[guntank]

Berbeda dengan Soekarno, Hatta adalah seorang asketis muslim yang lebih suka berpikir, menulis, dan mendidik, daripada menghadapi riuh rendahnya massa. Hatta yang berasal dari keluarga ulama dan pedagang Minangkabau, yang budaya politiknya bersifat amat egalitarian.
Bertolak belakang dengan budaya politik Jawa yang berkisar pada konsep kekuasaan yang terpusat di ibukota, budaya politik Minangkabau bukan saja mendistribusikan kekuasaan tersebut pada mufakat kerapatan adat nagari dan suku, sama sekali tidak berkeberatan dengan kemajemukan, dan nyaman-nyaman saja dengan perbedaan pendapat.
Sebagai seorang Minangkabau, walaupun menghargai Pancasila sebagai sumbangan pribadi Soekarno, namun kelihatannya Hatta tidak terlalu peduli dengan pemikiran politik serta gaya kepemimpinan Soekarno.
Mungkin oleh karena itulah Hatta sejak usia mudanya selalu menyampaikan kritik berkelanjutan terhadap Soekarno dan oleh karena memandang Soekarno tidak dapat lagi diyakinkan untuk benar-benar menghormati demokrasi, dalam tahun 1956 Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, untuk memberikan apa yang disebutnya sebagai kesempatan yang adil kepada Soekarno untuk membuktikan kebenaran teori demokrasi terpimpinnya. Hatta amat yakin bahwa teori demokrasi terpimpin itu akan runtuh dengan kepergian Soekarno.
Namun Hatta dan tokoh-tokoh Minangkabau lainnya bukannya tanpa kontribusi. Dari sembilan orang perumus rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada tiga orang Minangkabau: Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Haji Agus Salim. Sejak tahun 1920-an mereka menyumbangkan pemikiran politik yang lebih pragmatis.
Dalam tahun 1924, Ibrahim Datuk Tan Malaka, seorang tokoh pergerakan Minangkabau yang penuh misteri dan aktif dalam gerakan komunis internasional, dalam tahun 1924 sudah menulis dan menerbitkan gagasan kenegaraannya: Naar de Republiek Indonesia.
Dalam tahun 1925, sebagai tokoh pimpinan Perhimpunan Indonesia dinegeri Belanda, Hatta ikut merancang Manifesto Politik yang menekankan pentingnya persatuan di antara suku-suku bangsa di Indonesia, tentang perlunya kepercayaan pada diri sendiri, pendidikan politik rakyat, dan paham demokrasi ekonomi.
Unsur Minangkabau dari Panitia Sembilan yang merancang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang menambahkan konsep-konsep yang lebih down to earth dalam dokumen tersebut, antara lain ditegaskannya secara eksplisit tentang empat tugas pemerintah, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Terkait:

• Presiden SBY awali kunjungan kenegaraan di London Inggris
• JUAL WTS>ram visi-on 1gb
• mimpi bertemu Presiden Soekarno pada pidato kenegaraan tahun 65-an.
• JUAL Tea Spoon (Old) Silver souvenir Jamuan Kenegaraan
• Ekonomi Hijau, Fokus Pidato Kenegaraan Obama

[WorldDream]

bnyk jg y

tokoh politik dr minang