Petani Jahit Mulut di DPRD Sumut Diserang

**dionless**

VIVAnews - Malang nasib puluhan petani yang melakukan aksi mogok makan dan jahit mulut di depan kantor DPRD Sumatera Utara. Ketika sedang tertidur lelap, para petani mendapat serangan dari orang tak dikenal.

Selasa dini hari tadi 26 Juni 2012, para pelaku yang datang menggunakan mobil dan beberapa sepeda motor langsung menyerang dan merusak tenda para petani dengan balok kayu.

Petani pun sempat terjaga dan memberikan perlawanan kelompok penyerang. Sempat terjadi saling pukul, akhirnya para petani berhasil memukul mundur para penyerang. Akibat serangan ini, belasan petani dan aktivis pendampingnya menggalami luka-luka.

Ini bukanlah serangan pertama. Para petani juga telah mendapat teror dari orang tak dikenal. Mereka datang menggunakan mobil Toyota Avanza silver bernomor polisi BB 645 B dan Avanza hitam yan tidak diketahui nomor polisinya.

Serangan-serangan itu terkait aksi petani untuk memperjuangkan dugaan sebagai penyerobotan, perusakan lahan yang dilakukan perusahaan di Desa Tobing Tinggi, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Palas.

Mereka meminta agar para petani menghentikan aksinya yang terhitung dilakukan sejak 7 juni 2012 lalu di depan gedung Dewan Sumatera Utara itu. Koordinator Kontras Sumatera Utara, Muhrizal Syahputra, mendesak Kapolda Sumatera Utara melindungi para petani dan mengusut para pelaku penyerangan.

"Kapolda harus bertindak. Diduga ini dilakukan oleh orang-orang yang terkait hal ini. Ada aktor intelektualnya ini. Kepolisian harus bersikap dan melindungi masyarakat," kata Muhrizal.

© VIVAnews

Terkait:

**dionless**

Perjuangan Petani Jahit Mulut Tak Sia-sia

VIVAnews - Hampir sebulan para petani Padang Lawas, Sumatera Utara, melakukan aksi jahit mulut dan mogok makan di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Perjuangan itu tak sia-sia. DPRD Sumatera Utara memberikan rekomendasi bahwa para petani diperbolehkan beraktivitas di lahan sengketa dengan dua perusahaan seluas 1.500 hektare.

"Kami sudah serahkan bukti kepemilikan tanah lengkap dengan sertifikat dan diakui oleh camat dan kepala desa secara sah sejak 2004. Meskipun ada rekomendasi ini, kami tak ingin suatu saat diganggu lagi," kata salah satu perwakilan petani, T Situmorang, Kamis 5 Juli 2012.

Lahan yang dipermasalahkan petani dan PT Sumatera Riang Lestari (SRL) serta PT Sumatera Silva Lestari (SSL) itu berada di Desa Tobing Tinggi, Kecamatan Aek Nabara Barumun. Selain memberikan rekomendasi petani untuk beraktivitas di lahan itu, Dewan juga menjamin keamanan petani selama melakukan kegiatan.

"Komisi A DPRD Sumatera Utara merekomendasikan petani boleh kembali dan beraktivitas di lahan yang sudah ditempati. Untuk keamanan, akan dijamin kepolisian Sumatera Utara," kata Sekretaris Komisi A DPRD Sumatera Utara, M Sitompul.

Rapat pengambilan keputusan itu juga dihadiri sejumlah pihak terkait, termasuk perwakilan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Polda Sumatera utara, dan perwakilan PT Sumatera Riang Lestari (SRL), PT Sumatera Silva Lestari (SSL), dan Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM). Rapat digelar di gedung DPRD, Jalan Imam Bonjol, Medan.

DPRD merekomendasikan Pemerintah Kabupaten mengidentifikasi lahan yang menjadi sengketa antara masyarakat dan dua perusahaan yang masih satu grup itu. DPRD meminta Pemda menyerahkan sertifikat tanah yang sudah diterbitkan kepada para petani sesuai nama yang tercantum.

DPRD juga meminta Pemda membentuk Musyawarah Pimpinan Daerah plus untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga tidak ada yang dirugikan. Lahan-lahan yang disengketakan itu kini akan dijadikan status quo.

Dewan juga akan meminta Kementerian Kehutanan mengevaluasi kembali tumpang tindih surat izin lahan itu. DPRD juga merekomendasikan penangguhan penahanan Sinur Situmorang, anggota kelompok tani yang ditahan Polres Tapanuli Selatan usai bentrok di lahan. "Masyarakat dan PT SSL serta PT SRL tidak boleh melampaui batas sesuai perizinan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan," lanjut M Sitompul.

Humas PT SRL yang juga mengaku sebagai salah seorang direksi di PT SSL, Muller Tampubolon, terkesan pasrah dan menolak berkomentar soal rekomendasi Komisi A DPRD Sumut itu. "Saya kira rekomendasinya sudah kita ketahui bersama. Jadi, tidak perlu saya komentari lagi, karena sudah jelas," kata dia.

Aksi jahit mulut dan mogok makan itu berlangsung sejak 6 Juni 2012. Selama beraksi, para petani banyak menghadapi cobaan. Dari sakit, jatuh pingsan, hingga dibawa ke rumah sakit. Petani juga mendapat teror dari sekelompok orang tak dikenal yang membubarkan dan merusak tenda aksi. (art)

© VIVAnews

ChaChaDewi

ketahuan tuh yg menyerang pasti ngga suka dengan adanya aksi jahit mulut...

Menu