Terkait Kejahatan Kemanusiaan, Presiden Sudan Ditahan di Afsel

**Gusnan**

Presiden Sudan Omar al-Bashir (AFP Photo/Ashraf Shazly)

Johannesburg - Pengadilan Afrika Selatan, Minggu (14/6), mengeluarkan larangan sementara bagi Presiden Sudan Omar al-Bashir meninggalkan negara tersebut. Larangan itu menyusul perintah Mahkamah Kejahatan Internasional untuk menangkapnya di sela-sela pertemuan puncak di Johannesburg.
Bashir, yang diburu atas dugaan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, dan pemusnahan dalam perang Darfur, kebanyakan hanya mengunjungi negara tidak bergabung dengan International Criminal Court (ICC). Namun, Afrika Selatan adalah salah satu negara penandatangan ketetapan ICC.
Pengadilan Tinggi Pretoria dalam pernyataan mengatakan meminta pihak berwenang mencegah Presiden Omar Al-Bashir meninggalkan negara itu hingga ada perintah pengadilan.
Perintah tersebut dikeluarkan setelah sebuah kelompok HAM, Pusat Litigasi Afrika Selatan membuat permintaan mendesak kepada pengadilan untuk memaksa pihak berwenang menahan Bashir.
Bashir bergabung dalam sesi foto bersama para pemimpin negara lain dalam KTT tersebut, meskipun ada perintah penahanan terhadapnya. Dengan jas biru, ia berdiri di baris depan untuk berfoto bersama tuan rumah Presiden Jacob Zuma dan Presiden Zimbabwe Robert Mugabe.
Mugabe sebelumnya mendesak para pemimpin Afrika untuk menarik diri dari ICC .
ICC dalam pernyataan di di Den Haag mengatakan bahwa mereka "meminta Afrika Selatan... untuk tidak melepaskan satupun upaya dalam memastikan pelaksanaan perintah tangkap" terhadap Bashir.
ICC mengatakan para diplomat Afrika Selatan bulan lalu telah ditekan untuk menahan Bashir jika ia menghadiri pertemuan puncak.
Bashir (71) merebut kekuasaan di Sudan dalam kudeta pada 1989. Konflik di Darfur meletus pada 2003 ketika kelompok pemberontak meningkatkan kampanye menentang pemerintahan Bashir dan mengeluhkan bahwa kawasan mereka secara politik dan ekonomi terpinggirkan.
Lebih dari 300 ribu orang tewas dalam konflik itu dan 2,5 juta warga terpaksa mengungsi meninggalkan rumah-rumah mereka, demikian informasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, Khartoum menyanggah angka korban tersebut dan memperkirakan korban tewas berjumlah tidak lebih dari 10 ribu.
"Membiarkan Presiden al-Bashir di Afrika Selatan tanpa menahannya akan menjadi noda besar bagi reputasi Afrika Selatan untuk mempromosikan keadilan bagi kejahatan besar," kata Elise Keppler dari Human Rights Watch.
/HS

Terkait:

indah75

Berita yang memprihatinkan.....

Menu