Kelanjutan Kasus Nazaruddin [Update]

[Reporter]

Jakarta - Partai Demokrat (PD) menyadari kasus M Nazaruddin membuat kepercayaan rakyat kepada partai berlambang bintang mercy ini menurun. Bahkan dari hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebut perolehan suara PD turun hingga 5 persen.

"Itu kita bisa pahami, bahwa ada pengaruh iya. Ada kontribusi dengan peristiwa ini dengan turunnya popularitas PD," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR, M Jafar Hafsah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2011).

Agar suara tidak merosot terus menerus, PD berjanji akan mendorong penuntasan kasus Nazaruddin agar kepercayaan masyarakat bisa kembali.

"Karenanya itu benar-benar berupaya untuk merapikan hal itu. Itu biarlah penegak hukum yang bekerja untuk membuktikan bahwa yang sesungguhnya terjadi tidak demikian. Yang bersangkutan juga bukan bendahara umum PD lagi," terang Jafar.

Jafar berharap PD dapat melalui masa sulit ini. Dengan begitu, citra PD menjuju pemilu 2014 pulih.

"Demokrat punya upaya memulihkan citranya dari aspek-aspek yang melandaskan ini," ucapnya.

Berdasarkan hasil survei LSI, perolehan suara PD pada Januari 2011 meraih dukungan 20,5 persen, namun pada Juni 2011 hanya memperoleh 15,5 persen. Sedangkan Partai Golkar pada Januari 2011 hanya 13,5 persen, dan pada Juni 2011 menanjak menjadi 17,9 persen. Lalu PDIP pada Januari 2011 perolehan suara berkisar 12 persen, pada Juni 2011 mencapai 14,5 persen.

"Kasus Nazaruddin dan korupsi di Kemenpora membuat PD menjadi satu-satunya partai papan atas yang merosot. Golkar naik signifikan. Di samping limpahanan suara dari Demokrat, juga karena program bersama bangkitkan usaha kecil yang digalangnya," tutur Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA di Kantor LSI, Jl Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (12/6/2011) kemarin.

sumber

[atheis]

hmmm..... masih panjang nih kasus sepertinya

[DreamWorld]

Originally Posted by atheis

hmmm..... masih panjang nih kasus sepertinya

ia ndan,kita ikuti saja perkembangannya

[DreamWorld]

JAKARTA, KOMPAS.com � Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin pagi ini, Senin (13/6/2011). Kali ini Nazar akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Kasus ini melibatkan mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Mindo Rosalina Manulang (Direktur Pemasaran PT Anak Negeri), dan manajer PT Duta Graha Indah, Mohamad El Idris. PT DGI adalah kontraktor proyek wisma atlet. Akankah ia muncul hari ini?

Pada Jumat (10/6/2011) lalu, anggota Komisi VII itu mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK terkait penyelidikan pengadaan dan revitalisasi sarana prasarana di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional 2007 (Kementerian Pendidikan Nasional). Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, pihaknya akan menyiapkan surat pemanggilan kedua terkait penyelidikan tersebut kepada Nazar.

"Jadwal (pemeriksaan)-nya saya belum tahu, tetapi pemanggilannya mungkin pekan depan," kata Johan.

Istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni, juga mangkir dari panggilan KPK pekan lalu, tanpa alasan yang jelas. Neneng sedianya diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. KPK juga akan melayangkan pemanggilan kedua kepada Neneng. Baik Nazaruddin maupun Neneng kini tengah berada di Singapura. Nazaruddin mengklaim dirinya sakit dan membutuhkan pengobatan di negeri singa itu.

Terkait panggilan KPK tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua sempat menyatakan, apa pun kegiatannya, jika ada panggilan dari KPK, Nazaruddin akan kembali ke Tanah Air.

Secara terpisah, Jumat, Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Andi Nurpati mengatakan, kewajiban moral partainya dalam hal pemanggilan Nazaruddin hanya sebatas membantu mengomunikasikan pemanggilan tersebut. Partai Demokrat tidak dapat menjamin Nazaruddin akan memenuhi panggilan KPK. Menurut Andi, tidak ada undang-undang yang mewajibkan partai menghadirkan anggotanya saat dipanggil sebagai saksi.

"Tanggung jawab moral partai bukan menjemput paksa, hanya mengimbau, memberi saran," katanya.


Sumber: http://www.kompas.com/

[Reporter]

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat pemanggilan untuk Nazaruddin ke Fraksi Partai Demokrat (FPD), Setjen DPR hingga kediaman Nazaruddin. Namun surat itu kini dikembalikan ke KPK karena Nazaruddin tak berada di tempat.

"Dikembalikan ke KPK karena yang bersangkutan tidak ada," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/6/2011).

Menurut Johan, surat-surat itu dikirimkan kembali oleh lembaga bersangkutan. Bahkan, ketua RT di tempat tinggal Nazaruddin ikut mengembalikan surat pemanggilan itu.

Sementara itu, hingga pukul 12.45 WIB, Nazaruddin belum juga tampak batang hidungnya di KPK. Pihak KPK mengaku belum mendapat kabar kehadiran dari Nazaruddin.

KPK akan menunggu kedatangan Nazaruddin hingga pukul 17.00 WIB. Jika nanti tak kunjung datang, KPK akan segera kembali melayangkan surat pemanggilan.

"Nanti jam 5 belum ada konfirmasi, kita akan layangkan pemanggilan kedua," tandasnya.

sumber

[Reporter]

Jakarta - Politisi senior PDIP Pramono Anung melihat ada korelasi antara jatuhnya popularitas Partai Demokrat (PD) bersamaan dengan maraknya kasus suap di Kemenpora. Utamanya dugaan kuat tersangkutnya mantan Bendahara Umum PD M Nazaruddin dalam kasus ini.

"Karena persoalan ini merata dalam pemberitaan dan lama mendapatkan respon kurang baik yang cukup meluas. Apalagi sosial media punya peran sangat besar untuk menyebarkan informasi," terang Pram.

Hal ini disampaikan Pramono kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2011).

Selain itu pemecahan masalah di internal PD juga kurang matang. Kasus ini ditangani secara berlarut-larut sehingga reputasi PD kian turun.

"Cara penanganan yang berlarut-larut dan tidak fokus dan menyebabkan kekecewaan partai terntentu dan politisi tertentu. Ini juga ikut dilihat rakyat," jelasnya.

Hal ini yang membuat Pramono ikut prihatin. Karena pandangan masyarakat terhadap politisi Senayan kian buruk.

"Itu sekaligus menjadi politisi ada anggapan perlilaku politik akan sama semuanya dan itu sangat memprihatinkan,"tandasnya.

Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), perolehan suara PD pada Januari 2011 meraih dukungan 20,5 persen, namun pada Juni 2011 hanya memperoleh 15,5 persen. Sedangkan Partai Golkar pada Januari 2011 hanya 13,5 persen, dan pada Juni 2011 menanjak menjadi 17,9 persen. Lalu PDIP pada Januari 2011 perolehan suara berkisar 12 persen, pada Juni 2011 mencapai 14,5 persen.

"Kasus Nazaruddin dan korupsi di Kemenpora membuat PD menjadi satu-satunya partai papan atas yang merosot. Golkar naik signifikan. Di samping limpahanan suara dari Demokrat, juga karena program bersama bangkitkan usaha kecil yang digalangnya," tutur Direktur Eksekutif LSI Denny JA di Kantor LSI, Jl Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (12/6/2011) kemarin.

sumber

[Reporter]

Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR M Jafar Hafsah membuka peluang dipecatnya mantan Bendahara Umum PD Muhamad Nazaruddin dari DPR. Demokrat akan memecat Nazaruddin dari DPR jika terus menerus mangkir dari panggilan KPK.

"Sungguh-sunggh dari awal kita katakan tidak ada yang bebas dari hukum. Sanksi (pemecatan) itu otomatis akan berlaku. Ada pengingkaran seperti itu ya aturan rumah tangga PD otomatis mengaturnya seperti itu," ujar Jafar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2011).

Jafar mengatakan, kemungkinan Nazaruddin akan mangkir lagi dari panggilan KPK karena belum sembuh sakit. Jafar menyarankan, agar Nazaruddin pulang ke tanah air pada pemanggilan KPK berikutnya.

"Sekarang ini sudah panggilan kedua. Kami menyampaikan kepada Nazaruddin untuk memenuhi panggilan itu," imbaunya.

Jika Nazaruddin tetap mangkir, Jafar meminta KPK menjemput paksa Nazaruddin dari Singapura.

"Selanjutnya KPK sebagai lembaga hukum yang punya alat untuk menghadirkan saudara Nazaruddin silakan karena diberi landasan hukum," terangnya.

Lebih dari itu, PD juga tidak akan melindungi Nazaruddin. PD menyerahkan sepenuhnya nasib penegakan hukum ke KPK.

"Tentunya semuanya diserahkan kepada penegak hukum, kami PD tentu seperti apa yang dikatakan Pak SBY tidak akan melindungi siapapun kader yang tersangkut kasus hukum," tuturnya.

sumber

[Reporter]

Jakarta - Tim internal Partai Demokrat (PD) yang menengok M Nazaruddin di Singapura tidak menjamin apakah mantan Bendahara Umum PD ini benar-benar sakit. Sebab, saat tim internal datang ke Singapura, Nazaruddin tidak pernah memperlihatkan surat sakit dan menyebutkan siapa dokternya.

"Tidak ada yang bisa (jamin) apapun tentang dia, termasuk soal itu (sakit). Partai tidak punya wewenang untuk itu, sekarang ini KPK yang bisa mengecek masalah itu," ujar Ketua FPD DPR, M Jafar Hafsah kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2011).

Jafar mengatakan, Nazaruddin pernah menjanjikan akan memberikan catatan kesehatannya. Namun hingga kini janji itu tinggallah janji. Nazaruddin juga tidak mau memberitahukan siapa dokternya.

"Dia menjanjikan pada waktu kita datang akan memberikan catatan kesehatan, dia tidak mempertemukan kita dengan dokter dan dia tidak akan memberitahukan dokternya siapa. Termasuk juga kita bertemu bukan di rumahnya, kita tidak mampu, tidak mempunyai untuk memaksakan semuanya itu," keluh Jafar.

Tim PD pun enggan mengorek info lebih lanjut tentang sakit Nazaruddin.

"Dia katakan seperti itu ya kita sampaikan. Kita tidak bisa menunggu sampai dia mengatakan di mana dokter anda. Mana surat keterangan dokter itu bukan tugas kami. Kita ke Singapura menengok saja sudah bagus. Mana ada lembaga yang menengok seperti Demokrat," jelasnya.

sumber

[Reporter]

Jakarta - Ratusan pendemo yang menamakan diri Laskar KPK menggeruduk kantor Partai Demokrat (PD). Puluhan orang mewarnai tubuhnya dengan warna biru. Mereka menuntut M Nazaruddin dibawa pulang ke Indonesia untuk segera diperiksa KPK.

Tidak hanya mewarnai tubuhnya, massa juga mengikat kepalanya dengan rantai besi dan memakai topeng bergambar sembilan petinggi Partai Demokrat. Aksi tersebut dilakukan di kantor DPP PD di Jalan Kramat raya, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2011).

Sembilan 'petinggi Demokrat' tersebut berjalan bersama-sama sambil ditarik oleh seseorang yang mengenakan topeng SBY. Sambil berjalan, pendemo membentangkan spanduk bertuliskan "Korupsi elite PD harus ditindaklanjuti ke KPK".

Demonstran juga meminta PD untuk memperjelas posisi Nazaruddin dalam lingkaran kasus dugaan korupsi Wisma Atlet Kemenpora dan pengadaan IT di Kemendiknas.

"Nazaruddin saksi kunci sehigga Partai Demokrat tidak punya wewenang untuk menghalang-halangi," kata kordinator aksi Laskar KPK, Frans Gautama.

Akibat demonstrasi, Jalan Kramat Raya macet parah dari arah Salemba. Hal ini terjadi lantaran massa memenuhi 3 lajur dari 5 lajur yang tersedia. Polisi yang mencoba mengurai kemacetan membolehkan kendaraan yang melintas mengambil jalur TransJakarta. Meski sudah diterapkan langkah tersebut, namun kemacetan masih saja terjadi karena lokasi demonstrasi tidak jauh dari titik pertemuan arus dari Jalan Raden Saleh dan Jalan Kramat Sentiong.

sumber

[Reporter]

Jakarta - Wakil Ketua DPR Pramono Anung meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersiap menjemput Nazaruddin di Singapura. Apalagi tidak ada yang menjamin Nazaruddin dalam kondisi sakit di Singapura.

"Dalam konteks ini kan masih ada panggilan pertama, kedua, nanti kalau sudah panggilan ketiga tidak bisa maka upaya hukum kewenangan sepenuhnya pada KPK dan itu harus dilakukan," tutur Pramono.

Hal ini disampaikan Pramono menanggapi dorongan PD meminta KPK menjemput paksa Nazaruddin. Hal ini disampaikan Pramono kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2011).

Menurut Pramono sikap serius KPK menjemput Nazaruddin dinantikan rakyat Indonesia. Utamanya mereka yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap KPK jika menghadapi partai penguasa.

"Dalam penanganan kasus Nazaruddin publik menganggap KPK kurang sigap seperti kasus lainnya," terangnya.

Pramono yakin KPK sudah mengantongi posisi Nazaruddin di Singapura. Karena tim penjemput PD saja berhasil menemukan Nazaruddin.

"Apapun hukum itu harus ditegakkan dan istrumen KPK sebenarnya tahu dimana tempatnya. Kalau utusan partai saja dengan mudah menemukannya masa KPK sulit menemukan lokasinya," tandasnya.

sumber