2nd April 2011
|
 |
Ceriwis Lover
|
|
Join Date: Jan 2011
Location: |PIC#62| |New World|
Posts: 1,584
Rep Power: 31
|
|
Kinerja Tak Ada Urusan dengan Gedung
Quote:
Quote:
raksi Partai Gerindra tetap menunjukkan sikap penolakannya terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR. Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Marthin Hutabarat, mengatakan, pembangunan gedung baru belum menjadi kebutuhan mendesak DPR saat ini. Apalagi, menurut dia, keberadaan gedung baru tak akan mempengaruhi kinerja anggota Dewan ke depannya untuk menjadi lebih baik.�Peningkatan kinerja tak ada urusannya dengan gedung baru DPR. Yang terpenting bahwa gedung DPR tak hanya digunakan untuk gedung transaksi, katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Jumat (1/4/2011).
Anggota Komisi III DPR ini mempertanyakan alasan pembangunan gedung baru akan meningkatkan kinerja anggota Dewan. Padahal, menurut dia, kinerja anggota justru terkait dengan idealisme masing-masing anggota.
Oleh karena itu, dalam rapat konsultasi mendatang, Gerindra tetap akan menolak kelanjutan pembangunan gedung baru. Menurut Marthin, jika gedung baru dengan 36 lantai dibangun, gedung DPR yang lama, Gedung Nusantara I, akan terbengkalai. Banyak ruangan di gedung dengan 23 lantai itu tak akan terpakai lagi. Alasan bahwa gedung baru juga akan dipakai oleh anggota Dewan yang akan datang juga dinilainya naif.
�Ngapain ngurus DPR yang akan datang,� ucapnya.
Kalaupun gedung baru nanti jadi dibangun, Marthin berharap gedung dibangun sesuai dengan kebutuhan saat ini. Selain itu, gedung juga harus dibuat oleh arsitek Indonesia yang menyadari kebinekaan Indonesia dan harus melalui mekanisme sayembara. Bahkan, dia mengimpikan gedung akan memanfaatkan tenaga matahari.
Sejumlah anggota DPR, digagas oleh anggota DPR asal Fraksi PAN, Teguh Juwarno, kemarin, menggagas petisi moral. Ia mengumpulkan tanda tangan dari anggota DPR yang menolak rencana pembangunan gedung tersebut.
Ide petisi moral digulirkan bersamaan dengan rapat Badan Musyawarah DPR yang menghasilkan desakan kepada pimpinan DPR dan pimpinan fraksi untuk menggelar rapat konsultasi pimpinan sebelum masa reses mulai pada 9 April mendatang.
|
|
|
