Ceriwis  

Go Back   Ceriwis > DISKUSI > Religion > Islam

Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 27th May 2014
gam1927 gam1927 is offline
Newbie
 
Join Date: Dec 2013
Posts: 15
Rep Power: 0
gam1927 mempunyai hidup yang Normal
Default 6 alasan tolak demokrasi

1. Satu orang satu suara
Dalam sistem demokrasi , dengan alasan hak asasi manusia dalam berpolitik maka setiap orang mendapatkan hak untuk memilih. Satu orang pemilih dihitung satu suara. Jadi suara seorang alim ulama, suara orang-orang mukmin, disamakan dengan suara seorang penjahat, suara orang-orang kafir. Mustahil dengan sistem pemilihan seperti ini mampu menghasilkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang mampu menyejahterakan masyarakatnya.
“Seandainya kalian mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, sungguh mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah (Qs:al An’aam:116)
Mengikuti logika kebanyakan akan membawa kita pada kejumudan, kemunduran dan bahkan kehancuran. Itu sebabnya perlu orang-orang yang ahli dan mumpuni untuk menangani urusan umat. Mereka harus memiliki kemampuan yang benar-benar dapat diandalakan, sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Jika urusan tidak dipegang oleh ahlinya,maka tunggulah saatnya kehancuran datang. Apalagi jika kita serahkan begitu saja kepada orang kebanyakan karena kita menganggap seluruh masyarakat telah cukup dewasa untuk memilah.

2. Kedaulatan ditangan rakyat
Kekuasaan dan kedaulatan berada ditangan rakyat, artinya manusialah yang membuat hukum untuk diri mereka sendiri yang diwakilkan pada wakil rakyat di legislatif.Padahal manusia ketika membuat hukum pasti hanya akan didasarkan pada akal dan nafsu sehingga memunculkan permusuhan dan perselisihan di antara manusia yang lain. Bahkan ada beberapa undang-undang yang merupakan UU titipan asing. Contohnya Revisi Undang-Undang (RUU) tentang pengolahan minyak dan gas (migas) harus segera dibahas karena Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan UU No. 22 Tahun 2001 inkonstusitonal. Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengingatkan, agar RUU tersebut jangan sampai menjadi titipan kepentingan asing.
Dia juga tidak setuju apabila harus ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke-2 sebagai pesaing PT Pertamina. “Ini yang ditakutkan adanya agenda asing, karena saat ini UU dianggap tidak sah oleh MK. Otomatis agar mereka mudah mengeruk sumber daya alam (SDA) kita, pastinya akan ada lobi-lobi,” ujarnya, Kamis (20/12).

3. Suara mayoritas adalah suara terbaik
Suara mayoritas adalah suara terbaik artinya suara ada ditangan perwakilan-perwakilan rakyat yang dipilih suara mayoritas. Apa jadinya jika orang-orang pemangku kepentingan bisnis, orang-orang yang memiliki modal besar memberikan uang kepada para pengambil keputusan ini demi kepentingan pribadi mereka? Menutip pernyataan ketua KB PII, “Ini adalah sebuah ironi dari negeri yang kaya sumber energi. Pemerintah lemah menghadapi tekanan luar sehingga gampang disetir oleh kepentingan asing,” kata Ketua Umum Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII), Soetrisno Bachir, di Jakarta, Kamis (16/1). Dia menilai bahwa pengelolaan tambang mineral dan batu bara (minerba) disetir asing. Hal itu, menurut Soetrisno, tampak dari dibuatnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengolahan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Menurut dia, aturan itu mencerminkan inkonsistensi pemerintah terhadap amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Inkonsistensi itu semakin terlihat dari masih diizinkannya PT Newmont dan PT Freeport untuk mengekspor mineral mentah.

4. Berbiaya mahal
Demokrasi merupakan sistem yang memerlukan biaya mahal. Koordinator Balitbang DPP Partai Golkar menyebutkan, capres membutuhkan dana 3 Triliyun rupiah untuk kebutuhan kampanyenya. Itu dari sisi calon pemimpin, bagaimana dengan beban negara untuk menyelenggarakan pemilu? “Buat Pemilu (anggarannya) kurang lebih Rp16 triliun,” kata Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo, di Jakarta, Senin, 18 Maret 2013, seperti dikutip dari website Kementerian Keuangan. Nilai yang sangat fantastik bukan ? hanya untuk ganti rezim kepemimpinan dengan hasil yang kurang lebih sama saja dari tahun ke tahun.

5. Hanya untuk korporasi
Demokrasi telah menyebabkan kesenjangan ekonomi yang mana orang kaya bertambah kaya dan orang miskin semakin sulit lepas dari kemiskinan. ketidakadilan distribusi pendapat yang bertumpuk di kalangan tertentu saja. Perekonomian Indonesia, terutama sumber produksinya ternyata dikendalikan oleh segelintir orang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dewasa ini hampir seluruh kebutuhan pokok masyarakat dikendalikan oleh korporasi raksasa, dengan menguasai begitu banyak sektor strategis, dari bahan bakar, jalan tol hingga air minum. Besarnya pengaruh korporasi raksasa terhadap kehidupan masyarakat menyebabkan mereka mampu mendiktekan kepentingan ekonominya terhadap masyarakat bahkan negara. Akibatnya segelintir konglomerat terus "menggemukkan" pundi-pundi hartanya, sedangkan jutaan rakyat yang miskin dan hampir miskin semakin jauh dari sejahtera. amanat UUD 1945 Pasal 33 menyatakan, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", tapi realisasinya masih jauh panggang dari api.

6. Alat penjajah
Demokrasi adalah model baru yang dikembangkan dan disebarkan oleh negara-negara adikuasa di dunia untuk menjajah atau mengeruk keuntungan negara-negara berkembang demi kepentingan mereka saja. Dalam hal ini siapa yang dirugikan? Tentu saja seluruh masyarakat dari negara-negara berkembang tersebut. Pada masa pemerintahan Clinton, “menyebarkan demokrasi ke luar negeri” merupakan salah satu dari tiga pilar utama kebijakan luar negeri Amerika. Dalam kata-kata Menlu AS saat itu, Warren Christopher, ini termasuk “mendorong terjadinya revolusi global menuju demokrasi yang akan mengubah wajah dunia kita”. Dan seperti biasanya, Amerika menggunakan destabilitas ekonomi Dunia Ketiga dan tawaran bantuan keuangan internasional sebagai senjatanya. Pemerintahan George Bush Jr lebih progresif dengan mengangkat ancaman baru demokrasi global, yaitu terorisme global. Lalu perang total terhadap terorisme menjadi prasyarat baru demokratisasi di Dunia Ketiga, termasuk di negeri-negeri muslim.

SAYA YAKIN THREAD INI AKAN MENIMBULKAN PRO-KONTRA TETAP BERPENDAPAT YG SANTUN YA GAN. XIIXIXIXIXIXIX

sumber:

http://mujahidekonom.blogspot.com/2014/05/1.html

http://koran-jakarta.com/?3562-pemer...-disetir-asing
http://www.neraca.co.id/article/2312...n-Agenda-Asing
http://www.belajarislam.com/kebanyakan/
http://hizbut-tahrir.or.id/2014/03/1...ngan-khilafah/
http://www.infobanknews.com/2013/03/...a-pemilu-2014/
http://indonesian.irib.ir/wacana/-/a...-multinasional
http://www.islampos.com/ketika-clint...islam-2-habis-

Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1381723_3647216475620_1259748182_n.jpg
Views:	142
Size:	71.7 KB
ID:	30639   Click image for larger version

Name:	1461041_672710929415655_400870315_n.jpg
Views:	59
Size:	83.4 KB
ID:	30640  
Reply With Quote
Reply


Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


 


All times are GMT +7. The time now is 11:15 AM.