Daftar

Gamawan: Alasan Pemakzulan Wali Kota Surabaya Lemah


Nasional Berita dalam negeri, informasi terupdate bisa kamu temukan disini

Balas
 
Alat Thread
Avatar lovepentil
lovepentil lovepentil sedang offline
2nd February 2011 #1
Member Aktif Tanggal Bergabung: Jan 2011 Post: 183 Rep Power: 0 lovepentil is Ceriwis Prophetlovepentil is Ceriwis Prophetlovepentil is Ceriwis Prophetlovepentil is Ceriwis Prophetlovepentil is Ceriwis Prophetlovepentil is Ceriwis Prophetlovepentil is Ceriwis Prophetlovepentil is Ceriwis Prophetlovepentil is Ceriwis Prophetlovepentil is Ceriwis Prophetlovepentil is Ceriwis Prophet
Default Gamawan: Alasan Pemakzulan Wali Kota Surabaya Lemah
TEMPO/Imam Sukamto


TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai usulan pemakzulan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya tidak layak hanya lantaran penerbitan Peraturan Wali Kota Nomor 56 dan Nomor 57 lemah.

"Kalau sekedar alasan itu, belum memenuhi syarat impeachment. Belum pantas," kata Gamawan saat ditemui menjelang paripurna Komisi Pemerintah DPR, Rabu (2/2).

Gamawan mengakui sampai saat ini belum mendapatkan arsip tentang kedua peraturan wali kota tersebut. Informasi yang didapatkannya baru dari media.

"Perwal (peraturan wali kota) kalau salah kan, bisa dikoreksi. Perda yang menyalahi aturan saja bisa. Jadi tidak serta merta diimpeachment," kata Gamawan.

Gamawan pun menyesalkan sikap-sikap para pihak yang kerap menuntut pemerintah mundur. "Jangan dikit-dikit diberhentikan, kapan pemerintah berjalan stabil?," ujarnya.

Jika ada peraturan daerah yang dinilai salah, secara prosedural hukum adalah DPRD melaporkannya ke Mahkamah Agung (MA). Kemudian MA menyerahkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Namun jika peraturan wali kota adalah melalui Menteri Dalam Negeri, maka akan dilakukan pengkajian. "Kami sedang memanggil staf wali kota untuk dimintai keterangan. Sekaligus mengevaluasi perwal (peraturan wali kota) itu," kata Gamawan.

Sebelumnya diberitakan, Peraturan Wali Kota Nomor 56 berisi tentang perhitungan nilai sewa reklame. Sedangkan Peraturan Wali Kota Nomor 57 tentang perhitungan nilai sewa reklame terbatas di kawasan khusus Kota Surabaya. Akibat penerbitan kedua peraturan wali kota itu, pajak reklame naik 300 persen. Dewan pun menggunakan hak angket untuk melengserkan Wali Kota karena kedua peraturan wali kota itu dinilai menyalahi aturan.

PITO AGUSTIN RUDIANA


Balas


Aturan Posting
Kamu tidak boleh membuat thread baru
Kamu tidak boleh membalas
Kamu tidak boleh mengirim lampiran
Kamu tidak boleh mengedit post kamu

BB code Hidup
Smilie saat ini Hidup
Kode [IMG] adalah Hidup
Kode HTML adalah Mati


Terkait
Thread Pembuat Thread Forum Balasan Postingan Terakhir
Wali Kota Mochtar Mohamad Jadi Tahanan Kota Loper Koran Nasional 2 21st June 2011 07:32 PM
Mendagri: Alasan Pemakzulan Walikota Surabaya Tak Berdasar atheis Nasional 2 5th February 2011 02:06 PM
PKB Tarik Dukungan Pemakzulan Wali Kota Surabaya atheis Nasional 1 4th February 2011 06:29 PM
PDIP Tolak Permohonan Mundur Wakil Wali Kota Surabaya undercover Nasional 1 4th February 2011 12:18 PM
Pemerintah Masih Kaji Pemberhentian Wali Kota Surabaya atheis Nasional 1 1st February 2011 04:23 PM

Semua waktu adalah GMT +7. Waktu sekarang adalah 02:41 AM.