Kelanjutan Kasus Nazaruddin [Update]

[lazuard]

Originally Posted by Reporter

Jakarta - Ratusan pendemo yang menamakan diri Laskar KPK menggeruduk kantor Partai Demokrat (PD). Puluhan orang mewarnai tubuhnya dengan warna biru. Mereka menuntut M Nazaruddin dibawa pulang ke Indonesia untuk segera diperiksa KPK.

Tidak hanya mewarnai tubuhnya, massa juga mengikat kepalanya dengan rantai besi dan memakai topeng bergambar sembilan petinggi Partai Demokrat. Aksi tersebut dilakukan di kantor DPP PD di Jalan Kramat raya, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2011).

Sembilan 'petinggi Demokrat' tersebut berjalan bersama-sama sambil ditarik oleh seseorang yang mengenakan topeng SBY. Sambil berjalan, pendemo membentangkan spanduk bertuliskan "Korupsi elite PD harus ditindaklanjuti ke KPK".

Demonstran juga meminta PD untuk memperjelas posisi Nazaruddin dalam lingkaran kasus dugaan korupsi Wisma Atlet Kemenpora dan pengadaan IT di Kemendiknas.

"Nazaruddin saksi kunci sehigga Partai Demokrat tidak punya wewenang untuk menghalang-halangi," kata kordinator aksi Laskar KPK, Frans Gautama.

Akibat demonstrasi, Jalan Kramat Raya macet parah dari arah Salemba. Hal ini terjadi lantaran massa memenuhi 3 lajur dari 5 lajur yang tersedia. Polisi yang mencoba mengurai kemacetan membolehkan kendaraan yang melintas mengambil jalur TransJakarta. Meski sudah diterapkan langkah tersebut, namun kemacetan masih saja terjadi karena lokasi demonstrasi tidak jauh dari titik pertemuan arus dari Jalan Raden Saleh dan Jalan Kramat Sentiong.

sumber

rasain lu semua...!!demokrat sekarang reputasinya di ujung tanduk,serahkan ajalah pak,kalo memang kalian bersih

[hendra324]

sekarang jadi pesakitan nih si nazaruddin

[atheis]

TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi belum mengagendakan pemanggilan anggota Komisi Hukum DPR, Muhammad Nasir. Saudara sepupu mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin ini diduga masuk dalam jajaran petinggi perusahaan yang terlilit dua kasus yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Sampai saat ini, belum ada rencana pemanggilan," kata juru bicara KPK Johan Budi SP, Senin, 13 Juni. Namun Johan, juga tak memastikan jika KPK tak akan memanggilnya.

Nazaruddin sebelumnya dipanggil KPK pada kasus suap wisma atlet SEA Games XXVI di Jakabaring, Palembang untuk dimintai keterangan sebagai mantan Komisaris PT Anak Negeri. Bekas anak buahnya, Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang menjadi tersangka kasus suap ini, bersama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam dan Manajer Marketing PT Duta Graha Indah Muhammad El Idris.

Rosa kepada penyidik pernah menyebut bahwa Nazaruddin menerima success fee sebesar Rp25 miliar dari proyek berbiaya Rp191 miliar itu karena perannya memuluskan PT Duta Graha sebagai kontraktor wisma atlet. Belakangan keterangan Rosa ini diubahnya. Adapun Nazaruddin berkali-kali membantahnya.

Anggota Komisi Energi ini juga dipanggil KPK pada proyek pengadaan dan revitalisasi prasarana peningkatan mutu pendidikan di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional pada anggaran 2007 bernilai Rp 142 miliar. Dia dimintai keterangan karena diduga menjadi petinggi di antara perusahaan pemenang tender proyek Kemendiknas ini yaitu PT Mahkota Negara, PT Alfindo Nuratama Perkasa, PT Anugrah Nusantara Jaya, dan PT Taruna Bakti Perkasa. "Ada salah satu perusahaan yang berafiliasi dengan dia (dimaksud Nazaruddin)," kata Johan.

Namun Nazaruddin mangkir dari kedua panggilan tersebut, baik untuk jadwal pemeriksaan Senin hari ini maupun pada Jumat lalu. "Tidak ada keterangan atas ketidakhadiran yang bersangkutan," ujarnya.

Pada data perusahaan di kasus yang menyebut keterlibatan Nazaruddin sehingga dibutuhkan keterangannya, nama Nasir pun diduga tertera di dalamnya. Tetapi sampai saat ini, KPK belum berencana memanggilnya.


RUSMAN PARAQBUEQ

Spoiler for sumber:

http://www.tempointeraktif.com/hg/hu...340444,id.html

[atheis]

TEMPO/Amston Probel

TEMPO Interaktif, Jakarta - Aktivis Indonesia Corruption Watch Febri Diansyah menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mengembangkan pemeriksaan ke sejumlah orang terdekat M. Nazaruddin yang diduga ikut terlibat dalam beberapa kasus dugaan korupsi yang sedang diselidiki KPK. Termasuk M. Nasir, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat yang juga tercatat pernah mendirikan perusahaan bersama mantan bendahara umum Partai Demokrat itu.

"KPK memang harus fokus ke Nazaruddin, tapi KPK juga harus serius menyisir kemungkinan pihak lain, rekan separtai atau yang lainnya," kata dia kepada Tempo, Senin 13 Juni 2011.

Menurut Febri, KPK saat ini memang masih dalam tahap penyelidikan baik dugaan keterlibatan Nazaruddin dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang ataupun kasus korupsi pengadaan barang di Kementerian Pendidikan Nasional. Pada kasus korupsi Kemendiknas ini , posisi Nazaruddin belum jelas benar keterlibatannya. Namun yang terpenting adalah orang-orang yang diduga terlibat dalam pengambilan keputusan proses korupsi itu tentu harus diperiksa KPK.

"Ketika Nazaruddin dipanggil dan belum datang, orang-orang disekitarnya itu harus juga bisa diperiksa KPK untuk melengkapi informasi mengenai kasus tersebut,"ujarnya.

Febri menambahkan, sekecil apapun informasinya harus tetap ditelusuri KPK. "Salah satunya proses pemeriksaan dan pemanggilan. Kemungkinan ada banyak pihak diperiksa,"kata koordinator divisi hukum dan peradilan ICW ini.

Nama M. Nasir tercatat dalam beberapa perusahaan milik M. Nazaruddin. Ia bersama Nazaruddin dan seorang rekannya tahun 2003 mendirikan PT. Mahkota Negara dan menjadi salah satu komisaris utama. Di perusahaan itu ia pernah memiliki saham sebanyak 120 ribu lembar atau senilai Rp 120 miliar, sebelum akhirnya dijual ke koleganya pada tahun 2009.

Sebelumnya, mereka berdua juga mendirikan perusahaan PT. Anugrah Nusantara ditahun 1999. Lalu diawal tahun 2006 baik M. Nazaruddin maupun M. Nasir sama-sama mengundurkan diri baik sebagai pendiri, pemegang saham ataupun anggota direksi dan komisaris perusahaan tersebut.

Dua perusahaan ini merupakan dua dari empat pemenang tender proyek pengadaan barang di Kementerian Pendidikan Nasional pada 2007 yang saat ini kasus korupsinya sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


MUNAWWAROH

Spoiler for sumber:

http://www.tempointeraktif.com/hg/hu...340450,id.html

[DreamWorld]

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat,



Muhammad Nazaruddin, yang kini berada di Singapura semakin sulit



dihubungi. Nazaruddin kembali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan



Korupsi untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap pembangunan



Wisma Atlet Sea Games, Senin (13/6/2011).


"Satu dua hari ini sepertinya komunikasi tidak selancar sebelum dia ke sana



(Singapura). Kami kan berkomunikasi melalui BBM. Tapi, dilaporkan Pak



Sutan Bhatoegana, kalau komunikasi itu tidak bersambut," kata Ketua



Fraksi Demokrat Jafar Hafsah di Jakarta, Senin malam.


Nazaruddin berada di Singapura dengan alasan berobat. Ia mengaku sakit



jantung. Menurut Jafar, Nazaruddin pernah berjanji untuk mengirim rekam



mediknya pada fraksi. Ia berjanji, Partai Demokrat akan mempublikasikan



rekam medis Nazaruddin jika sudah menerimanya.


"Dia belum mengirimkan itu (rekam medik). Tapi, dari fraksi tentu sudah



memintanya. Dia bilang akan mengirimkannya. Dia mengatakannya waktu



saya ke Singapura lima hari yang lalu," ujar Jafar.


Pada bagian lain, ia mengatakan, Partai Demokrat tak memiliki andil untuk



memulangkan Nazaruddin. "Kami tidak mempunyai kemampuan untuk



memboyongnya pulang dan undang-undang tidak memberikan jaminan, tidak



menugaskan untuk itu," tukasnya.


Seperti diberitakan, Nazaruddin dikabarkan berada di Singapura untuk



menjalani pengobatan. Politikus Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana,



mengatakan dalam pertemuannya dengan Nazaruddin di Singapura



beberapa waktu lalu, Nazaruddin mengaku mengidap penyakit Jantung dan



berat badannya telah turun 18 kilo.

Namun kala itu, Nazaruddin merahasiakan tempat berobatnya. "Ketika saya

tanyakan di mana rumah sakit dan dokternya, dia katakan 'nanti aja, Bang.

Ini kan privasi'. Dan beliau katakan, Insya Allah Bang kalau sudah selesai

akan pulang," kata Sutan beberapa waktu lalu.


Sumber: http://www.kompas.com/

[atheis]

Sejumlah massa yang menamakan dirinya Laskar KPK melakukan aksi teatrikal saat unjuk rasa di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (9/6). Laskar KPK meminta KPK mengusut, menyelediki, dan menangkap sejumlah kader partai demokrat yang diduga melakukan korupsi APBN seperti Anas Urbaningrum, Nazaruddin, Max Sopacua, dan Edi Baskoro alias Ibas. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kalangan pegiat antikorupsi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ragu memeriksa semua orang terdekat Muhammad Nazaruddin, termasuk Muhammad Nasir, adik Nazaruddin, di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat.

"Tidak ada alasan untuk tidak memeriksanya," kata Direktur Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Zainal Arifin Mochtar, saat dihubungi tadi malam, 13 Juni 2011.

Menurut Zainal, KPK bisa memeriksa Nasir dalam dugaan suap wisma atlet atau dugaan korupsi di Kementerian Pendidikan Nasional. �Siapa pun yang dianggap mengetahui atau dekat harus diperiksa,� ujar Zainal.

Nazar terbang ke Singapura sehari sebelum KPK melarangnya bepergian ke luar negeri. Bendahara Umum Demokrat yang telah dicopot itu pun telah dua kali mangkir dari panggilan KPK. Jumat lalu, Nazar tak datang saat dipanggil sebagai saksi dalam kasus suap wisma atlet SEA Games. Kemarin, Nazar pun tak hadir untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan korupsi di Kementerian Pendidikan Nasional.

Aktivis Indonesia Corruption Watch, Febri Diansyah, meminta KPK serius menyisir kemungkinan keterlibatan orang-orang terdekat Nazar dalam kedua kasus tersebut. Saat KPK belum bisa memeriksa Nazar, �Orang di sekitar dia harus bisa diperiksa untuk melengkapi informasi,� kata Febri.

Nazar dan Nasir tak hanya dekat karena sama-sama anggota Fraksi Partai Demokrat. Kepada Tempo, Nazar, 41 tahun, pernah mengakui Nasir sebagai adik iparnya. Tapi, kepada wartawan, Nasir, 38 tahun, mengaku sebagai saudara sepupu Nazar.

Duo Nazar-Nasir juga pernah tercatat dalam akta pendirian PT Anak Negeri, PT Mahkota Negara, dan PT Anugrah Nusantara. Saat ini, KPK tengah menelisik keterlibatan ketiga perusahaan itu dalam dugaan suap dan korupsi.

Juru bicara KPK, Johan Budi SP, mengatakan belum berencana memeriksa Nasir. Namun, Johan menolak bila komisi dikatakan tidak akan memanggil Nasir. "Sampai saat ini, belum ada rencana pemanggilan," kata Johan.

Ditemui di gedung DPR, Nasir menolak berkomentar. �Saya no comment,� kata politikus asal daerah pemilihan Riau itu.

MUNAWWAROH | FEBRIYAN | RUSMAN PARAQBUEQ | JAJANG

~ SUMBER ~

[atheis]

M. Nazaruddin. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Perkongsian Muhammad Nazaruddin dengan Muhammad Nasir memiliki jejak panjang. Sebelum menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat, kedua politikus bersaudara itu pernah mendirikan sejumlah perusahaan yang kini bermasalah dengan hukum.

Nazaruddin dan Nasir antara lain pernah tercatat sebagai pendiri, pemegang saham, dan pengurus PT Anak Negeri, PT Mahkota Negara, serta PT Anugrah Nusantara. Tiga perusahaan ini bolak-balik diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga terkait kasus korupsi.

Di PT Anak Negeri, menurut akta bertanggal 14 Februari 2003, Nazaruddin dan Nasir berduet. Nazaruddin memiliki 1,4 juta lembar saham dan menjabat sebagai komisaris utama. Adapun Nasir menjabat sebagai komisaris dan memiliki 440 ribu lembar saham. Pada akta perubahan, 16 Mei 2009, nama Nazaruddin dan Nasir menghilang.

Duo Nazaruddin-Nasir juga pernah tercatat sebagai pemilik saham dan anggota komisaris ketika CV Mahkota Negara berubah menjadi PT Mahkota Negara pada 14 Februari 2003. Saat itu, Nazaruddin menjadi komisaris utama dan memiliki saham 324 ribu lembar (sekitar Rp 3,2 miliar). Adapun Nasir menjadi komisaris dengan saham 99,6 ribu lembar (Rp 996 juta). Tapi, sejak Mei 2009, nama Nazaruddin dan Nasir tak tercantum lagi dalam daftar pemilik saham dan jajaran komisaris.

Adapun di PT Anugrah Nusantara, Nazaruddin dan Nasir tercatat sebagai pendiri dan penyerta modal awal. Saat perusahaan berdiri pada 25 Januari 1999, Nazaruddin memegang 330 lembar saham (Rp 330 juta) dan menjabat sebagai direktur utama. Adapun Nasir, pemilik 60 lembar saham (Rp 60 juta), menjabat sebagai direktur.

Pada 2006, Nazaruddin dan Nasir menjual sahamnya lalu mundur dari jajaran direksi. Tapi, pada Januari 2009, Nazaruddin kembali masuk dengan saham senilai Rp 190 miliar. Sebulan kemudian, Nazaruddin menjual sahamnya dan mundur dari PT Anugrah.

Ketiga perusahaan yang didirikan Nazaruddin-Nasir ini memiliki sejumlah kesamaan, antara lain perusahaan beralamat asal di Pekanbaru, Riau; bergerak di segala bidang usaha, dari jasa konsultasi hingga perbengkelan; dan menggarap proyek-proyek pemerintah dari daerah hingga pusat.

Belakangan ini, kantor PT Anak Negeri di Warung Buncit, Jakarta, berkali-kali digeledah tim Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang tertangkap tim KPK setelah menyerahkan cek kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam. Menurut KPK, cek bernilai Rp 3,2 miliar itu merupakan suap dalam proyek Wisma Atlet SEA Games di Palembang.

Kepada penyidik KPK, Rosalina pernah memberi keterangan bahwa Nazaruddin mendapat success fee sekitar 13 persen dari nilai proyek, atau sekitar Rp 25 miliar. Namun, Nazaruddin membantah kesaksian itu. Rosalina belakangan juga mencabut keterangan tersebut.

Saat ini, KPK juga tengah menelisik kemenangan tidak wajar PT Mahkota Negara dan PT Anugrah Nusantara dalam proyek peningkatan sarana pendidikan di Kementerian Pendidikan Nasional pada 2007.

Sumber Tempo menuturkan bahwa saat usul proyek bernilai Rp 142 miliar itu dibahas di DPR, Nazaruddin gencar melobi anggota Badan Anggaran DPR. Di ujung cerita, PT Mahkota mendapat bagian paling besar, yakni pengadaan alat laboratorium multimedia serta alat laboratorium informasi, komunikasi, dan teknologi. Untuk pengadaan alat multimedia, misalnya, nilai proyeknya sekitar Rp 40 miliar.

Kemarin, Nasir menolak dikaitkan dengan ketiga perusahaan tersebut. "Enggak ada, tanya saja sama pimpinan perusahaannya," kata Nasir ketika ditemui Tempo di gedung DPR RI. Adapun perihal kasus yang membelit Nazaruddin, Nasir hanya berkata, "Saya no comment."

FEBRIYAN | EKO ARI | JAJANG

~ SUMBER ~

[atheis]

M. Nazaruddin. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Bendahara umum nonaktif Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, kembali tak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin, Senin, 13 Juni 2011.

Dia dijadwalkan dimintai keterangan sebagai saksi untuk kasus suap Rp 3,2 miliar dalam proyek Wisma Atlet SEA Games XXVI di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Tapi, dia mangkir. "Penyidik akan kembali memanggil Nazaruddin," kata juru bicara KPK, Johan Budi SP. Johan tak menyebutkan kapan panggilan kedua dilayangkan.

Jumat pekan lalu, Nazaruddin mangkir dari pemeriksaan dugaan korupsi pengadaan peralatan di Kementerian Pendidikan Nasional pada 2007. Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan Nazaruddin tak diizinkan kembali ke Jakarta oleh dokter di Singapura. Ia malah menuding KPK menzalimi anggota Komisi Energi DPR dan Demokrat itu.

Rabu pekan lalu, KPK mengirim surat panggilan kepada pengusaha muda tersebut. Petugas keamanan kediaman Nazaruddin di Jalan Pejaten Barat Raya Nomor 7, Jakarta Selatan, menolak menerima surat itu dengan alasan majikannya tak di rumah. KPK juga mengirim surat panggilan ke kantor Sekretariat Jenderal DPR. Surat juga dikembalikan. "Alasannya, yang bersangkutan tak berada di tempat," kata Johan. Menurut dia, panggilan kedua akan disampaikan via alamat yang sama.

Ketua Fraksi Demokrat di DPR, M. Jafar Hafsah, membenarkan pengembalian itu. Ia sudah memberitahukan adanya surat itu, tapi tiada respons dari Nazaruddin. Menurut dia, upaya Demokrat sudah maksimal menjemput Nazaruddin. "Saya ketemu Nazaruddin tanpa pelindung. Kalau dia mau tembak kami, habis kami," katanya. Jafar bersama politikus Demokrat, Sutan Bhatoegana dan Jhonny Allen Marbun, menemui dia di Singapura pada 3 Juni lalu.

Kemarin, Nazaruddin dipanggil KPK sebagai mantan Komisaris PT Anak Negeri. KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, petinggi PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan petinggi PT Duta Graha Indah Muhammad El Idris. Rosa pernah mengakui Nazaruddin sebagai atasannya dan ikut mengatursuccess fee proyek senilai Rp 191 miliar itu setelah Duta Graha menang tender. Namun, Nazaruddin membantahnya dan Rosa mencabut keterangan itu.

Adapun dalam penyelidikan proyek pengadaan sarana dan prasarana di Kementerian Pendidikan Nasional senilai Rp 142 miliar, ia diduga pemilik PT Anugrah Nusantara Jaya, salah satu perusahaan penggarap proyek.

RUSMAN PARAQBUEQ | FEBRIYAN | JOBPIE S

~ SUMBER ~

[atheis]

M. Nazaruddin (kiri). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Fraksi Partai Demokrat DPR berjanji akan berupaya maksimal untuk mendatangkan anggotanya, M. Nazaruddin, jika dia kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi. Fraksi ini tengah memikirkan cara untuk memulangkan Nazaruddin dari Singapura. "Sedang kami pikirkan bagaimana caranya," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Saan Mustofa, ketika ditemui wartawan di Gedung DPR, Selasa 14 Juni 2011.

Kemarin, Nazaruddin kembali mangkir dari pemanggilannya sebagai saksi oleh KPK. Ini adalah kedua kalinya Nazaruddin mangkir. Jumat pekan kemarin, KPK memanggil Nazaruddin untuk dimintai keterangan seputar kasus dugaan korupsi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kementerian Pendidikan. Dua perusahaan mantan Bendahara Umum Demokrat ini, yakni PT Mahkota Negara dan PT Anugrah Nusantara, diduga menang secara tak wajar dalam proyek senilai Rp 142 miliar. Namun, Nazaruddin tak memenuhi dalam pemeriksaan tersebut.

Senin kemarin, KPK kembali memanggil Nazaruddin untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI Jakabaring, Palembang. Nazaruddin diduga terlibat setelah Mindo Rosalina Manulang, tersangka dalam kasus ini, menyebut namanya. Ia disebut menerima succes fee sebesar Rp 25 miliar dari proyek sebesar Rp 191 miliar itu. Rosa juga menyebut Nazaruddin sebagai atasannya di PT Anak Negeri. Nazaruddin juga tak datang pada panggilan ini.

KPK sendiri rencananya akan segera melayangkan pemanggilan kedua terhadap Nazaruddin pada pekan ini. Namun, Nazaruddin sendiri saat ini tak jelas keberadaannya. Ia mengaku berada di Singapura. Tetapi, Fraksi Demokrat, fraksi tempat Nazaruddin bernaung, mengaku tak tahu posisi pasti Nazaruddin di Singapura.

Saan mengatakan sikap fraksinya tidak pernah berubah sejak awal kasus ini bergulir. "Kami selalu berupaya maksimal untuk menghadirkan Nazaruddin ke KPK. Salah satu caranya kami kan sudah membuat tim khusus yang bertugas untuk terus berkomunikasi dengan Nazaruddin," tuturnya.

FEBRIYAN

[rizqiulilabshor]

nazaruddin itu disembunyikan SBY