Sistem Pemerintahan SBY Dinilai Seperti Monarki

Pram

Jakarta - Pernyataan SBY soal penerapan demokrasi dan monarki di Yogyakarta terus menilai kritik. Justru pemerintahan SBY yang dituding seperti monarki.

Jubir Serikat Pengacara Rakyat, Habiburokhman menilai SBY banyak melibatkan keluarga dan orang-orang terdekatnya dalam pemerintahan. Ini disebutnya sebagai nepotisme.

"Kita tahu bahwa SBY mengangkat iparnya Letjen Pramono Edhie sebagai Pangkostrad, lalu ipar lainnya menjadi Direktur BNI dan anaknya menjadi Sekjen Partai Demokrat. Serta banyak kerabatnya yang duduk di Partai Demokrat," ujar Habiburokhman dalam rilis yang diterima detikcom, Rabu (1/12/2010).

Habiburokhman menjelaskan praktek penempatan orang di struktur kekuasaan dengan latar belakang nepotisme adalah praktek yang lazim terjadi di sistem monarki. Dimana ipar, adik, anak sang Raja ditempatkan pada posisi-posisi penting demi menjaga kekuasaan keluarga tersebut.

"Jadi justru SBY lah yang secara tidak langsung mengunakan sistem politik Monarki dalam suatu negara yang demokratis," kritik dia.

Habibbukrokhman menambahkan sebagai kepala daerah, Sultan HB X tidak memimpin dengan gaya seorang raja. Ada pengawasan dari DPRD dan sebagai Gubernur, Sultan tunduk pada aturan pemerintah.

"Kalau toh ada anggapan monarki, istilah itu dalam konteks simbolisasi kultural Jawa. Monarki itu jelas bukan monarki politik," jelas dia.

Dia menambahkan pemerintahan di Yogyakarta menerapkan semua prinsip demokrasi dan administrasinya seperti halnya provinsi lain. Karena itu, tidak tepat jika Presiden tidak segera mengesahkan keistimewaan Yogyakarta.

"Amanat 5 September 1945 menguatkan status keistimewaan DIY dari sisi hukum dan historis. Jadi tidak perlu dipolemikan," tegas dia.

(rdf/Ari)

Sumber:
http://www.detiknews.com/read/2010/1...eperti-monarki

Terkait:

Menu