mewek:

Migrant Care: Copot Kepala BNP2TKI

http://stat.k.kidsklik.com/data/phot...049620X310.jpg
Ilustrasi: Tenaga kerja Indonesia (TKI)

Quote:

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif LSM Migrant Care Anis Hidayah mengecam eksekusi mati terhadap TKW asal Indonesia Ruyati binti Sapubi di Arab Saudi pada Sabtu (18/6/2011). Ruyati binti Sapubi dihukum pancung di Arab Saudi karena mengaku bersalah telah membunuh seorang wanita Arab Saudi.

"Eksekusi Ruyati merupakan bentuk keteledoran diplomasi perlindungan PRT migran Indonesia. Dalam kasus ini, publik tidak pernah mengetahui proses hukum dan upaya diplomasi apa yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia," kata Anis di Jakarta, Minggu (19/6/2011). Anis atas nama Migrant Care menyatakan duka sedalam-dalamnya atas eksekusi mati terhadap almarhumah Ruyati binti Sapubi.

Anis mengatakan d?alam kasus Ruyati binti Sapubi, sebenarnya Migrant Care telah menyampaikan perkembangan kasus ini ke pemerintah Indonesia sejak bulan Maret 2011. Namun, ternyata tidak pernah ada tindak lanjutnya.

"Atas kasus ini pula Migrant Care mendesak Presiden SBY untuk mengusut tuntas keteledoran diplomasi perlindungan PRT migran Indonesia. Migrant Care juga mendesak agar dilakukan evaluasi kinerja dan jika perlu pencopotan terhadap para pejabat yang terkait dengan keteledoran kasus ini seperti Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Luar Negeri, Kepala BNP2TKI, dan Duta Besar RI untuk Saudi Arabia," kata Anis.

Sementara itu, lembaga Amnesti Internasional minggu lalu sudah memperingatkan Arab Saudi untuk menghentikan pelaksanan hukum pancung yang selama enam minggu terakhir mengalami peningkatan jumlah. Sudah 27 orang meninggal akibat hukum pancung di Arab Saudi selama tahun 2011.

:listen music::sundul::listen music:

Nasib Ruyati Tak Menentu Sejak Maret 2011

http://image.tempointeraktif.com/?id=39146&width=274
Illustrasi gantung diri. REUTERS/MortezaNikoubazl

Quote:

TEMPO Interaktif, Jakarta - Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran atau Migrant Care menilai pemerintah kurang serius melindungi nasib tenaga kerja wanita Indonesia di Luar negeri. Buktinya, Ruyati Ruyati binti Saboti Saruna tewas akibat hukum pancung pada 18 Juni 2011.

Padahal kasus tuduhan pembunuhan yang menimpa Ruyati sudah bergulir dipersidangan tingkat akhir sejak Maret 2011 lalu. "Ada kegagalan dilpomasi,"kata Ketua Migrant Care Anis Hidayah melalui sambungan telepon, Minggu 19 Juni 2011.

Anis mengaku telah menyampaikan perkembangan kasus Ruyati kepada pemerintah. Tapi apa daya, kata Anis, "Pemerintah kurang ngotot memperjuangkan kasus tersebut."

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri membenarkan hukum pancung yang menimpa Ruyati. Warga Bekasi ini mengaku di persidangan membunuh istri majikannya dengan cara membacok dan menusuk lehernya dengan pisau dapur.

"Kami terus memberi perlindungan dengan mendampinginya ketika menjalani proses persidangan sejak awal, kasasi, sampai tahap pengampunan,"kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Namun Marty beralasan pemerintah tidak mendapat kabar dari Arab Saudi kapan kepastian Ruyati dieksekusi. Kedidaktahuan pemerintah ini dikecam Migrant Care. "Tidak masuk akal jika pemerintah Arab menghukum tanpa pemebritahuan,"kata Anis.

Anis pun menyayangkan reaksi pemerintah yang lamban. Sejak berita kematian Ruyati yang tersiar pada 18 Juni 2011 malam, pemerintan Indonesia baru memberitahu korban pada keesokan harinya. "Cukup kasus Ruyati saja yang terkahir,"kata Anis.

Kini jenazah Ruyati telah dikebumikan di tanah Arab. "Soal pemulangan itu tanggung jawab pemerintah,"katanya.

RUDY

:listen music: :sundul: :listen music:

wah..
kasian b anget tuh nasib para TKW indonesia..

Pemerintah Lamban, Darsem Terancam Jadi Korban Berikutnya

Quote:

http://image.tempointeraktif.com/?id=28485&width=274

TEMPO Interaktif, Jakarta - Rieke Dyah Pitaloka, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi Kesehatan dan Tenaga Kerja heran dengan lambannya upaya pemerintah untuk membebaskan Darsem. TKI asal Subang itu kini tengah menunggu proses pancung di Arab Saudi. Ia pun terancam menjadi korban berikutnya setelah Ruyati. "Kok kaya nggak punya pemerintah saja," ujarnya, saat dikonfirmasi, Minggu, 19 Juni 2011.

Menurutnya, pemerintah tidak jera dengan banyaknya kasus yang menimpa tenaga kerja asal Indonesia di luar negeri. Mereka hanya berorientasi kepada devisa yang diberikan, namun perlindungannya minim sekali. "Pemerintah memang tidak serius melindungi TKI," ujarnya."Masa tidak tahu rakyatnya divonis mati,".

Ia meminta pemerintah bisa mendata kasus tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri, termasuk memberikan upaya hukum bagi mereka agar bebas.

Khusus kasus Ruyati, kata Rieke, upaya pemerintah Indonesia sangat lambat sekali. Keluarga baru dikabari, satu hari setelah proses eksekusi dilaksanakan. "Di negara manapun negara wajib memberi tahu keluarga sebelum eksekusi mati dijatuhkan," ujarnya.

JAYADI SUPRIADIN

Source

Kedubes RI untuk Arab Saudi Cek Lokasi Penguburan Ruyati di Makkah

http://us.images.detik.com/content/2...-dipancung.jpgJakarta - Ruyati dihukum pancung oleh pemerintah Arab Saudi pada Sabtu (18/6) lalu. Jenazah TKW asal Sukatani, Bekasi inipun dikabarkan telah dimakamkan di kota Makkah. Kedutaan Besar (Kedubes) RI untuk Arab Saudi pun segera mengecek pemakaman Ruyati.

"Kedubes kita di sana sedang mengecek apakah almarhumah sudah dikubur atau belum. Termasuk mengecek ke lokasi penguburan," ujar Sekretaris Menteri Luar Negeri Rizal Purnomo kepada detikcom, Minggu (19/6/2011) malam.

Menurut Rizal, pemerintah nantinya akan mengusahakan agar Ruyati dimakamkan di tanah air. Hal ini seperti permintaan dari keluarga Ruyati.

"Biasanya setiap orang yang dihukum pancung memang dikuburkan di sana. Ada tempat pemakaman khusus di sana, tapi tetap akan kita usahakan supaya bisa dibawa pulang," terangnya.

Ruyati telah dieksekusi di Arab Saudi pada hari Sabtu kemarin atas vonis terhadap pembunuhan seorang perempuan Arab Saudi. "Pahlawan devisa" itu mengakui perbuatan yang dilakukannya pada awal 2010 lalu itu. Kemendagri Saudi menyebut Ruyati membunuh Khairiya Hamid binti Mijlid dengan menggunakan alat pemotong daging dan menusuknya di leher.
Minggu lalu Amnesty Internasional telah mengutuk penggunaan hukuman pancung yang trennya terus meningkat di Arab Saudi dan meminta negara yang kaya akan minyak tersebut untuk menghentikan kebijakannya tersebut.

(her/asp)

Darsem lolos dari hukuman pancung tapi hrs byr ganti rugi 4,7 M WTF
k mana az neeh pemerintah :mewek: