Kelanjutan Kasus Nazaruddin [Update]

[atheis]

Mohammad Nazaruddin. ANTARA/Andika Wahyu

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengacara Daniel Sinambela, Kamaruddin Simanjuntak, mengaku mempunyai bukti bahwa aliran dana ke rekening Daniel adalah dari perusahaan-perusahaan Muhammad Nazaruddin, bukan dari Yulianis. "Ada atas nama PT PT itu, No giro dan nominalnya klop Rp 25 milyar," kata Kamaruddin, Kamis, 16 Juni 2011.

Daniel Sinambela berseteru dengan penyerta modalnya dalam proyek pengadaan batu bara di PT PLN. Kamaruddin menuding banyak rekayasa dalam kasus kliennya itu. Menurut Kamaruddin, hubungan bisnis Daniel adalah dengan Nazaruddin bukan dengan Yulianis.

"Tak satu rupiah pun dari Yulianis," kata Kamaruddin. "Yulianis hanya pegawai Nazaruddin, dana Rp 25 miliar bukan dari Yulianis tapi dari perusahaan-perusahaan Nazaruddin yang kini bermasalah, nanti akan saya buka di persidangan."

Menurut Kamaruddin, kasus ini juga bukan kasus pidana. Dia menuding Nazaruddin telah menyuap polisi dan jaksa untuk mengubah perkara bisnis, dari perdata ke pidana.

Daniel Sinambela, Pemilik PT Matahari Anugrah Perkasa, terancam pidana empat tahun penjara. Rabu, 15 Juni lalu, Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mendakwa suami penyanyi Joy Tobing ini menggelapkan dana proyek pengadaan batu bara Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Suralaya. Daniel dijerat dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

MARTHA THERTINA

~ SUMBER ~

[atheis]

Andi Mallarangeng. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menolak mengomentari pernyataan M. Nazaruddin yang menuduh kader Partai Demokrat terlibat dalam kasus Wisma Atlet SEA Games Jakabaring, Palembang. "Tanya saja sama yang bersangkutan," ujar Andi saat dicegat wartawan di kantornya, Jumat, 17 Juni 2011.

Ia juga enggan menjawab sikap Dewan Pembina soal tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu. "Tanya yang bersangkutan. Tanya yang bersangkutan," ujarnya lagi.

Kamis malam kemarin, Nazaruddin melalui pesan BlackBerry Messenger keTempo menuding tiga politikus yang �bermain� dalam kasus dugaan suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ketiganya masing-masing Angelina Sondakh dan Mirwan Amir dari Demokrat, serta I Wayan Koster dari PDI Perjuangan.

Kasus suap Wisma Atlet SEA Games ini berawal dari tertangkapnya Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam, April lalu. Ia tertangkap tangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi saat akan menerima suap di kantornya, Kementerian Pemuda dan Olahraga di kawasan Senayan. Orang kedua di kementerian ini dipergoki mendapatkan 3 lembar cek pelawat senilai kurang lebih Rp 2 miliar.

Cek tersebut diberikan sebagai succsess fee pembangunan Wisma Atlet Sea Games, Palembang. Suap dilakukan oleh Mindo Rosalinan Manulang serta Muhamad El Idris.

ALWAN RIDHA RAMDANI

~ SUMBER ~

[atheis]

I Wayan Koster. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung, mengatakan pimpinan Fraksi PDIP bertanggung-jawab untuk meminta klarifikasi atas tudingan keterlibatan I Wayan Koster dalam "permainan" anggaran di DPR dan kasus suap wisma atlet.

Tudingan kepada Koster dilontarkan oleh bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Kamis 16 Juni 2011 malam, melalui BlackBerry Messenger dari Singapura. Nazaruddin menuding tiga politikus �bermain� dalam kasus dugaan suap Wisma Atlet SEA Games di Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Ketiganya adalah Angelina Sondakh dan Mirwan Amir dari Demokrat, serta I Wayan Koster dari PDI Perjuangan.

"Saya tidak berkompeten. Itu urusan pimpinan fraksi dan partai sepenuhnya untuk mengklarifikasi tentang itu," kata Pramono di gedung DPR, Jumat 17 Juni 2011. "Tanya pimpinan fraksi."

Pramono mengatakan tidak bisa berbuat banyak terkait kasus yang menyeret nama kader partainya, kendati ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPR. Namun, Dewan akan merespons tudingan itu melalui Badan Kehormatan. "Ya nanti, kan, BK yang menyikapi," kata bekas Sekretaris Jenderal PDIP ini.

Dugaan kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games di Palembang tidak hanya mengguncang Partai Demokrat. Perkara ini juga menyeret PDI Perjuangan lantaran Koster disebut-sebut terlibat.

DPP PDIP bulan lalu telah memanggil Koster untuk dimintai klarifikasi. Anggota Komisi Olahraga yang juga anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat itu sudah dua kali dipanggil dan menyatakan diri tidak terlibat.

Dalam kesempatan pemanggilan itu, Koster menjelaskan mekanisme pembahasan anggaran di Komisi Olah Raga, khususnya menyangkut proyek wisma atlet senilai Rp 191 miliar itu. Di Komisi Olah Raga, posisi Koster cukup strategis, yakni sebagai Wakil Ketua Kelompok Kerja Anggaran Komisi. Adapun ketuanya adalah Angelina Sondakh dari Partai Demokrat yang juga disebut-sebut mengolkan anggaran proyek tersebut.

Kasus suap senilai Rp 3,2 miliar ini sedang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, serta Direktur PT Duta Graha Indah Muhammad El Idris. PT Duta Graha adalah pemenang tender proyek.

MAHARDIKA SATRIA HADI

~ SUMBER ~

[DreamWorld]

VIVAnews - Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, membantah menyuruh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharram, membantu Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh.


"Membantu apa, itu tidak benar. Tidak ada yang seperti itu," kata Andi kepada VIVAnews.com, di Jakarta, Jumat 17 Juni 2011.


Sebelumnya, pengacara Wafid Muharram, Erman Umar mengatakan kliennya diperkenalkan oleh Menteri Pemuda Olahraga, Andi Mallarangeng kepada Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh. Menurut dia, perkenalan itu dilakukan pada 2010


"Ada beberapa orang yang hadir dalam pertemuan itu. Tapi, Pak Wafid lupa siapa saja. Menpora menyuruh Pak Wafid bantu Nazaruddin dan Angie. Tapi tak tahu dalam hal apa," kata Erman


Andi pun mempersilakan anak buahnya itu menyampaikannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Biar KPK menyelidikinya secara tuntas," ujarnya.



Angelina Sondakh sudah membantah terlibat dalam kasus di Kemenpora. "Itu tidak benar. Saya tegaskan lagi, tidak pernah saya minta jatah untuk Komisi X DPR terkait pembangunan Wisma Atlet," kata Angelina.



Angie, sapaan Angelina, pun siap menjelaskannya ke KPK. Angelina sudah menyiapkan dokumen untuk menjawab panggilan KPK. "Yang pasti saya siapkan data-data. Sekali lagi, saya bilang belum ada surat pemanggilan," kata dia.

Sumber: VIVAnews.com

[atheis]

ANTARA/Fanny Octavianus

TEMPO Interaktif, Jakarta -Istri terdakwa kasus penipuan Daniel Sinambela, Joy Tobing mengatakan bendahara non-aktif Partai Demokrat M.Nazaruddin terkena karma dalam kasus yang kini menjeratnya. "Sekalipun Nazaruddin memiliki power dan uang yang banyak dan menunggangi aparat kepolisian, tapi berlaku hukum karma juga ke dia," ujar Joy kepada Tempo, Jumat, 17 Juni 2011.

Daniel, suami Joy, terancam empat tahun penjara atas dugaan penipuan yang dilaporkan oleh M. Nazaruddin. Sementara Nazaruddin sendiri kini tengah diincar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga terlibat dalam kasus suap pembangunan wisma Atlet SEA Games di Palembang. Selain itu juga masih ada kasus lain yakni di Kementerian Pendidikan Nasional serta dalam pengadaan PLTS di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Soal proses peradilan yang kini tengah dialami suaminya Joy mengaku pasrah. "Aku cuma minta Tuhan berikan keadilan ke suamiku, kami juga berdoa memohonkan ampun untuk Nazaruddin semoga dia bisa sadar ke jalan yang benar," kata Joy.

Sementara itu, Daniel ketika dihubungi terpisah meminta agar penegak hukum dapat melihat kasusnya dengan jelas. Sebab, ia melihat kasus yang dialaminya telah dikriminalisasi. Ia juga meminta agar penegak hukum bersikap adil. "Jangan pilih-pilih dulu, kenapa ke saya bisa ditangkap langsung tanpa saksi sementara Nazaruddin tidak," ujarnya.

Dalam kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games Palembang, KPK telah mengimkan pemanggilan Nazaruddin. Namun ia beberapa kali mangkir.

Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang pernah menyebut kepada penyidik bahwa Nazaruddin menerima succees fee sebesar Rp 25 miliar dari proyek berbiaya Rp 191 miliar tersebut setelah merekomendasikan PT Duta Graha Indah sebagai kontraktornya. Belakang keterangan ini diubahnya. Nazaruddin pun berkali-kali membantahnya.

Sementara Angelina dituding Nazaruddin 'memainkan' duit anggaran proyek wisma atlet bersama I Wayan Koster dan Mirwan Amir. Duit itu diduga dibagi-bagikan kepada pimpinan badan anggaran untuk memuluskan proyek tersebut.

RIRIN AGUSTIA

~ SUMBER ~

[atheis]

M. Nazaruddin (kiri). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Tudingan yang dilontarkan M. Nazaruddin membuat Partai Demokrat kerepotan menghadapinya. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa, partai terpaksa mengurusi dampak "bola panas" dari tudingan mantan Bendahara Umum Demokrat itu. "Buat kami, buat partai, sangat mengganggu jika dibiarkan berlama-lama," kata Saan saat ditemui di ruang Fraksi Demokrat di lantai 9 gedung MPR/DPR, Jumat, 17 Juni 2011, kemarin.

Saan menyesalkan tindakan Nazaruddin yang memilih berkoar-koar ke media ketimbang menyelesaikan di internal partai. Menurut dia, jika informasi yang dimiliki Nazaruddin dilaporkan ke fraksi, tentunya akan dibahas secara mendalam.

Dua hari yang lalu, Nazaruddin--mengaku sedang di Singapura--melalui pesan BlackBerry Messenger kepadaTempomenuding tiga politikus "bermain" dalam anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dia menyebut nama Angelina Sondakh dan Mirwan Amir (Partai Demokrat) serta I Wayan Koster (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan).

Angelina dan Koster adalah anggota Komisi Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat yang juga anggota Badan Anggaran. Sementara itu, Mirwan adalah Wakil Ketua Badan Anggaran. Nazaruddin menyebutkan Angelina telah menjelaskan kepada Tim Pencari Fakta Demokrat soal adanya bagi-bagi uang dalam anggaran wisma atlet. Kasus wisma atlet sendiri saat ini sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi.

Saan menegaskan bahwa Demokrat ingin segala masalah yang menyeret nama kader bisa diselesaikan secara baik. Oleh karena itu, menurut Sekretaris Fraksi Demokrat itu, partai meminta Nazaruddin datang memenuhi panggilan KPK. Ihwal tudingan itu, Saan mengatakan partai sedang mendalaminya. "Akan kami cek dan klarifikasi soal kebenaran pengakuan Nazaruddin itu."

Sutan Bhatoegana, anggota TPF Demokrat, juga mengatakan sebaiknya Nazaruddin pulang ke Tanah Air dan membeberkan tudingan itu ke KPK. Politikus asal Sumatera Utara ini mengaku sempat mendengar ihwal tudingan tersebut. Bahkan, saat bertemu dengan Nazaruddin di Singapura pada akhir Mei lalu, Sutan berkata, "Kalau kamu bicara seperti itu tanpa ada bukti, justru akan menciptakan fitnah baru."

Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Alifian Mallarangeng menolak berkomentar tentang tudingan Nazaruddin. "Tanya saja yang bersangkutan," ujarnya. Hal yang sama dilontarkan Andi Nurpati, Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat.

Adapun Angelina, hingga berita ini ditulis, belum bisa dimintai konfirmasi. Sampai tadi malam, saat disambangi di rumahnya di kawasan Cilandak, Angie--sapaan akrab Angelina--enggan menemui wartawan yang menanti di depan rumahnya. "Sedang istirahat, tidak bisa diganggu," kata petugas keamanan, Melki. Demikian juga dengan I Wayan Koster. Namun, dalam wawancara pada Mei lalu, Koster telah membantahnya.

Bagi KPK, informasi Nazaruddin tersebut penting. "Akan lebih baik jika Nazaruddin hadir di KPK memberi informasi yang diketahuinya," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P. Menurut dia, informasi Nazaruddin yang disampaikan ke media tidak dapat ditindaklanjuti KPK.

MAHARDIKA SH | FEBRIYAN | ALWAN RR | RUSMAN P | PUTI N | DWI RA | SUKMA

~ SUMBER ~

[DreamWorld]

PADANG, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan HAM menunggu permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk menjalankan sejumlah kebijakan yang akan memungkinkan pemulangan paksa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin, dari Singapura.


Demikian disampaikan Menkumham Patrialis Akbar saat melakukan inspeksi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yang berada di Jalan Muara, Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (18/6/2011) sore.


Beberapa di antara kebijakan yang mungkin dilakukan itu ialah pencabutan paspor Nazaruddin. Namun Ppatrialis mengatakan hal itu tidak mungkin bisa dilakukan tanpa permintaan KPK.


Sementara ini yang dilakukan ialah pencekalan, dan terbukti tidak efektif karena Nazaruddin sudah keburu ke Singapura. " Nazaruddin hanya dicekal statusnya untuk melancarkan pengusutan kasus lainnya," ucap Patrialis.


Ia menambahkan, mengenai ketiadaan perjanjian ekstradisi dengan Singapura, sesungguhnya ada sejumlah mekanisme lain yang bisa ditempuh. Salah satu di antaranya adalah pembicaraan bilateral antarkedua negara.


"Tetapi dalam kasus Nazaruddin belum ada permintaan dari KPK kepada kami," ujar Patrialis.


Ia menegaskan, Kementerian Hukum dan HAM bukanlah institusi penegak hukum yang punya kewajiban proaktif dalam menangani kasus-kasus demikian.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2011...Permintaan.KPK

[atheis]

Mohammad Jafar Hafsah. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif,Tenggarong - Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hapsah enggan mengomentari tantangan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, untukmembuktikan ada tidaknya pengakuan Angelina Sondakh di depan petinggi Tim Pencari Fakta (TPF) Partai Demokrat mengenai kasus suap pembangunan Wisma Atlet Sea Games XXVI di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan.

"Saya tidak ingin menjelaskan sesuatu, mengatakan betul atau tidak betul, polemik di media kan tidak mungkin saya kasih tahu," kata Jafar usai mengikuti acara Pembukaan Pentas Nasional Petani Nelayan XIII di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu, 18 Juni 2011.

Menurut Jafar, dia memang sering melakukan pertemuan-pertemuan di fraksi untuk membicarakan banyak hal. Tapi, isi dan hasil pertemuan tersebut bukanlah untuk dipublikasikan kepada media. Soal rapat yang digelar Tim Pencari Fakta (TPF) dan pimpinan fraksi yang mengundang Nazaruddin dan Angelina untuk diminta informasi, Jafar mempersilakan saja jika Nazaruddin tetap berkukuh mengatakan pertemuan itu benar terjadi sehari setelah dirinya menggelar konferensi pers.

"Oke, kalau dia mengatakan seperti itu, tapi bagi saya tidak ingin mengatakan itu, saya tidak ingin berkomentar tentang itu semua," kata Jafar.

Jafar ingin menghindari saling bantah komentar di media massa mengenai kasus Nazaruddin. "Bagaimana bisa kalau saya mengatakan sesuatu yang baru itu ditanggapi lagi, publik yang diskusi kan ujungnya ke mana-mana," sergah Jafar.

Jafar menandaskan bahwa dia bisa saja mengungkapkan sesuatu jika proses itu dimintakan lembaga hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Toh, kalau ini diselesaikan, tentu pada jalur-jalur yang sudah ada media untuk itu sehingga ada barang yang bisa selesai, ada yang bisa terbukti," kata Jafar.

MUNAWWAROH

~ SUMBER ~

[atheis]

Jafar Hafsah. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif,Tenggarong -Entah kehabisan akal atau belum memiliki strategi baru, Partai Demokrat rupanya belum ingin membalas tudingan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin mengenai ihwal kebenaran keterlibatan beberapa kader dalam kasus suap Sesmenpora, khususnya Angelina Sondakh dan Mirwan Amir.

"Kita tidak punya saran untuk Nazaruddin. Intinya saya tidak mau berkomentar," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat, Jafar Hafsah usai mengikuti pembukan Pekan Nasional Petani Nelayan XIII di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu, 8 Juni 2011.

Jafar berkali-kali menekankan tak ingin mengomentari tudingan Nazaruddin bahwa sudah ada pertemuan internal antara pimpinan fraksi, Tim Pencari Fakta (TPF) yang dihadiri Nazaruddin dan juga Angelina. Menurut dia, kasus ini tidak dalam konteks untuk didiskusikan. "Tidak ada penjelasan dan tidak menjelaskan, mengakui dan tidak mengakui suatu statement di luar, tidak ada seperti itu. Makna-makna seperti itu menjadi tidak pas untuk kita bicarakan," ujarnya.

Jafar juga menegaskan tak ingin menciptakan polemik baru di muka publik yang nanti malah punya dampak lain. "Saya tidak ingin (berkomentar) tapi saya harus ngomong karena kalian tanya kan? Kalau saya mengatakan sesuatu yang baru akan ditanggapi lagi. Publik yang berdiskusi ujungnya kemana-mana," ujarnya.

Ia menambahkan, akan mengungkapkan apa yang terkait Nazaruddin jika ada lembaga terkait yang meminta keterangan. Termasuk apakah Angelina Sondakh siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Lembaga hukumlah yang bekerja untuk itu," ujar politikus asal Sulawesi Selatan.

MUNAWWAROH

~ SUMBER ~

[LoperKoran]

ANTARA/Fanny Octavianus

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengakuan M Nazaruddin yang menyeret dua rekannya di Partai Demokrat, Angelina Sondakh dan Mirwan Amir, dianggap tak ada gunanya. Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, menyatakan pernyataan Nazaruddin tak ada gunanya jika ia tak kembali ke Indonesia. "Tak ada gunanya kalau pernyataannya tidak dihadapan KPK. Rugi kalau Nazaruddin tidak pulang ke Indonesia. Rugi buat dirinya sendiri, " ujarnya kepada wartawan melalui pesan singkat, Senin 20 Juni 2011.

M Nazaruddin adalah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang tengah terlibat sejumlah kasus. Ia diduga terlibat dalam kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games XXVI Jakabaring, Palembang. Ia juga diduga terlibat dalam kasus pengadaan barang dan jasa di Kementrian Pendidikan dan juga Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Nazaruddin sendiri saat ini berada di Singapura. Tiga kali pemanggilan KPK yang dilayangkan kepada Anggota Komisi VII DPR ini tak dihiraukan. Justru dari persembunyiannya Nazaruddin berceloteh tentang keterlibatan dua rekannya. Ia menuding Angelina dan Mirwan lah yang bermain dalam proyek wisma atlet. Ia bahkan mengatakan Mirwan telah menerima sejumlah uang yang dialirkan melalui I Wayan Koster, anggota Komisi X DPR kepada Angelina.

Menurut Didi, celotehan Nazaruddin ini tak akan ada gunanya jika tak dituangkan resmi dihadapan penegak hukum. Ia mengatakan, justru pernyataan ini bisa menjadi bumerang bagi Nazaruddin sendiri. "Rugi karena Nazaruddin tidak bisa melakukan pembelaan di depan hukum. Tak hanya itu, jika tidak pulang juga akan membuat asumsi-asumsi dan spekulasi negatif bermunculan," tuturnya.

Karena itu, ia mendesak Nazaruddin untuk segera pulang ke tanah air dan membeberkan semua hal yang diketahuinya serta menyerahkan bukti yang dimilikinya.Didi berjanji, Partai Demokrat akan membantu Nazaruddin dalam menghadapi masalah ini. "
Asal dia mau kembali, Partai Demokrat pasti akan bantu dia soal hukumnya," tutur Didi.


FEBRIYAN