FAQ |
Calendar |
SEARCH |
Today's Posts |
|
Mobil & Motor Diskusi antar pemilik mobil dan motor. Sharing tips dari mulai spareparts,kerusakan, hingga bengkel terbaik bisa didapat disini |
|
Thread Tools |
#1
|
|||
|
|||
Walah, Bensin Motor Mau Dibatasi?
SUMBER Quote:
|
#2
|
||||
|
||||
waduh...
untung motor ane pake peraOne pap takut diboikot tetangga sebelah kalo sebut itu |
#3
|
|||
|
|||
--- motor ane juga pakai yg bensin Biru, tapi bagaimana dengan orang lain yg ga seberuntung kita ???
|
#4
|
||||
|
||||
Quote:
ga kebayang dah kayak apa jakarta.. klo premium dibatasi.. kejahatan pasti dmn2 |
#5
|
|||
|
|||
ntu motor ap pasar
|
#6
|
|||
|
|||
Diprotes, Motor Wajib Pertamax
http://megapolitan.kompas.com/read/2...jib.Pertamax-4
JAKARTA, KOMPAS.com —Sejumlah pemilik sepeda motor memprotes rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencabut subsidi bahan bakar minyak untuk kendaraan roda dua ini. Mereka mengaku keberatan dengan rencana yang akan mewajibkan pengendara motor menggunakan BBM nonsubsidi (setara pertamax dan pertamax plus) mulai Agustus mendatang. Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo sebelumnya mengatakan, pemerintah berencana melarang penggunaan BBM bersubsidi, yaitu premium, untuk sepeda motor. Hal ini merupakan kesepakatan pemerintah dengan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI). Evita menjelaskan, saat ini pihaknya masih membicarakan mekanisme penerapan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Namun, berdasarkan hasil pembicaraan dengan berbagai pihak terkait, sudah disepakati bahwa yang masih menggunakan BBM bersubsidi adalah kendaraan umum dan kendaraan pribadi jenis tertentu. Akan tetapi, belum jelas kendaraan pribadi jenis tertentu itu apa saja. Diharapkan, pada akhir Juni sudah ada keputusan yang jelas dan pada Agustus sudah bisa diterapkan. Anggota Komisi V DPR, Taufan Tiro, berpendapat bahwa kebijakan Kementerian ESDM itu kesannya mendadak karena tidak pernah ada sosialisasi sebelumnya. "Seharusnya yang dicabut subsidinya itu bagi pemilik mobil. Pemilik sepeda motor umumnya masyarakat kurang mampu secara ekonomi sehingga cukup berat jika diwajibkan menggunakan BBM nonsubsidi," ujarnya. DPR, kata Taufan, akan mengoordinasikan masalah ini dengan Kementerian Perhubungan. "Ini bisa berdampak luas, termasuk terhadap penjualan sepeda motor dan pola transportasi umum di negeri ini," ujarnya. (Warkot/vn) |
#7
|
|||
|
|||
Premium untuk Mobil yang Harus Dihapus
http://megapolitan.kompas.com/read/2...arus.Dihapus-4
JAKARTA, KOMPAS.com —Rencana kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membatasi penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi untuk kendaraan roda dua dinilai sangat tidak logis. Kebijakan itu tidak layak untuk dilaksanakan karena kendaraan roda dua bukan barang mewah. Di samping itu, motor merupakan moda angkutan kelas menengah ke bawah. Mereka memilih motor karena pertimbangan murah, hemat, dan fleksibel. "Satu mobil konsumsi BBM-nya setara dengan 10 motor. Padahal mobil rata-rata hanya dipakai satu orang. Motor malah sering dipakai dua orang. Kalau mau menghemat subsidi, seharusnya yang dihapus subsidi BBM untuk mobil pribadi, bukan untuk motor," kata Executive VP Director Astra Honda Motor Johannes Loman seusai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Astra di Hotel Four Season, Kuningan, Jakarta, kemarin. Kontroversi Rencana pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi sepeda motor itu memang menimbulkan kontroversi. Dedi Gunawan (32), karyawan perusahaan swasta di Jakarta yang sehari-harinya menggunakan motor, menyatakan setuju jika kendaraan roda dua ini diwajibkan menggunakan BBM nonsubsidi. "Mesin motor lebih bagus bila menggunakan BBM jenis pertamax dibandingkan menggunakan premium yang menyebabkan karburator kotor," ujarnya. Namun, Dedi menyarankan agar harga BBM setara pertamax, tidak semahal sekarang. Menurutnya, motor lebih banyak digunakan kalangan bawah sehingga pemiliknya harus berpikir dua kali jika harus menggunakan BBM nonsubsidi. "Pemerintah harus melihat rakyatnya yang kebanyakan berpenghasilan pas-pasan," katanya. Hal senada dilontarkan Rizki Aditya (21), mahasiswa perguruan tinggi swasta di Jakarta. Menurut dia, rencana itu cukup baik asalkan harga pertamax diturunkan. Reinaldi Abban (25), pegawai klinik di Kuningan, Jakarta Selatan, mendukung usulan Dedi dan Adit. Aldi justru menyarankan agar pemerintah menaikkan upah minimum agar para buruh mampu menyesuaikan diri dengan penghapusan subsidi BBM bagi sepeda motor. "Kalau upah buruh besar, maka banyak pengguna motor yang setuju memakai BBM nonsubsidi. Sekarang harga kebutuhan pokok sudah naik, tapi upah minimum belum disesuaikan pemerintah," ujarnya. (Warkot/vn) |
#8
|
|||
|
|||
Pembatasan BBM Picu Kemarahan Publik
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...rahan.Publik-3
JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pemerintah membatasi penggunaan BBM bersubsidi bagi pengguna kendaraan roda dua memicu kontroversi. Suara penolakan sudah mulai keras dilontarkan. Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon mengatakan, jika diterapkan, maka kebijakan tersebut akan memicu kemarahan publik. Dampak sosial yang timbul akan lebih besar dibandingkan niatan pemerintah menghemat konsumsi BBM bersubsidi. "Kalau pemerintah mencabut BBM subsidi untuk pengendara roda dua, saya melihat, dampak sosialnya akan lebih tinggi daripada nilai subsidi yang dihemat. Saya kurang memahami, kenapa pemerintah mau menerapkan kebijakan itu," kata Effendi dalam perbincangan dengan Kompas.com, Kamis (27/5/2010). Secara tingkatan sosial, ia memandang bahwa pengguna kendaraan roda dua sebagian besar berada pada kelas ekonomi menengah ke bawah. Meningkatnya pengguna kendaraan roda dua menurut Effendi, salah satunya, terjadi karena tidak tersedianya layanan transportasi umum yang baik. "Kalau dibatasi karena semakin banyaknya kendaraan roda dua, pemerintah harus introspeksi. Selama pemerintah tidak menyediakan transportasi umum yang nyaman dan murah, masyarakat akan memilih pakai kendaraan pribadi yang lebih murah," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan ini. Hingga wacana kebijakan ini digulirkan, Komisi VII sebagai mitra Kementerian ESDM belum diajak berbicara sama sekali. Ia menegaskan, komisinya secara tegas akan menolak rencana tersebut. Effendi menekankan, untuk menghemat penggunaan BBM bersubsidi, pemerintah harus fokus pada efisiensi pengadaan dibandingkan mengatur bagaimana masyarakat mengonsumsinya. "Kami akan sepakat kalau melakukan review penggunaan BBM bersubsidi. Tapi tidak langsung diputuskan kendaraan roda dua harus menggunakan BBM nonsubsidi karena jumlah penggunanya luar biasa. Ini bisa mengakibatkan kemarahan yang besar," kata Effendi. |
#9
|
||||
|
||||
bagaimana program kerja pemerintah??
premium mau dijual ke industri kah supaya dapat untung... beginilah kinerja nya...bagaimana hal ini diungkap sebelum pemilihan umum siapapun calon yang mengumumkan hal-hal yang kurang baik dimata masyarakat kemungkinan besar tidak terpilih.. oleh karena itu janji dan janji kecap nomor satu |
#10
|
|||
|
|||
Quote:
--- ane sebagai biker, membeli bensin biru sudah biasa, namun kali bensin bersubsidi bukan untuk biker... ckckckck saya tidak setujuh |
|
|