Kelanjutan Kasus Nazaruddin [Update]

atheis

Diduga Terlibat Suap, Istri Nazaruddin Akan Dipanggil KPK

Kinerja KPK dalam menangani kasus yang melibatkan Mohammad Nazaruddin. TEMPO/Edi Wahyono

Quote:

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketika Muhammad Nazaruddin tak kunjung dipanggil, Neneng Sri Wahyuni, istrinya, justru lebih dulu akan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Neneng dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

"Kami tetapkan sebagai saksi, dan akan kami panggil," kata Ketua KPK Busyro Muqoddas sebelum rapat timwas Century di Gedung DPR, Rabu 8 Juni 2011. "Ia diduga menerima suap."

KPK sendiri sebelumnya sudah menetapkan tersangka untuk kasus itu. Jumlah nilai proyek dan suap yang diduga diterima Neneng juga belum diketahui. "Nilainya belum jelas," kata Busyro.

Busyro mengatakan, kasus itu kemungkinan terjadi pada 2008-2010. Posisi Neneng dalam pengadaan itu kurang diketahui jelas. "Posisinya detailnya saya tidak tahu. Kemungkinan rekanan," ujarnya.

MAHARDIKA SATRIA HADI

~ SUMBER ~

Terkait:

atheis

Kinerja KPK dalam menangani kasus yang melibatkan Mohammad Nazaruddin. TEMPO/Edi Wahyono

Quote:

TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengambil sikap terhadap Muhammad Nazaruddin. Pekan ini, KPK akan memanggil bekas Bendahara Umum Partai Demokrat itu untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi wisma atlet.

"Nazaruddin minggu ini kami panggil," kata Ketua KPK Busyro Muqoddas sebelum rapat timwas Century di gedung DPR, Rabu 8 Juni 2011. Tapi, Busyro tidak menjawab pasti kapan surat panggilan akan dilayangkan.

Busyro mengatakan, Nazaruddin rencananya dipanggil bersamaan dengan istrinya, Neneng Sri Wahyuni, yang ditetapkan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. "Termasuk istrinya Neneng Sri Wahyuni," kata dia.

Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M. Hamzah memastikan hari pemanggilan Nazaruddin dan Neneng. "Kemungkinan dipanggil hari Jumat," kata dia yang juga hadir di Gedung DPR.

Nazaruddin pernah disebut menerima 13 persen dari proyek Wisma Atlet SEA Games, Jakabaring, Palembang. Nilai proyek itu Rp 191 miliar.

Mahkamah Konstitusi juga melaporkan Nazaruddin ke KPK untuk soal pemberian duit Sin$ 120 ribu kepada Sekretaris Jenderal Janedjri M. Gaffar. Sampai sekarang, Nazaruddin belum pernah diperiksa oleh KPK untuk kedua kasus itu.

KPK juga telat meminta agar Nazaruddin dicegah ke luar negeri. Permintaan dilayangkan 24 Mei, berpekan-pekan setelah namanya disebut-sebut. Lalu, sehari sebelum permintaan disampaikan ke Imigrasi, ia sudah terbang ke Singapura dengan alasan berobat.

MAHARDIKA SATRIA HADI

~ SUMBER ~

atheis · 07:29 AM

Pimpinan KPK, M Jasin. TEMPO/Imam Sukamto

Quote:

TEMPO Interaktif, Jakarta - Keputusan KPK memanggil Muhammad Nazaruddin sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang di Kementerian Pendidikan Nasional baru ditentukan Selasa 7 Juni 2011. "Keputusan untuk memanggil kan baru kemarin sore," kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M. Jasin di gedung DPR, Rabu 8 Juni 2011.

Jasin mengatakan, keputusan pemanggilan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat itu diambil oleh seluruh pemimpin KPK, yakni Busyro Muqoddas, Chandra M. Hamzah, Haryono Umar, Bibit Samad Riyanto, dan ia sendiri. Namun, hingga hari ini ia mengaku belum melihat surat panggilan yang dikirimkan penyidik KPK untuk Nazaruddin, yang rencananya dimintai keterangan pada hari Jum'at 10 Juni 2011.

Jasin juga tidak bisa memastikan apakah surat itu ditujukan terkait kasus Kemendiknas atau kasus suap wisma atlet yang juga menyeret nama Nazaruddin. "Saya tidak bisa menjelaskan secara detil karena indikasinya tidak hanya ada pada satu kasus. Itu yang saya ketahui," ujar pria yang selalu tampil berpeci hitam ini.

Untuk memastikan Nazaruddin dipanggil dalam kaitan kasus apa, Jasin mengatakan, terlebih dulu ia harus membaca surat panggilan yang dilayangkan penyidik KPK. "Saya sendiri juga belum lihat. Hanya diputuskan oleh pimpinan bahwa panggilan itu segera dan dalam minggu ini," kata dia.

MAHARDIKA SATRIA HADI

~ SUMBER ~

atheis · 07:32 AM

Ganjar Pranowo. TEMPO/Wahyu Setiawan

Quote:

TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Demokrat diminta membuktikan keseriusan pernyataannya terkait pemenuhan pemanggilan bekas bendahara, M.Nazaruddin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab, sejak awal dugaan kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games dan belakangan terkait proyek di Kementerian Pendidikan Nasional yang disebut-sebut melibatkan Nazaruddin, Demokrat beberapa kali mengeluarkan statement yang menjanjikan Nazaruddin akan kembali ke Indonesia dari Singapura.

"Kalau tidak orang-orang akan bertanya keseriusan statement Demokrat, dan kalau ternyata tidak mentaati itu menjadi resiko besar bagi Demokrat,"ujar Sekretaris Fraksi PDIP Ganjar Pranowo ketika dihubungi, Rabu 8 Juni 2011.

Terlebih lagi setelah KPK akhirnya melayangkan surat panggilan pemeriksaan sebagai saksi ke Nazaruddin Selasa kemarin. Komentar Demokrat yang mengatakan untuk pemulangan harus terlebih dahulu ada surat panggilan juga kini diuji.

"Ini bisa jadi trigger, apakah mereka memang benar akan membantu memulangkan dan menguji Nazaruddin apa akan penuhi panggilan,"tambah Ganjar.

Wakil Ketua Komisi II DPR ini melanjutkan, siapa yang pada akhirnya memulangkan Nazaruddin bukan menjadi permasalahan. Soalnya, dengan adanya surat pangggilan itu maka Nazaruddin memiliki kewajiban untuk hadir.

"Juga adanya komitmen dari presiden SBY sendiri sebagai ketua dewan pembina Demokrat untuk berantas korupsi,"

KPK sebelumnya menyatakan akan meminta keterangan Nazaruddin hari Jum'at 10 Juni 2011. Surat panggilan ke Nazaruddin dikatakan sudah dikirim ke Fraksi Partai Demokrat di DPR, dan Komisi Energi DPR (tempat Nazaruddin berdinas). Pemanggilan itu terkait pengadaan dan revitalisasi sarana dan prasarana di

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun anggaran 2007. Nazaruddin disebut-sebut juga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek wisma atlet SEA Games XXVI di Jakabaring, Palembang.

Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang pernah menyebut kepada penyidik bahwa Nazaruddin menerima succees fee sebesar Rp25 miliar dari proyek berbiaya Rp191 miliar tersebut setelah merekomendasikan PT Duta Graha Indah sebagai kontraktornya. Belakang keterangan ini diubahnya. Nazaruddin pun berkali-kali membantahnya. Untuk kasus ini, KPK belum menjadwalkan pemanggilan Nazaruddin.

RIRIN AGUSTIA

~ sumber ~

atheis

M. Nazaruddin (kiri). TEMPO/Imam Sukamto

Quote:

TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Demokrat diminta bertanggung jawab atas kaburnya M. Nazaruddin ke Singapura. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini harus pulang karena telah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dalam perkara proyek di Kementerian Pendidikan.

Menurut Ketua Partai Keadilan Sejahtera Nasir Jamil, tidak ada gunanya Demokrat membentuk tim jika tak sanggup membawa pulang Nazaruddin. "Lebih arif jika Demokrat menjemput," kata Nasir Rabu 8 Juni 2011 kemarin.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo juga meminta Demokrat membuktikan janjinya membawa Nazaruddin ke Tanah Air. Apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah meminta agar bekas Bendahara Umum Demokrat itu dijemput. "Nazaruddin wajib hadir ke KPK," kata Ganjar.

Selasa lalu KPK mengirim surat panggilan kepada Nazaruddin. Ia akan dikorek keterangannya menyangkut proyek di Kementerian Pendidikan Nasional senilai Rp 142 miliar. Jadwal pemeriksaannya pada Jumat ini. "Ini baru pertama dipanggil sebagai saksi. Tidak tertutup kemungkinan dia dipanggil kembali," ujar Busyro Muqoddas, Ketua KPK, kemarin.

Busyro menyesalkan elite Demokrat membiarkan Nazaruddin pergi ke Negeri Singa. "Seharusnya partai mencegah karena tahu Nazaruddin akan kami panggil," kata dia. Nazaruddin hengkang ke Singapura setelah mendapat izin dari Ketua Fraksi Demokrat Dewan, Jafar Hafsah.

Namun Jafar menganggap membawa pulang Nazaruddin adalah tugas KPK. "Bukan fraksi," ucap dia kemarin. Anggota Badan Kehormatan Demokrat, Jero Wacik, idem dito. "Kami tak punya kewajiban menjemput dia," ucap Menteri Pariwisata ini.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengatakan Nazaruddin pergi ke Singapura memang atas izin Jafar Hafsah, yang ditembuskan ke pemimpin Dewan. "Fraksinya yang mengizinkan," kata Marzuki, yang juga anggota Dewan Pembina Demokrat. Kepada Tempo, Nazaruddin pernah mengatakan siap datang jika dipanggil KPK.

RIRIN A | MAHARDIKA SH | MUNAWWAROH | JOBPIE S

~ SUMBER ~

atheis

M. Nazaruddin. TEMPO/Edi Wahyono

Quote:

TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin dan istrinya besok, Jumat 10 Juni 2011. Nazaruddin diperiksa untuk kasus dugaan korupsi di Kementerian Pendidikan. Istrinya, Neneng Sriwahyuni, akan dimintai keterangan untuk kasus korupsi pembangkit listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Menurut Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M. Hamzah, Nazaruddin akan dimintai keterangan untuk kasus pengadaan dan revitalisasi sarana dan prasarana di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan. Total nilai proyeknya sekitar Rp 142 miliar, pada tahun anggaran 2007.

Nazaruddin--anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Demokrat--sebelumnya diseret-seret dalam kasus suap proyek pembangunan wisma atlet di Jakabaring, Palembang. Ia disebut menerima komisi 13 persen dari proyek senilai Rp 191 miliar itu oleh Mindo Rosalina Manulang, Direktur PT Anak Negeri. Kasusnya membuat Demokrat gonjang-ganjing dan memaksa Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Dewan Pembina, turun tangan.

Sejauh ini KPK baru menetapkan Mindo, bersama Sekretaris Kementerian Olahraga Wafid Muharam dan petinggi PT Duta Graha Indah M. El Idris, sebagai tersangka kasus ini. Nazaruddin, pendiri PT Anak Negeri, sejauh ini belum pernah dimintai keterangan. Ia keburu terbang ke Singapura sehari sebelum KPK meminta Imigrasi mencegahnya bepergian ke luar negeri. Dikabarkan ia terbang bersama istrinya.

Chandra membantah anggapan bahwa pemanggilan Nazaruddin dalam kasus Kementerian Pendidikan untuk mengalihkan kasus suap wisma atlet. "Kami enggak lompat. Apa tak boleh memanggil (Nazaruddin) untuk kasus Kemendiknas?" ujar Chandra. "Kami butuh keterangannya."

Munculnya nama Nazaruddin, menurut Chandra, tidak tiba-tiba. KPK sudah mengendusnya sejak tiga bulan lalu. "Sejak Maret 2011," ujarnya. "Sebelum ada kasus Sesmenpora, kami sudah buka."

Chandra mengakui, berbeda dengan kasus di Kementerian Pemuda yang posisinya sudah sampai penyidikan, kasus di Kementerian Pendidikan ini masih dalam tahap penyelidikan. "Belum ada tersangkanya," ujar Chandra. “Masih di bawah.”

Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, yang saat itu menjadi kepala di direktorat tersebut, tak mau banyak berkomentar. ”Kami ikut saja aturan main KPK,” katanya kemarin. “Lebih baik kami dengar dulu temuan awal. Mungkin dari sana mereka (KPK) membuat kesimpulan, akan ada yang jadi saksi dan terdakwa,” ujarnya.

Dalam kasus di Kementerian Transmigrasi yang menyeret istri Nazaruddin, KPK sudah lebih maju. Menurut KPK, kasus ini terjadi dalam proyek pembangkit listrik tenaga surya di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk tahun anggaran 2008. Dalam kasus ini penyidik telah menahan Kepala Sub-Bagian Tata Usaha, Timas Ginting, sejak 27 Mei 2011. Ia diduga menyetujui pembayaran pekerjaan supervisi kepada rekanan proyek senilai Rp 8,9 miliar. Istri Nazaruddin juga telah diperiksa sebagai saksi.

MAHARDIKA SATRIA HADI | ALWAN RIDHA RAMDANI | MARTHA THERTINA

~ SUMBER ~

atheis

Kinerja KPK dalam menangani kasus yang melibatkan Mohammad Nazaruddin. TEMPO/Edi Wahyono

Quote:

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ahli hukum pidana internasional dari Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, mengatakan upaya memeriksa M. Nazaruddin seharusnya lebih mudah ketimbang memeriksa Nunun Nurbaetie. Ada beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk memeriksa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu.

Berbeda dengan Nunun, menurut Romli, Nazaruddin hingga saat ini masih berstatus warga negara Indonesia. Karena itu, meski berada di luar negeri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut masih terikat dan harus tunduk kepada hukum Indonesia.

Adapun Nunun, jika paspornya benar telah dicabut, saat ini telah kehilangan kewarganegaraan (stateless). Akibatnya, menurut Romli, istri mantan Wakil Kepala Polri Adang Daradjatun itu terikat pada hukum yang berlaku di negara tempat dia berada.

Untuk memeriksa Nazaruddin, kata Romli, Komisi Pemberantasan Korupsi bisa meminta bantuan pemerintah Singapura, yang telah mengikatkan diri pada ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters. Melalui perjanjian MLA yang diteken pada 2004 itu, kata Romli, “Siapa pun bisa diperiksa.”

Lewat perjanjian MLA, KPK antara lain bisa meminta bantuan Singapura untuk mengidentifikasi dan melokalisasi Nazaruddin. KPK pun bisa meminta bantuan untuk menghadirkan Nazaruddin agar bisa dimintai keterangan oleh penyidik.

Namun, Romli mengingatkan, mekanisme MLA pada dasarnya merupakan jalur diplomasi. Karena itu, bila memilih mekanisme itu, KPK harus memenuhi prosedur dan tata krama diplomasi. Bila tidak, Singapura bisa mengabaikan permintaan KPK.

Prosedurnya, Romli menerangkan, KPK harus mengajukan permohonan tertulis ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Kementerian Hukum meneruskan permohonan KPK--beserta segala persyaratannya--kepada Kejaksaan Agung Singapura melalui Kementerian Luar Negeri.

Di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan akan menggunakan cara sendiri untuk mendatangkan Muhammad Nazaruddin ke Tanah Air. "Ya, kami akan pakai cara kamilah," kata Busyro tanpa menjelaskan cara khusus itu.

MAHARDIKA SATRIA HADI

~ SUMBER ~

**j3ndiel**

Marzuki: Bukan Urusan Saya Minta Nazaruddin Pulang

Quote:

Jakarta - Apakah Nazaruddin akan memenuhi janjinya mudik ke Indonesia saat dipanggil KPK? Masih misterius. Yang jelas, bagi Marzuki Alie, meminta Nazar pulang bukanlah urusannya.

"Itu bukan urusan saya," elak Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, kepada detikcom, Kamis (9/6/2011).

Hal ini disampaikan Marzuki menanggapi desakan terhadap PD agar segera meminta Nazaruddin pulang ke Indonesia menyusul panggilan KPK.

Marzuki menyerahkan pengusutan kasus yang melibatkan Nazaruddin ke KPK. Ia tak ingin mencampuri proses hukum di KPK.

"Silakan saja, kalau sudah jalan nggak mau ikut campur, itu urusan KPK," kata Marzuki.

Marzuki bertemu terakhir dengan Nazaruddin pada 23 Mei, sesaat sebelum Nazar terbang ke Singapura. Marzuki memberi masukan pada Nazar agar bersabar dan siap menghadapi semua cobaan, termasuk harus menghadapi proses hukum. Malam harinya, Nazar dipecat oleh DPP PD dari kursi bendahara umum. Tanggal 24 Mei, Imigrasi mengeluarkan surat cekal bagi Nazar.

Presiden SBY telah memerintahkan jajarannya menjemput Nazar. Akhirnya diutuslah Sutan Bathoegana dkk menemui Nazar ke Singapura. Sepulang dari Singapura, Sutan menceritakan kondisi Nazar yang sakit. Bahkan petinggi PD EE Mangindaan meminta Nazar tidak diusik dulu karena sedang sakit. Pejabat PD lainnya juga berkilah bahwa menjemput Nazar bukanlah urusan PD, melainkan tugas KPK.

Nazaruddin dipanggil KPK untuk diperiksa pada 10 Juni mendatang. Pria kelahiran 1978 itu akan diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pengadaan barang di Ditjen PMPTK Kemendiknas pada 2007.

Spoiler for Sumber:

Spoiler for Apresiasi:

**j3ndiel**

Menagih Janji Nazaruddin Memenuhi Panggilan KPK

Quote:

Jakarta - Mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin akan diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pengadaan barang di Ditjen PMPTK Kemendiknas pada 2007. Apakah Nazaruddin akan pulang ke Indonesia untuk memenuhi panggilan KPK?.

Seperti diketahui Nazaruddin saat ini tengah berada di Singapura. Nazaruddin tengah izin meninggalkan tugasnya di Komisi VII DPR untuk checkup kesehatan jantungnya di Singapura.

Namun, Nazaruddin pernah sesumbar bahwa sebagai warga negara yang baik dirinya akan patuh terhadap penegakan hukum. Ia pun bernah bicara akan pulang ke Indonesia jika sudah dipanggil resmi oleh KPK.

"Saya ini warga negara yang baik. Kalau dipanggil ya datang. Saat ini panggilan saja belum ada," tutur Nazaruddin kepada wartawan, Kamis (26/5/2011).

Namun saat dikonfirmasi detikcom menyangkut panggilan KPK pada tanggal 10 Juni mendatang melalui Blackberry messenger, Nazaruddin enggan komentar meski sempat membaca pertanyaan tersebut. Saat dihubungi melalui ponselnya pun tak aktif.

Meski demikian, Nazaruddin sempat memasang status baru di Blackberry messengernya. Status tersebut mirip dengan kalimat Ketua Umum PD Anas Urbaningrum beberapa waktu lalu.

"Lebih baik fitnes ketimbang fitnah," begitu ditulis Nazaruddin dalam status Blackberry messengernya.

Nazaruddin bertolak ke Singapura sejak 23 Mei 2011 lalu, sehari sebelum pencekalan dikeluarkan KPK. Apakah Nazaruddin akan memenuhi janjinya untuk pulang ke Indonesia dan memenuhi panggilan KPK?

Spoiler for Sumber:

Spoiler for Apresiasi:

atheis

Quote:

Originally Posted by j3ndiel

Menagih Janji Nazaruddin Memenuhi Panggilan KPK

Spoiler for Sumber:

Spoiler for Apresiasi:

"Lebih baik fitnes ketimbang fitnah,"

keren nih kata2nya..