Daftar

Sistem Pemerintahan SBY Dinilai Seperti Monarki


Nasional Berita dalam negeri, informasi terupdate bisa kamu temukan disini

Balas
 
Alat Thread
Avatar Pram
Pram Pram sedang offline
1st December 2010 #1
Member Tanggal Bergabung: May 2010 Mod51 since 081 Post: 1.164 Rep Power: 22 Pram is blessedPram is blessedPram is blessedPram is blessedPram is blessedPram is blessedPram is blessedPram is blessedPram is blessedPram is blessed
Exclamation Sistem Pemerintahan SBY Dinilai Seperti Monarki
Jakarta - Pernyataan SBY soal penerapan demokrasi dan monarki di Yogyakarta terus menilai kritik. Justru pemerintahan SBY yang dituding seperti monarki.

Jubir Serikat Pengacara Rakyat, Habiburokhman menilai SBY banyak melibatkan keluarga dan orang-orang terdekatnya dalam pemerintahan. Ini disebutnya sebagai nepotisme.

"Kita tahu bahwa SBY mengangkat iparnya Letjen Pramono Edhie sebagai Pangkostrad, lalu ipar lainnya menjadi Direktur BNI dan anaknya menjadi Sekjen Partai Demokrat. Serta banyak kerabatnya yang duduk di Partai Demokrat," ujar Habiburokhman dalam rilis yang diterima detikcom, Rabu (1/12/2010).

Habiburokhman menjelaskan praktek penempatan orang di struktur kekuasaan dengan latar belakang nepotisme adalah praktek yang lazim terjadi di sistem monarki. Dimana ipar, adik, anak sang Raja ditempatkan pada posisi-posisi penting demi menjaga kekuasaan keluarga tersebut.

"Jadi justru SBY lah yang secara tidak langsung mengunakan sistem politik Monarki dalam suatu negara yang demokratis," kritik dia.

Habibbukrokhman menambahkan sebagai kepala daerah, Sultan HB X tidak memimpin dengan gaya seorang raja. Ada pengawasan dari DPRD dan sebagai Gubernur, Sultan tunduk pada aturan pemerintah.

"Kalau toh ada anggapan monarki, istilah itu dalam konteks simbolisasi kultural Jawa. Monarki itu jelas bukan monarki politik," jelas dia.

Dia menambahkan pemerintahan di Yogyakarta menerapkan semua prinsip demokrasi dan administrasinya seperti halnya provinsi lain. Karena itu, tidak tepat jika Presiden tidak segera mengesahkan keistimewaan Yogyakarta.

"Amanat 5 September 1945 menguatkan status keistimewaan DIY dari sisi hukum dan historis. Jadi tidak perlu dipolemikan," tegas dia.


(rdf/Ari)

Sumber:
http://www.detiknews.com/read/2010/1...eperti-monarki
Balas


Aturan Posting
Kamu tidak boleh membuat thread baru
Kamu tidak boleh membalas
Kamu tidak boleh mengirim lampiran
Kamu tidak boleh mengedit post kamu

BB code Hidup
Smilie saat ini Hidup
Kode [IMG] adalah Hidup
Kode HTML adalah Mati


Terkait
Thread Pembuat Thread Forum Balasan Postingan Terakhir
Tes CPNS sistem CAT dinilai lebih adil hendriprastio Lounge 0 21st October 2014 07:30 PM
Patrialis Dinilai Terburu-buru Sebut Sistem Imigrasi Sempurna antituhan Nasional 1 9th January 2011 04:45 AM

Semua waktu adalah GMT +7. Waktu sekarang adalah 03:49 AM.