|
Post Reply |
Tweet | Thread Tools |
#1
|
||||
|
||||
![]() Dari kiri: Ketua BPK Hadi Poernomo, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, dalam acara penyerahan hasil audit BPK ke Kementerian Pertahanan di Jakarta (7/6). TEMPO/Subekti.
Quote:
TEMPO Interaktif, Jakarta- Sejumlah kalangan menyayangkan pernyataan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro bahwa ancaman nir-militer dapat juga dilakukan melalui dunia maya, seperti lewat Twitter, Facebook, dan laman jejaring sosial lainnya. Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Tb. Hasanudin menilai pernyataan itu berlebihan. "Saya sendiri tidak terlalu khawatir," kata Hasanudin saat dihubungi kemarin. Dia mengatakan laman jejaring sosial merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari di masyarakat. "Kalau diblokir, itu akan mengganggu dan justru tidak baik untuk demokrasi," ujarnya. Yang terpenting, kata dia, bagaimana orang, lembaga, atau sistem melindungi informasi yang tergolong rahasia. Selama informasi terjaga secara baik, melalui penyimpanan dan perlindungan saluran informasi, kata dia, maka informasi itu tidak akan mudah diakses oleh pembocor. Menurut blogger Enda Nasution, pernyataan Purnomo itu terlalu prematur. "Dan terkesan terlalu paranoid karena Twitter adalah suatu aplikasi yang berdiri di atas Internet," kata Enda. Ia berpendapat bahaya Twitter itu seperti bahaya pornografi. Semua hal kembali lagi kepada pengguna Internet itu sendiri. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI I Wayan Midhio, mengatakan Menteri Pertahanan hanya ingin menjelaskan bahwa ancaman nir-militer yang terjadi di dunia maya bisa dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan menggunakan situs jejaring sosial, seperti Twitter dan Facebook. Pernyataan Purnomo itu disampaikan dalam keterangan pers menjelang istirahat rapat dengar pendapat dengan Komisi Pertahanan DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis lalu. Wayan mengatakan Purnomo ingin menjelaskan bahwa situs jejaring sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi rahasia, seperti data intelijen, data pribadi, dan lain-lainnya, yang dapat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, kata dia, Menteri Pertahanan tidak bermaksud menyatakan bahwa Twitter, Facebook, dan jejaring sosial sebagai ancaman nir-militer. Pengamat intelijen dari Universitas Indonesia, Andi Widjajanto, menyatakan wajar jika Menteri Pertahanan mengatakan hal itu. "Menhan (Menteri Pertahanan) berhak melakukan tindakan untuk mengamankan negara dari ancaman," kata dia. Andi mengatakan bahaya Twitter terdapat pada efek massal yang akan terjadi dari pergerakan sosial. Revolusi Mesir, kata dia, merupakan contoh paling baru dalam pergerakan sosial yang menggunakan jejaring sosial. |
#2
|
||||
|
||||
![]() PESAN TS ![]()
Quote:
Spoiler for pesan:
![]() ![]() ![]() |
Sponsored Links | |
Space available |
Post Reply |
|