Kelanjutan Kasus Nazaruddin [Update]

[DreamWorld]

news flash

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta tuduhan yang dilontarkan M. Nazaruddin terhadap sejumlah politikus Partai Demokrat dibuktikan. Menurut anggota Dewan Pembina Demokrat, Syarifuddin Hasan, Yudhoyono mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut tudingan itu.


"Pokoknya, tuntaskan pemberantasan korupsi, sekalipun menyangkut kader Demokrat," katanya di Istana Presiden Kamis kemarin, 23 Juni 2011. "Yang salah harus dihukum."


Menurut Syarifuddin, Partai Demokrat tidak memiliki kekuatan untuk menyingkap tuduhan Nazaruddin. Tapi Demokrat tak merisaukan ancaman Nazaruddin untuk terus membongkar borok partai. "Silakan, buka saja kalau memang ada," ujarnya.


Nazaruddin terbang ke Singapura sehari sebelum KPK melarang dia ke luar negeri pada 24 Mei lalu.


Mengklaim telah dikorbankan, dari Singapura Nazaruddin terus melontarkan tuduhan. Lewat layanan pesan pendek, dia menyebutkan dua koleganya di Dewan Perwakilan Rakyat, Mirwan Amir dan Angelina Sondakh, terlibat dalam percaloan anggaran.


Nazaruddin menuduh Mirwan, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, sebagai pemain utama dalam permainan anggaran di Senayan. Dalam kasus wisma atlet yang membelit dirinya, misalnya, Nazaruddin menuduh Mirwan telah membagi-bagikan uang kepada pimpinan Badan Anggaran lainnya.


Nazaruddin pun mengancam akan menunjukkan bukti-bukti keterlibatan koleganya kepada KPK dan media. Dia, misalnya, mengancam akan membuka rekaman pengakuan Angelina soal bagi-bagi uang proyek di depan Tim Pencari Fakta yang dibentuk Fraksi Demokrat.


Ketua Fraksi Partai Demokrat M. Jafar Hafsah tidak membantah atau membenarkan tuduhan Nazaruddin. "Saya tidak katakan benar atau tidak. Media bukan tempat mengklarifikasi itu," kata Jafar.


Di dalam negeri, Nazaruddin meninggalkan banyak jejak pada kasus dugaan korupsi proyek pemerintah. Sejumlah perusahaan yang dia dirikan diduga memenangi tender proyek pemerintah secara tidak wajar.


Selain dalam kasus wisma atlet, KPK tengah mengendus jejak Nazaruddin dalam dugaan korupsi proyek pengadaan di Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kementerian Kesehatan.


Sejauh ini KPK telah dua kali memanggil Nazaruddin sebagai saksi. Namun politikus kelahiran Pekanbaru, Riau, itu selalu mangkir.


Ketua KPK Busyro Muqoddas kemarin mengatakan akan terus berupaya menghadirkan Nazaruddin, baik lewat negosiasi maupun panggilan paksa. Meski surat panggilan paksa sudah disiapkan, menurut Busyro, KPK belum mengetahui di mana persisnya Nazaruddin berada. "Di Singapura kan banyak apartemen," katanya.

Sumber

[azharmaice]

Sudah sebulan lebih mantan bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, berada di Singapura di tengah pencekalan KPK atas kasus suap Kemenpora. Berbagai spekulasi Nazaruddin akan menetap di Singapura pun kian gencar.

Banyak yang menduga Nazaruddin sudah mengantongi paspor Singapura. Banyak juga yang menduga Nazaruddin tengah berusaha melakukan investasi bisnis di Singapura dalam skala besar agar mendapat hak permanent resident, yakni izin bagi orang asing untuk menetap di Singapura.

Namun semua dugaan tersebut dibantah oleh Nazarudin. Meski tak ada yang bisa menjamin Nazaruddin akan benar-benar pulang ke Indonesia dan memenuhi panggilan KPK.

"Saya sedang berobat pak, kalau sembuh saya pulang pak," ujar Nazaruddin.

Hal ini disampaikan Nazaruddin saat dikonfirmasi mengenai isu dirinya mengejar paspor dan permanent resident di Singapura. Hal ini disampaikan Nazaruddin kepada detikcom, Sabtu (25/6/2011).

Namun wajar saja spekulasi ini makin liar. Nazaruddin pergi ke Singapura dengan alasan berobat sejak tanggal 23 Mei 2011 lalu. Hingga hari ini tak ada seorang pun yang mengaku mengetahui keberadaan Nazaruddin di Singapura. Semakin mengkhawatirkan karena banyak desas-desus Nazaruddin tinggal bersama anak dan istrinya di sebuah apartemen mewah di Singapura.

Tim pencari fakta internal PD yang sudah menemui Nazaruddin di Singapura pun mengaku tak tahu dimana Nazaruddin tinggal. PD yang sudah kehilangan kontak dengan Nazarudin juga enggan membantu KPK memulangkan Nazaruddin. Jadi, masih percaya Nazaruddin akan pulang ke Indonesia dan memenuhi panggilan KPK?

Kacau juga ya ndan, enak banget udah Korupsi, harta nya udah dipindahin semua keluar negeri kabur dah. bilangnya sama media "saya dizolimi" pala lo di zolimi, enak banget lempar batu sembunyi batu .

MATI AJA LAH KAU NAZARUDIN bisanya cuma makan hak orang lain dan hak ceriwiser yang bayar pajak

[LoperKoran]

TEMPO Interaktif, Jakarta - Mantan Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin menyatakan bersedia diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Singapura. Menurut OC Kaligis, pengacara Nazaruddin, kliennya bersedia diperiksa di kantor pengacaranya di Singapura di kawasan Shenton Way DBS Building.

Namun, Kaligis melanjutkan, kliennya tidak bersedia jika pemeriksaan berlangsung di kantor Kedutaan Besar Indonesia di Singapura. Alasannya, Nazaruddin hanyalah sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek wisma atlet Palembang di Kementerian Pemuda dan Olah Raga. �Ini demi obyektivitas. Klien kami adalah saksi yang mempunyai hak-hak sipil,� ujar Kaligis yang menghubungi Tempo, Sabtu 25 Juni 2011. �Jangan mematikan hak-hak perdata klien kami sebagai warga sipil.�

Kaligis memastikan pemeriksaan yang berlangsung di kantor pengacara Nazaruddin itu akan berlangsung fair (adil), tanpa intervensi, dan transparan. Bahkan, dia juga mengatakan, pihak lain seperti jurnalis bisa memantau pemeriksaan tersebut. �Dan, KPK pun aman dan bebas memeriksa.�

Kaligis menjelaskan, selain dirinya, Nazaruddin juga menunjuk pengacara dari Singapura untuk menghadapi kasus yang membelitnya. Alasan menunjuk pengacara di Singapura, menurut dia, karena Nazaruddin berada di Negeri Singa itu. Selain itu, Nazaruddin memerlukan pengacara untuk membuktikan bahwa tuduhan yang dilontarkan kepadanya tidaklah benar. Kaligis enggan menyebut nama pengacara Nazaruddin dari Singapura itu. Dia hanya menyebut nama depan dua pengacara yang ditunjuk, yakni Peter dan Walter.

Selain itu, Kaligis melanjutkan, alasan kliennya bersedia diperiksa di kantor pengacara karena merasa diperlakukan tidak adil oleh KPK dan Partai Demokrat. �Semakin dia dizalimi, akan semakin dibuka segala keburukan internal partai,� ujarnya.

Saat ini, Kaligis melanjutkan, kliennya sedang menyiapkan affidavit (keterangan di bawah sumpah) ihwal sejumlah kasus yang membelit dirinya. Misalnya, kasus dugaan korupsi di Kementerian Pemuda dan Olah Raga, tuduhan pemberian uang ke Mahkamah Konstitusi, serta kasus proyek di Kementerian Pendidikan.

Kaligis mencontohkan isi affidavit tentang proyek di Kementerian Pendidikan. Menurut Nazaruddin, proyek tersebut sudah melalui tender dan dilakukan transparan. Pelaksanaan tender juga sudah diaudit oleh inspektorat jenderal. �Affidavit itu juga disertai bukti-bukti,� ujarnya.

Ihwal pemberian uang ke Mahkamah Konstitusi, Kaligis mengatakan, kliennya menyatakan sebaiknya ditanyakan ke Partai Demokrat. Sebab, Nazaruddin mengklaim soal uang itu sudah diketahui oleh partai. �Tanya ke partai apa maksud uang itu,� katanya.

Seperti diketahui, Nazaruddin diduga memberikan uang sebesar Sin$ 120 ribu kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar. Uang tersebut beberapa hari kemudian dikembalikan melalui satpam di rumah Nazaruddin.

Kaligis menjelaskan, dalam affidavit itu, kliennya juga memaparkan semua aliran keuangan Partai Demokrat. Dia juga membeberkan pihak-pihak yang menyerahkan dan menerima uang bagi kepentingan partai. �Dia mengetahuinya karena sebagai bendahara, uang itu kan semuanya lewat melalui dirinya,� ujarnya.

SUKMA N. LOPPIES

:

[azharmaice]

Originally Posted by putra1st

Anak Kecil Sebut Nazaruddin Koruptor

Jakarta - Apes benar M Nazaruddin, meski belum berstatus sebagai tersangka namun sebutan koruptor sudah disematkan kepadanya.


[/FONT]

source

[/LEFT]

wk anak indonesia semakin cerdas ya , padahal uang emak bapa nya diambilin mulu sama koruptor,

[DreamWorld]

Andi Mallarangeng: Nazaruddin Jangan Cuma BBM

VIVAnews - Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng kembali membantah keras keterlibatan dirinya dalam proyek pembangunan Wisma Sea Games di Palembang, Sumatera Selatan. Andi menegaskan bahwa tuduhan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, sama sekali tidak benar.


Hal itu disampaikan Andi Mallarangeng, usai menghadiri kegiatan sosialisasi UU Kepemudaan di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 25 Juni 2011.


Ia menegaskan, tuduhan itu sama sekali tidak benar dan sebaiknya Nazaruddin pulang ke Indonesia dan menyampaikannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Andi, pesan-pesan Nazaruddin lewat BlackBerry Messenger (BBM) itu juga belum bisa dipastikan.


"Yang jelas, tuduhan itu tidak benar. Mungkin akan lebih baik dia pulang saja karena kalau lewat BBM-BBM, itu jadinya gak jelas," kata Andi. Jika Nazaruddin pulang dan menyampaikan laporan ke KPK, maka akan memudahkan lembaga pemberantasan korupsi dan itu untuk menuntaskan kasus yang sedang menderanya.


Nazaruddin sudah dipanggil dalam dua kasus berbeda. Dugaan suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan kauss pengadaan barang di Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2007 senilai Rp142 miliar. Tapi Nazaruddin hingga kini tidak pernah memenuhi panggilan KPK.


Nazaruddin dengan berdalih sakit, masih berada di Singapura untuk menjalani pengobatan. Nazaruddin beberapa kali menyampaikan pesan BBM kepada wartawan VIVAnews.com, yang juga menyebut nama Andi Mallarangeng.


"Biar KPK saja yang mengusut tuntas dan semuanya akan terbuka," tambah mantan juru bicara Presiden SBY ini.

Sumber

[ceriwiser]

KPK Menolak Periksa Nazaruddin di Singapura

TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan tidak bisa memeriksa Muhammad Nazaruddin di Singapura meskipun mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini menyatakan siap diperiksa di negeri singa itu. �Kalau sudah penyidikan, pemeriksaan harus dilakukan di KPK,� kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar yang dihubungi Tempo, Sabtu 25 Juni 2011.


Kesediaan Nazaruddin diperiksa di Negeri Singa ini dikatakan oleh pengacaranya, OC Kaligis. Menurut Kaligis, kliennya itu bersedia diperiksa di kantor pengacaranya di Singapura di kawasan Shenton Way DBS Building. Namun, Kaligis melanjutkan, kliennya tidak bersedia jika pemeriksaan berlangsung di kantor Kedutaan Besar Indonesia di Singapura.


Alasannya, Nazaruddin hanyalah sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek wisma atlet Palembang di Kementerian Pemuda dan Olah Raga. �Ini demi obyektivitas. Klien kami adalah saksi yang mempunyai hak-hak sipil,� ujar Kaligis yang menghubungi Tempo, Sabtu pagi tadi. �Jangan mematikan hak-hak perdata klien kami sebagai warga sipil.�


Haryono mengatakan, pemeriksaan terhadap seseorang di luar negeri hanya dapat dilakukan KPK ketika kasus itu masih pada tahap penyelidikan. Sedangkan kasus suap proyek wisma atlet SEA Games yang menyeret Nazaruddin telah memasuki tahap penyidikan, bahkan dua berkas tersangka telah dilimpahkan ke tahap penuntutan.

KPK membutuhkan keterangan Nazaruddin sebagai saksi untuk para tersangka perkara suap proyek wisma atlet yaitu Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Muhammad El Idris. Ketua KPK Busyro Muqoddas sebelumnya mengatakan, Nazaruddin dibutuhkan keterangannya sebagai mantan Komisaris Utama PT Anak Negeri, dan ihwal beberapa pertemuan yang diterangkan oleh saksi dan tersangka kepada penyidik.

sumber

[LoperKoran]

TEMPO Interaktif, Jakarta -Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin terus melontarkan tuduhan kepada kolega dan partainya. Kali ini dia mengungkapkan bahwa pemberian uang Sin$ 120 ribu kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar diketahui partainya.

Dari Singapura, lewat pengacara O.C. Kaligis, Nazaruddin meminta petinggi Partai Demokrat menjelaskan tujuan pemberian uang tersebut. "Tanya ke partai apa maksud uang itu," kata Kaligis melalui telepon, Sabtu lalu.

Anggota Dewan Pembina Demokrat, Ahmad Mubarok, kemarin menyangkal tuduhan Nazaruddin. "Tidak mungkin partai tahu pemberian uang itu," kata Mubarok melalui telepon.

Agar persoalannya menjadi terang, Mubarok meminta Nazaruddin segera kembali ke Jakarta. "Nazaruddin harus pulang," kata dia.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD telah melaporkan pemberian uang oleh Nazaruddin kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Mei lalu.

Menurut Mahfud, Nazaruddin menyerahkan uang kepada Janedjri di sebuah kafe di kawasan Jakarta Selatan pada September 2010. Atas perintah Mahfud, Janedjri mengembalikan uang asing bernilai Rp 826 juta itu kepada Nazaruddin.

Dalam wawancara langsung di sebuah stasiun televisi, Mahfud juga menyebutkan bahwa Nazaruddin sering berhubungan dengan Janedjri. Nazaruddin bahkan pernah mengajak Janedjri menemui Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum.

Menurut Kaligis, Nazaruddin tengah menyiapkan affidavit ihwal sejumlah kasus yang membelit dirinya. Dalam keterangan di bawah sumpah itu, Nazaruddin akan memaparkan aliran keuangan Demokrat, termasuk para pihak yang menyerahkan dan menerima uang atas nama partai. Saat Nazaruddin menjadi bendahara partai, kata Kaligis, "Uang semuanya melalui dirinya."

SUKMA N. LOPIES | ALWAN RIDHA RAMDANI

[azharmaice]

Sebar Rp 25 Miliar, Nazar Kian Liar

Spoiler for Sang Koruptor:

Jakarta - Partai Demokrat (PD) seperti dibuat tidak berdaya menghadapi serangan M Nazaruddin. Pria yang dipecat dari kursi bendahara umum PD itu semakin liar melempar serangan. Gosip pun menggelinding tidak karuan.

Dari persembunyiannya di Singapura, Nazar melempar bola panas yang menghantam elit partainya. Pria kelahiran 26 Agustus 1978 itu cuci tangan dari tudingan terlibat suap terhadap sekretaris Kemenpora Wafid Muharam dalam proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games, di Palembang, Sumatera Selatan senilai Rp 191 miliar.

Bola panas itu dilemparkan Nazar via BBM. Menurut Nazar, yang 'bermain' dalam suap Kemenpora adalah Angelina Sondakh, I Wayan Koster, dan Mirwan Amir. “Yang bermain anggaran di Kemenpora itu Ibu Angelina dan Pak Wayan Koster dan pimpinan Banggar, Mirwan Amir. Bukan saya,” kata Nazar kepada detikcom.

Mirwan yang merupakan wakil bendahara PD saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran DPR. Angie adalah koordinator kelompok kerja Badan Anggaran (Banggar) di Komisi Olahraga DPR. Sementara Wayan Koster merupakan wakilnya.

Nazar membeberkan, Angie dan Mirwan telah mengakui menerima uang haram Kemenpora di hadapan TPF PD pada 11 Mei 2011. Dalam pertemuan itu, Angie mengakui menerima uang dan lantas menyerahkannya kepada Mirwan. Mirwan lalu membagikannya ke sejumlah pimpinan Banggar DPR.

Pertemuan 11 Mei itu dihadiri Ketua Fraksi Jafar Hafsah, Max Sopacua, Ruhut Sitompul, Benny K Harman, Edi Sitanggang, Mirwan Amir, Mahyudin, Nazaruddin, Angelina. Nazar mengklaim memiliki rekaman pertemuan itu.

"Ini tanya dan suruh mereka jujur, apa yang dijelaskan Angelina ke tim TPF dan setelah itu Mirwan Amir terima uang dia jelaskan uang itu ke mana saja," ujar Nazar.

Uang yang mengalir dari Kemenpora untuk Banggar DPR disebut-sebut senilai Rp 8 miliar. Menurut sumber detikcom di internal PD, Mirwan juga membagi uang itu ke Wayan Koster dan Angie.

Namun keterangan ini dibantah Angie, Mirwan, maupun Koster. "Itu tidak benar. Saya tegaskan lagi tidak pernah saya minta jatah untuk Komisi X DPR terkait pembangunan Wisma Atlet," kata Angie.

Janda Adjie Massaid itu bahkan mengaku siap menjelaskannya ke KPK. Ia sudah menyiapkan dokumen untuk menjawab panggilan KPK. "Yang pasti saya siapkan data-data. Sekali lagi, saya bilang belum ada surat pemanggilan," tutur mantan Putri Indonesia ini.

Wayan Koster setali tiga uang. Anggota Fraksi PDIP itu juga membantah terlibat suap. Wayan membantah ia dan Angie merupakan koordinator pengamanan anggaran dalam pembangunan Wisma Atlet.

"Pembahasan Wisma Atlet tidak perlu ada koordinator pengamanan. Karena dibahas secara terbuka di Komisi X. Jadi untuk apa diamankan lagi. Semuanya mendukung," ujarnya.

Anggota TPF Ruhut Sitompul membenarkan memang ada pertemuan antara TPF dengan Angie dan Mirwan pada 11 Mei 2011. Pertemuan itu dilakukan di lantai 9 Gedung DPR, di ruangan kerja Ketua Fraksi PD Jafar Hafsah.

Ruhut tidak menbantah dalam pertemuan itu memang Angie dan Mirwan ditanya-tanya TPF soal anggaran siluman dari Kemenpora terkait pembangunan Wiswa Atlet. Meski demikian Ruhut berkilah tidak mengetahui secara utuh hasil pemeriksaan TPF. Saat pertemuan digelar Ruhut sering keluar masuk ruangan untuk melayani wawancara wartawan."Begitu Maghrib tiba saya pamit karena ada urusan lain," kilah politisi yang sering vokal membela Nazar ini.

Ia enggan memberi penjelasan lebih detail dengan menyataan masalah itu sudah masuk ranah hukum. Padahal menurut Nazar, Ruhut tahu betul soal pengakuan Angie dan Mirwan. "Lebih baik Anda telepon Ruhut, Max dan tim TPF yang lain untuk menanyakan kebenaran yang saya sampaikan ini," jelas Nazar melalui BBM nya kepada detikcom.

Bukan hanya urusan uang yang mengalir ke Angie dan Mirwan saja yang jadi pergunjingan di internal PD. Gosip di PD terus berkembang. Gosip tergres, TPF disebut-sebut menerima uang dari Nazar sebagai biaya pengamanan.

Sumber detikcom di internal PD mengatakan, Nazar menggelontorkan uang sebesar Rp 25 miliar untuk TPF. Uang itu kemudian dibagi-bagi ke seluruh anggota TPF.

"Jumlahnya bervariasi. Ada yang dapat Rp 7 miliar ada pula yang kebagian Rp 5 miliar. Karena dikasih uang oleh Nazar, TPF jadi sangat ngotot membela Nazar dan bertentangan dengan Dewan Kehormatan PD," jelas sumber yang enggan disebut namanya itu.

Namun beberapa anggota TPF yang coba dikonfirmasi detikcom enggan memberikan tanggapan.


Pengamat politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti menilai serangan Nazar merupakan tanda-tanda kehancuran PD. Perpecahan sangat terlihat jelas di internal PD. "Jadi kalau ada anggota PD yang bilang partai tetap solid itu omong kosong. Karena nyatanya sesama anggota PD terlihat saling serang satu sama lain lewat media," ujarnya.

[D13ND]

antara menolak dan takut...wk...mau dikemanakan nasib kami?!?!?!?!

[DreamWorld]

Originally Posted by D13ND

antara menolak dan takut...wk...mau dikemanakan nasib kami?!?!?!?!

lebih bnyk urusan lain yg lbh penting ndan