| FAQ |
| Calendar |
| SEARCH |
| Today's Posts |
|
|
|||||||
| Nasional Berita dalam negeri, informasi terupdate bisa kamu temukan disini |
 |
|
|
Thread Tools |
|
#1
6th August 2011
|
||||
|
||||
Kerugian Negara di Sektor Perikanan Capai Rp 218 Triliun
Jakarta - Ketua Forum Pers Pemerhati Pelanggaran Perikanan Nasional (FP4N) Ivan Rishky Kaya melaporkan kerugian negara sektor perikanan yang mencapai Rp 218 triliun ke Indonesia Corruption Watch (ICW). Kerugian negara ratusan triliun itu bukan hanya akibat illegal fishing, tapi juga illegal licence (perizinan).
"Ini bukan dari illegal fishing saja tapi juga illegal leacence. Kita kaget ketika diinvestigasi selain illegal fishing ternayata terdapat juga illegal license (perizinan) yang melibatkan oknum pejabat KKP sendiri," kata Ivan kepada wartawan di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (5/8/2011). Ivan mengungkapkan dari perizinan sampai praktek di lapangan banyak yang dimanipulasi dan dampaknya membuat daerah kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Dari izin sampai pengerukan hasil laut banyak yang dimanipulasi, maka tak heran daerah yang memiliki potensi perikanan yang besar tak pernah sejahtera," ujarnya. Ivan meminta agar pihak terkait menindak lanjuti dan menindak oknum yang melakukan manipulasi izin dan melakukan penangkapan pada pelaku illegal fishing yang masih berkeliaran. "Kita harapannya yang bersalah ditindak agar jera dan menyelamatkan sektor perikanan dan memperketat pengawasannya," pintanya. Ivan menilai, jika hal ini dibiarkan, bukan negara saja yang rugi, karena masyarakat pun dimiskinkan bahkan tetap menjadi daerah tertinggal. "Sektor perikanan Indonesia potensial tapi saat ini hancur karena mafia perikanan bahkan nelayan pesisir terancam menganggur," tegasnya. Ivan juga berharap, dengan dilaporkannya data mengenai buruknya pengelolaan perikanan pengelolaan perikanan dapat merubah kebijakan ke arah yang lebih baik. "Saat ini yang kami temukan adalah pelangaran dan pencurian ikan oleh negara lain, dan mafia perikanan sudah merajalela," ungkapnya. Kejahatan mafia perikanan ini, lanjut Ivan, ditemukan banyak melibatan oknum-oknum seperti aparat kepolisian, aparat hukum bahkan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP) sendiri. "Yang jelas kita sudah serahkan bukti-bukti ke KKP dan ICW karena potensi kita menjadi negara yang kaya dari segi perikanan sangat dimungkinkan dan tidak akan terwujut karena adanya mafia perikanan," jelasnya. Ivan mengungkapkan rencananya setelah menyerahkan data-data ke KKP dan ICW, FP4N akan menyerahkan data tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena didalam data tersebut terdapat tindak korupsi struktural yang merugikan keuangan negara ratusan triliun. "Minggu depan kita akan segera serahkan ke KPK, karena hingga saat ini tindak lanjut dari KKP tidak adam makanya kita serahkan ke ICW dan KPK," imbuhnya. Sementara itu, Kepala Pusat Data Dan Analisis ICW Firdaus Ilyas mengatakan, laporan yang diberikan FP4N sangat menarik untuk di tindaklanjuti oleh ICW. Karena data ini sangat penting dalam bagaimana menindaklanjuti mengenai dugaan kerugian negara yang mencapai Rp 218 triliun. "Kerugian negara dalam data ini disebutkan sangat besar dan diperkirakan mencapai 25 persen dari penghasilan sektor perikanan kita ini penting," tegasnya. Paling tidak, lanjut Firdaus, dampak ekonomi yang ditimbulkan dari illegal fishing dan illegal license diperkirakan lebih dari apa yang dilaporkan FP4N. "Kita akan coba mengeliminir kerugiannya dan memberikan dampak hasil laut kepada rakyat Indoensesia," katanya lagi. Firdaus mengatakan, data yang diberikan FP4N bisa menjadi acuan tata kelola dan pengawasan KKP dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. "Jelas ini bagian dari bagian perbaikan pengelolaan keuangan dan gerakan anti korupsi hasil kelautan, kita akan pilah kasus per kasus dan per isu," pungkasnya. sumber 
|
|
#3
6th August 2011
|
||||
|
||||
|
kerugian terjadi karena kekayaan laut kita terus menerus dirampas orang asing
|
|
|
|
