Pemerintah sedang menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang cost recovery atau biaya operasi yang dikembalikan dan pajak penghasilan di bidang hulu minyak dan gas bumi (migas). Revisi ini diharapkan bisa membuat investor investor tertarik menggarap ladang migas di dalam negeri.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan revisi aturan ini bisa membuat investasi di industri hulu migas lebih menarik. Sehingga kegiatan eksplorasi juga bisa meningkat dan ada peluang meningkatkan produksi.
Meski begitu, Arcandra mengakui revisi aturan ini tidak akan menjamin produksi migas nasional akan meningkat. “Guarantee (jaminan) produksi meningkat tidak ada,†kata dia dalam diskusi dengan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Jakarta, Kamis (10/11).
Dia menganggap aturan PP 79/2010 perlu direvisi, karena menjadi salah satu penyebab lesunya industri hulu migas di Indonesia. Ini terlihat dari terus menurunnya kegiatan eksplorasi sumur migas nasional, yang terjadi sejak aturan tersebut terbit.
Baca Selengkapnya ==> Cost Recovery
11th November 2016
Revisi Aturan Cost Recovery Tak Menjamin Produksi Migas Naik
