Kelanjutan Kasus Nazaruddin [Update] - Page 10

LoperKoran

Mindo Rosalina Manullang. TEMPO/Seto Wardhana

Quote:

TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktur Pemasaran PT Anak Negeri, Mindo Rosalina Manullang, tetap membantah ada aliran duit dari proyek wisma atlet SEA Games XXVI di Jakabaring, Palembang, Sumatra Selatan. Rosa menyarankan agar soal aliran dana itu ditanyakan kepada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

"Tanyalah ke dia (Nazaruddin), jangan tanya ke saya," kata Rosa usai menjalani pemeriksaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin 20 Juni 2011. Rosa dikonfirmasi ihwal pengakuan Nazaruddin kepada Tempomelalui pesan BlackBerry akhir pekan lalu.

Dari Singapura, anggota Komisi Energi DPR ini menyebut bahwa dua rekannya di Fraksi Demokrat DPR, Angelina Sondakh dan Mirwan Amir serta I Wayan Koster (PDI Perjuangan) adalah yang "memainkan" proyek wisma atlet. Namun, ketiganya membantah tudingan Nazaruddin tersebut.

Nazaruddin membeberkan keterlibatan koleganya di DPR setelah namanya disebut-sebut dalam kasus dugaan suap wisma atlet. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni Rosalina, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Muhammad El Idris. Ketiganya ditangkap KPK di lantai tiga Kementerian Pemuda dan Olahraga pada 21 April lalu bersama duit suap sebesar Rp 3,2 miliar.

Kepada penyidik, Rosa pernah menyebut bahwa Nazaruddin menerimasuccess fee sebesar Rp 25 miliar dari proyek berbiaya Rp 191 miliar itu. Feeitu didapat setelah Nazaruddin memuluskan PT Duta Graha sebagai kontraktornya. Tapi, belakangan Rosa mengubah keterangannya tersebut. Nazaruddin pun telah membantahnya.

Sedangka soal duit yang diduga mengalir ke anggota Dewan, Rosa justru balik bertanya. "Duit apa? Nggak ada itu."

RUSMAN PARAQBUEQ

LoperKoran

ANTARA/Reno Esnir

Quote:

TEMPO Interaktif, Jakarta - Mantan Ketua Tim Pencari Fakta Fraksi Demokrat DPR, Benny K. Harman, enggan mengomentari "nyanyian" bekas Bendahara partainya, Muhammad Nazaruddin. Dia juga mengaku tidak tahu soal tudingan yang dilontarkan Nazaruddin. "Tanya ke Ketua Fraksi, saya nggak tahu itu," ujarnya saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Senin 20 Juni 2011.

Akhir pekan lalu, Nazaruddin "bernyanyi" dengan menuding dua orang koleganya di Partai Demokrat, Angelina Sondakh dan Mirwan Amir, sebagai dua orang yang "bermain" dalam proyek pembangunan wisma atlet SEA Games XXVI Jakabaring, Palembang, Sumatra Selatan. Melalui pesan singkat BlackBerry, kepada Tempo Nazaruddin juga menyebut keterlibatan I Wayan Koster dari Fraksi PDI Perjuangan.

Nazaruddin sendiri diduga terlibat dalam kasus ini. Mindo Rosalina Menullang, salah seorang tersangka kasus ini, menyebut Nazaruddin menerima success fee sejumlah Rp 25 miliar dari proyek Rp 191 miliar tersebut. Ia juga menyebut Nazaruddin sebagai atasannya di PT Anak Negeri.

Nazaruddin sendiri sampai saat ini belum dapat diperiksa KPK. Dia dua kali mangkir dari panggilan KPK. Dikabarkan, saat ini Nazaruddin tengah berada di Singapura untuk berobat.

Dalam pesannya, Nazaruddin juga menyebut bahwa Angelina dan Mirwan sempat mengakui soal aliran dana proyek wisma atlet ke Dewan, di hadapan Tim Pencari Fakta yang dipimpin Benny. Ditanya soal ini, Benny tak membantah ataupun membenarkan. "Nggak boleh, nggak boleh begitu," katanya.

FEBRIYAN

mikirin

Haduhhh udah bawa aja sekeluarga ke KPK yaaaahh

LoperKoran

Pesan BBM M Nazaruddin (16/6). TEMPO/Aditia Noviansyah

Quote:

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pernyataan Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, yang dikirim kepada Tempo melalui BlackBerry Messenger, akan dijadikan informasi tambahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Itu dijadikan informasi," kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar di Jakarta, 21 Juni 2011.

Informasi tersebut, kata Haryono, akan menjadi pertimbangan penyidik untuk melihat apakah materi yang dibeberkan Nazaruddin ada kaitannya dengan perkara suap wisma atlet Jakabaring yang sedang diusut KPK. "Tapi, informasi kami kan tidak hanya itu," ujarnya.

Seperti diberitakan, Nazaruddin dalam BBM yang dikirim kepada Tempomenyebut bukan dirinya yang bermain dalam anggaran pengadaan wisma atlet Jakabaring, melainkan Ketua Komisi Olahraga DPR Angelina Sondakh, anggota Badan Anggaran DPR dari PDIP I Wayan Koster, dan kolega separtainya, Mirwan Amir.

Keterlibatan Angelina dikatakan Nazaruddin sudah diketahui Tim Pencari Fakta kasus suap wisma atlet bentukan Demokrat. Kepada TPF, mantan Putri Indonesia itu disebut mengaku ada sejumlah dana anggaran yang mengalir ke Koster, Mirwan, dan pimpinan Badan Anggaran lainnya.

Haryono mengatakan, KPK belum memastikan apakah akan memanggil Angelina, Koster, dan Mirwan untuk dimintai keterangannya. "Tergantung pada perkembangan penyidikan, ya. Kalau dia relevan sebagai saksi yang dianggap akan membuat jelas sebuah perkara, ya akan dipanggil," ujar Haryono.

KPK juga belum mengagendakan pertemuan dengan TPF Demokrat untuk mengupayakan pemulangan Nazaruddin. "Sejauh ini kami belum punya rencana itu. Kami yang jelas memanfaatkan apa yang ada di kami saat ini. Kami fokus menyelesaikan berkas dulu untuk tersangka yang ada," kata dia.

Nazaruddin sebelumnya sudah dua kali dipanggil untuk bersaksi dalam kasus yang sudah menjerat tiga orang sebagai tersangka, termasuk Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam. Namun ,anggota Komisi Energi DPR itu tak memenuhi panggilan, dengan alasan masih berobat di Singapura.

ISMA SAVITRI

LoperKoran

M. Nazaruddin (kiri). TEMPO/Imam Sukamto

Quote:

TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menentukan cara menghadirkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dari Singapura ke Indonesia. "Kami belum membahasnya karena pimpinan belum lengkap kemarin," kata Ketua KPK Busyro Muqoddas kepadaTempo, Selasa, 21 Juni.

Nazaruddin rencananya dijemput paksa setelah dua kali mangkir dari panggilan. Anggota Komisi Energi DPR ini akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap proyek wisma atlet SEA Games XXVI di Jakabaring, Palembang. Dia akan dimintai keterangan sebagai bekas Komisaris Utama PT Anak Negeri.

Komisi pun berencana meminta keterangan Nazaruddin atas berbagai pengakuan saksi dan tersangka. Di antaranya mengenai pertemuan yang disebut pernah dilakukannya membicarakan mengenai wisma atlet. "Ya, soal pertemuan-pertemuan juga," kata Busyro.

Pertemuan tersebut salah satunya dilakukan di salah satu restoran pada pertengahan tahun lalu. Pengacara Wafid, Erman Umar, pada Senin kemarin membenarkan adanya pertemuan tersebut, tapi tak ada kaitannya untuk memenangi perusahaan tertentu sebagai pemenang tender. "Dia (dimaksud Wafid) tidak pernah ada maksud tertentu," ujarnya.

Kepada penyidik, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manullang pernah menyebut bahwa Nazaruddin menerima success feesebesar 13 persen dari proyek berbiaya Rp 191 miliar itu setelah memuluskan PT Duta Graha sebagai kontraktornya. Namun, Rosa belakangan mengubah keterangannya. Nazaruddin pun berkali-kali membantahnya.

Pada kasus ini, KPK menetapkan tiga tersangka antara lain Wafid, Rosa, dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Muhammad El Idris. Ketiganya ditangkap KPK di lantai tiga Kementerian Pemuda dan Olahraga pada 21 April lalu bersama duit suap sebesar Rp 3,2 miliar. Komisi menduga kuat Rosa dan Idris sebagai pemberi suap, dan Wafid sebagai penerima.

Dalam kasus ini, Komisi sudah memeriksa sejumlah saksi termasuk Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng. Komisi kini menunggu Nazaruddin untuk diperiksa, tapi sehari sebelumnya dia keluar negeri sebelum surat cegah tangkal diterbitkan Direktorat Jenderal Imigrasi atas permintaan KPK pada 24 Mei lalu.

Menurut Busyro, KPK berharap Nazaruddin dengan sukarela datang untuk diperiksa, sekaligus memberikan data ihwal beberapa nama yang disebutnya ikut kecipratan dana wisma atlet. "Akan lebih baik jika dia datang memberi keterangan di KPK," katanya.

RUSMAN PARAQBUEQ

LoperKoran

Kinerja KPK dalam menangani kasus yang melibatkan Mohammad Nazaruddin. TEMPO/Edi Wahyono

Quote:

TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi belum menentukan sikap apakah akan memanggil paksa Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. Nazaruddin berstatus saksi dalam kasus suap Wisma Atlet Jakabaring dan terperiksa dalam penyelidikan kasus korupsi pengadaan barang di Kementerian Pendidikan Nasional.

"Kami belum rapimkan (rapat pimpinan) itu. Ya, mudah-mudahan bisa segera ditentukan. Rapimnya, kan, berlangsung hari ini," kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar di Jakarta, Selasa 21 Juni 2011.

Saat ditanya mekanisme pemanggilan paksa terhadap Nazaruddin, Haryono mengaku belum tahu. KPK, kata dia, memang sudah pernah menerapkan pemanggilan paksa, namun terhadap Nunun Nurbaetie, tersangka kasus suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia.

"Memang kami belum punya pengalaman karena kalau Nunun itu, kan, statusnya tersangka. Sementara yang ini (Nazaruddin) saksi," kata dia.

Seperti diberitakan, sudah dua kali Nazaruddin tak memenuhi panggilan KPK yang akan memeriksanya sebagai saksi dalam kasus suap Wisma Atlet Jakabaring. Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat itu disebut-sebut berada di Singapura bersama keluarganya dengan alasan berobat.

Kasus suap Wisma Atlet telah menjerat tiga tersangka, yakni Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indonesia Muhammad El Idris.

Dalam awal pemeriksaan oleh penyidik KPK, Mindo pernah menyebut nama Nazaruddin. Namun, belakangan ia mencabut keterangan tersebut.

ISMA SAVITRI

**j3ndiel**

Mubarok Meyakini BBM 'Serangan' Nazaruddin Ulah Mr A

Quote:

Jakarta - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, meragukan tudingan Nazaruddin terkait keterlibatan sejumlah kader Demokrat dalam kasus Kemenpora. Tudingan melalui BBM diyakini Mubarok ulah dari orang tidak bertanggung jawab.

"Belum tentu itu dari Nazaruddin," kata Mubarok saat dihubungi detikcom, Selasa (21/6/2011).

Dari tempat persembunyiannya di Singapura, Nazaruddin melempar bola panas terkait kasus di Kemenpora. Mantan bendahara umum itu menuding anggota Komisi X DPR dari FPD Angelina Sondakh menyerahkan uang Rp 8 miliar ke Wakil Ketua Banggar DPR, Mirwan Amir.

Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng juga tak luput dari serangan Nazar. Mantan juru bicara presiden ini disebut Nazar juga terkait dalam kasus Kemenpora. Tapi lagi-lagi Mubarok meragukan tudingan itu.

"Saya malah ragu datang dari dia (Nazaruddin). Sekarang teknologi sudah maju," katanya.

Isu soal Mr A yang disebut Ramadhan Pohan ingin menghancurkan Demokrat, justru diyakini Mubarok berada dibalik isu keterlibatan kader Demokrat dalam kasus pembangunan wisam atlet di Palembang.

"Itu dari Mr A (BBM)," imbuhnya. Saat disinggung identitas Mr A, Mubarok enggan menyebutnya. "Keberadaannya ada, tapi tidak bisa disebut," kilahnya.

Nazaruddin selalu mangkir dari panggilan KPK. Alasan sakit menjadi senjata ampuh Nazaruddin untuk tidak diperiksa sebagai saksi dalam kasus Kemenpora. Melihat tingkah kadernya yang terkesan membangkang terhadap hukum, Demokrat tidak bisa berbuat banyak. Bahkan terkesan memberi perlindungan.

"Silakan segera datang. Partai tidak bisa eksekusi fisiknya, pemainnya aparat apalagi berada di luar negeri," tutupnya.

Spoiler for Sumber:

Spoiler for Apresiasi:

**j3ndiel**

Nasib Nazaruddin di DPR Ada di Tangan Anas

Quote:

Jakarta - Desakan agar M Nazaruddin dicopot dari Demokrat dan DPR semakin menguat. Dewan Kehormatan Partai Demokrat memantau desakan itu, namun keputusan akhir tetap berada di tangan ketua umum DPP PD Anas Urbaningrum.

"Kalau masalah itu (pencopotan), ketum DPP yang mempunyai kewenangan sekarang," kata Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, kepada detikcom, Rabu (22/6/2011).

Pengacara kondang ini juga menilai, DPR memiliki kewenangan untuk memecat Nazaruddin. Ada aturan kode etik yang bisa diterapkan bila memang dianggap ada kesalahan. "Kita serahkan saja ke BK DPR," imbuhnya.

Sementara itu, terkait ancaman Nazaruddin dari Singapura, Amir menganggap itu adalah bukti adanya upaya untuk menghindari kewajiban hukum. Seharusnya, bila Nazaruddin memiliki data, disampaikan pada KPK.

"Itu adalah upaya dia untuk mengingkari kewajibannya sambil melempar tuduhan pada pihak-pihak lain," jelasnya.

Amir meminta agar publik tidak memojokkan partainya atas kasus Nazaruddin. Semua upaya memulangkan mantan bendahara umum tersebut sudah dilakukan, namun tetap belum berhasil.

"Kita tidak bisa melakukan pemaksaan karena tidak melakukan upaya paksa. Kita sempat melihat keadaan dia, dan membangun komunikasi dengan dia. Tapi ternyata komitmen sudah dia langgar," lanjutnya.

"Awalnya sangat percaya. Tapi dengan langkah-langkah terakhir ini saya meragukan niat dia untuk seperti dia nyatakan menghadapi dan pertanggungjawaban apa pun," pungkasnya.

Spoiler for Sumber:

Spoiler for Apresiasi:

**j3ndiel**

Kabareskrim: Data-data SMS 'Nazaruddin' Masih Didalami

Quote:

Jakarta - Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi mengatakan telah mendapatkan data-data terkait beredarnya SMS yang mengatasnamakan Nazaruddin. Saat ini data-data itu masih ditelusuri lebih jauh.

"Jadi itu memang kita sudah mendapatkan data-data sekarang kan masih dalam pendalaman. Apa maksudnya dan siapa yang mengirim," ujar Ito usai Launching Mobil dan Gerai Sentra Pelayanan Masyarakat, di lapangan Bhayangkara, Jl Trunojoyo, Jaksel, Rabu (22/6/2011).

Ito mengaku pihaknya terus berkoordinasi dengan kepolisian Singapura untuk mengumpulkan bukti. Penelusuran tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama.

"Itu kan sekarang kita lakukan penyelidikan yang mendalam karena menyangkut UU IT dan sampai saat ini kita harus bekerjasama dengan pihak luar negeri, kepolisian luar dalam hal ini. Karena memang nomor yang digunakan dari luar. Kedua diperkirakan dr luar. Pokoknya kita belum bisa menentukan siapa yang mengirim," jelas jenderal yang akan pensiun akhir bulan ini.

Jadi data sudah diperoleh Pak? "Data sudah pastilah, tapi kan telepon itu bisa dibeli oleh siapa saja bisa digunakan oleh siapa saja. Itu memerlukan suatu penguraian, hubungan antara si penelepon dengan siapa itu sekarang masih penyelidikan," imbuhnya.

Namun Ito membantah telah mengirim surat ke polisi Singapura untuk meminta data operator nomor telepon pengirim. "Nggak pake kirim surat, kita punya kerjasama bilateral," kilahnya.

Sebelumnya, dikabarkan Polisi Singapura telah mengirimkan surat kepada Polri terkait penyelidikan SMS 'Nazaruddin'. Surat itu balasan atas surat yang dikirim Polri sebelumnya, yang meminta kerjasama dan membuka data operator.

Sebelumnya, ancaman dari orang yang mengaku-ngaku Nazaruddin itu menyebar lewat SMS dan BlackBerry Messenger (BBM) sejak Sabtu (28/5/2011). Pesan SMS disebar dari nomor +65843939xx. Saat detikcom mencoba menghubungi nomor itu, ternyata nomor itu sudah tidak aktif.

Adapun isi pesan SMS gelap itu berbunyi, "Demi Allah, saya M Nazaruddin telah dijebak, dikorbankan, dan difitnah. Karakter, karier, masa depan saya dihancurkan. Dari Singapore saya akan membalas..."

Isi SMS itu juga mengungkap tudingan-tudingan terhadap SBY dan politisi-politisi PD. Di antaranya adalah Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng.

Nazaruddin sudah membantah telah mengirim SMS ancaman itu. "Ini fitnah, enggak benar sama sekali," ucap Nazaruddin saat dihubungi.

Politikus Partai Golkar Indra J Pilliang pernah didatangi penyidik Bareskrim untuk diambil data-data HP-nya. Indra adalah penerima langsung SMS itu.

Spoiler for Sumber:

Spoiler for Apresiasi:

**j3ndiel**

Mangkir Terus dari KPK, Nazaruddin Bisa Diduga Halangi Penyelidikan

Quote:

Jakarta - Nazaruddin beberapa kali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun selalu mangkir. Jika terus mangkir dari panggilan KPK tanpa keterangan resmi, Nazar bisa diduga menghalang-halangi penyelidikan.

"Bisa diduga penghalang-halangan tindak pidana korupsi, karena kesaksiannya memang dibutuhkan, dan menjadi kunci. Kalau dia ditetapkan jadi tersangka, maka bisa kena pasal tambahan penghalang-halangan dalam pembongkaran kasus korupsi," ujar pengamat hukum pidana Dr Mudzakkir dalam perbincangan dengan detikjcom, Rabu (22/6/2011).

Jika benar sedang sakit dan berobat di Singapura, imbuhnya, maka perlu diketahui apakah penyakitnya itu menjadi penghalang untuk memenuhi panggilan KPK. Jika benar sedang sakit, seharusnya Nazar mengirimkan surat keterangan perihal penyakitnya dari dokter yang menanganinya.

"Kalau fair, Nazaruddin seharusnya memberikan surat keterangan dokter yang menjelaskan dia berhalangan hadir karena sakit," sambung akademisi UII Yogyakarta ini.

Mengingat Nazar telah menunjuk kuasa hukum, menurut Mudzakkir, kuasa hukum Nazar perlu proaktif mendatangi KPK untuk menjelaskan kondisi kliennya. Dia juga berharap KPK secara intens menjalin kerjasama dengan Singapura dalam upaya memulangkan Nazar.

Bagaimana dengan rencana penjemputan paksa Nazar? "Hak hukum yang bersangkutan juga harus dihargai. Dulu Gayus Tambunan itu dirayu sehingga mau pulang. Nah apakah ini mau dilakukan Nazar, mau dirayu untuk pulang. KPK sebaiknya meminta secara persuasif dan tidak melanggar hak hukum di negara lain," kata Mudzakkir.

Nazaruddin dipanggil KPK untuk dua kasus berbeda. Kasus pertama terkait kasus dugaan korupsi pengadaan di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). KPK ingin meminta keterangan Nazaruddin terkait penyelidikan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) pada tahun anggaran 2007. Namun Nazar mangkir dari panggilan.

KPK juga memanggil Nazar terkait dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Namun sudah dua kali dipanggil, Nazar tidak juga menunjukkan batang hidungnya di KPK. Nazar masih berada di Singapura dengan alasan berobat. Karena selalu mangkir, KPK berniat menjemput paksa Nazar.

Spoiler for Sumber:

Spoiler for Apresiasi: