|
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah memasukkan berbagai aspek kesehatan reproduksi, jauh lebih maju dibandingkan dengan UU No 23/1992 tentang Kesehatan yang direvisi. Meski demikian, masih ada pasal-pasal dalam bab kesehatan reproduksi yang belum cukup memenuhi Komitmen Kairo yang ditandatangani Pemerintah Indonesia tahun 1994.
Istilah �kesehatan seksual� sudah dipakai. Ini kemajuan luar biasa,� ujar Direktur Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) Dr Zahidup Hugue di Jakarta, saat memberikan sambutan mengenai dialog hak-hak atas kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi terkait pembuatan peraturan pelaksanaan (PP) UU No 36/2009.
�PP itu harus sudah ada bulan Oktober 2010,� kata Ninuk Widyantoro dari Yayasan Kesehatan Perempuan yang menyelenggarakan dialog itu di Jakarta, Selasa.
Dialog dimaksudkan untuk menyatukan pandangan, khususnya mengenai kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual. Dalam Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) tahun 1994, hak seksual dan hak atas kesehatan reproduksi adalah dua hal penting yang menegaskan dukungan terhadap pemberdayaan perempuan (yang tidak monolitik sifatnya), kesetaraan jender, termasuk kesetaraan di antara manusia, termasuk yang berbeda orientasi seksualnya.
Dr Huque mengingatkan posisi strategis reformasi UU Kesehatan, sampai-sampai Presiden Obama menunda kunjungannya ke Indonesia. �Di AS, reformasi UU Kesehatan akan memberi jaminan pemenuhan hak kesehatan atas 32 juta warga, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi,� kata Dr Huque.
Adrienne Germain dari Koalisi Kesehatan Perempuan Internasional, yang mengunjungi Indonesia secara reguler sejak tahun 1974, mengingatkan komponen inti ICPD mencakup pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, hak asasi manusia, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan jender, serta akses kepada pelayanan dan pendidikan kesehatan seksual dan kesehatan seksual remaja.
Beberapa isu dalam pasal tentang bab mengenai kesehatan reproduksi dalam UU Kesehatan memperlihatkan, seksualitas senantiasa menjadi wilayah pertarungan politik sekaligus alat kontrol penguasa. Politik kebertubuhan, mengutip Ketua Komnas Perempuan 2004-2009 Kamala Chandrakirana, memasuki wilayah paling strategis, yakni keberwargaan bangsa.
Pasal-pasal itu juga berpotensi melanggar hak kesehatan yang bersifat universal dan merupakan hak asasi warga negara. Selain itu juga menjadi sandungan upaya mengurangi angka kematian ibu melahirkan (AKI). Inilah yang ditekankan oleh Zumrotin K Susilo dari Yayasan Kesehatan Perempuan.
Di antaranya bab aborsi aman yang hanya diberikan kepada pasangan sudah menikah dan ganjalan pasal moral dan agama. �Bagaimana dengan inses di dalam keluarga yang atas nama moral memaksa korban mempertahankan kehamilannya?� tanya Zumrotin.
Ia juga mempertanyakan pasal konseling dan mengingatkan, tak setiap orang bisa menjadi konselor trauma untuk masalah sangat peka itu. �Harus ada pelatihan khusus,� ujar dia.
Peraturan dalam UU yang menyebutkan penghentian kehamilan hanya bisa dilakukan sebelum usia enam minggu juga dipertanyakan Zumrotin. �Bagaimana dengan kelainan janin yang berujung pada kecacatan? Apakah sudah bisa dideteksi pada usia enam minggu itu? Para dokter ahli kandungan harus diajak dalam pembuatan peraturan pemerintah terkait hal itu.�
Isu kekerasan
Pasal mengenai aborsi juga mengabaikan pengalaman perempuan yang terpaksa menghentikan kehamilannya oleh sebab-sebab yang akarnya struktural. Terbatasnya akses pada pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif menyumbang 10 sampai 50 persen AKI.
Adrienne mengingatkan masalah kekerasan terhadap perempuan dalam isu kesehatan reproduksi. Ia mengungkap hasil riset sejumlah lembaga yang menyatakan, satu dari tiga perempuan di dunia mengalami kekerasan seksual. �Kekerasan terhadap perempuan meningkat saat hamil,� ujarnya.
Dr Ramona dari Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) mengingatkan, pada peraturan dan sikap kelompok-kelompok masyarakat yang atas nama moral mengancam pelayanan kesehatan reproduksi. �Klinik kami berkurang dari 14 menjadi sembilan karena berbagai ancaman,� ujar dia.
Menurut Adrienne, paket kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi mencakup informasi dan edukasi, kontrasepsi, akses kepada aborsi legal dan aman, kesehatan ibu, diagnosis infeksi seksual menular dan HIV, serta kepedulian dan dukungan bagi korban kekerasan seksual dan koersi.
Sayangnya, �Pencitraan kesehatan reproduksi menakutkan karena karena seksualitas disempitkan menjadi persoalan infeksi menular seksual,� ungkap Rachel Arini (17) yang mengeluhkan keterbatasan akses remaja pada pelayanan kesehatan reproduksi.
Dasar pencapaian
Terkait pencapaian target Sasaran Pembangunan Milenium (MDGs) pada tahun 2015, Adrienne mengingatkan, MDG-5, yakni meningkatkan kesehatan ibu, merupakan dasar pencapaian seluruh target MDGs lainnya.
Target MDG-5 adalah mengurangi AKI sampai 75 persen dari rasio pada tahun 1990-2015. Target lain adalah mencapai akses universal pada kesehatan reproduksi tahun pada tahun
AKI merupakan indikator utama pembangunan manusia. AKI dan kesehatan ibu merupakan indikator berbagai persoalan penting pembangunan.
Di Indonesia, angkanya berkisar antara 228/100.000 kelahiran hidup (data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia/SDKI) dan 420 per 100.000 kelahiran hidup (data Bank Pembangunan Asia), atau masih 2,3 perempuan meninggal per hari terkait kehamilannya.
(Maria Hartiningsih)
|
20th April 2010
Menindaklanjuti UU Kesehatan
---
