| FAQ |
| Calendar |
|
|
|||||||
| Nasional Berita dalam negeri, informasi terupdate bisa kamu temukan disini |
 |
|
|
Thread Tools |
|
#1
2nd August 2011
|
||||
|
||||
Sistem Warna Kendaraan Dikhawatirkan Jadi Lahan 'Tilang Damai'
 Jakarta - Pembatasan kendaraan dengan sistem warna semakin mempersulit masyarakat. Kebijakan itu dikhawatirkan juga bisa jadi lahan basah polisi nakal. "Akhirnya muncul action negatif lagi. Muncul tilang damai. Masyarakat disengaja dipersulit untuk dijadikan lahan pemasukan," ujar pengamat kebijakan publik dari UI Andrinof Chaniago kepada detikcom, Selasa (2/8/2011). Menurut Andrinof, pembatasan kendaraan dengan sistem warna sama dengan rencana penerapan ERP. Masyarakat dipaksa untuk mengeluarkan uang jika butuh melewati kawasan itu. "Masyarakat dipersulit dengan sarana dan prasarana yang buruk. Kesulitan itu dibisniskan," imbuhnya. Andrinof menolak rencana pembatasan kendaraan dengan sistem warna. Kebijakan itu dinilainya mengambil hak masyarakat. Sebab kemacetan disebabkan karena kebijakan pemerintah, bukan perilaku masyarakat. "Kebijakan diperbaiki lebih dulu, bukan masyarakat yang ditekan. Ini menjadi tidak adil karena pajak masyarakat sudah diambil, haknya juga diambil," kata dia. Kebijakan pemerintah yang perlu diperbaiki menyangkut transportasi umum, menambah jembatan penyeberangan orang, menghilangkan angkot di kota besar, mengurangi jumlah taksi dan memperbanyak membangun rumah susun oleh negara dengan harga terjangkau. "Karena harga rumah kan mahal, masyarakat akan mencari rumah yang murah dan adanya di pinggir-pinggir. Makanya mereka lebih banyak di jalan, dan sistem transportasi tidak mencukupi. Akhirnya muncul alternatif membeli sepeda motor dan mobil bekas. Lain lagi kalau mereka dibangunkan rumah susun," ujar Ketua Koordinator Tim Visi Indonesia 2033 ini. Untuk lahan rumah susun, pemerintah bisa menggunakan rumah dinas yang ada di Jakarta. Terlalu mewah pejabat mendapat rumah seperti itu. Pemprov DKI juga perlu menyediakan Rp 1 triliun per tahun ditambah dari pemerintah pusat Rp 0,5 triliun per tahun untuk rusun itu. "Masyarakat yang tadinya kerja dan tinggal di pinggiran akan pindah," tuturnya. Jika kebijakan itu sudah dilakukan, menurut Andrinof, pemerintah bisa mengatur dengan meninggikan pajak kendaraan. sumber 
|
|
#2
2nd August 2011
|
||||
|
||||
Pembatasan Kendaraan Berdasar Warna Diuji Coba September
 Jakarta - Sistem 3 in 1 yang selama ini digunakan untuk membatasi volume kendaraan, akan digantikan dengan seleksi warna mobil. Seleksi berdasarkan warna gelap dan terang yang diyakini lebih efektif membatasi kepadatan kendaraan tersebut akan diujicobakan paling lambat September 2011. "Uji cobanya mungkin September, sebelum SEA Games 2011," kata Wakadir Lantas Polda Metro Jaya, AKBP Tomex Kurniawan, di Mapolda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jakarta, Selasa (2/8/2011). Namun ditambahkannya, sejauh ini Polda Metro Jaya masih menunggu hasil kajian penerapan seleksi warna. Rencananya kajian tersebut baru akan ada hasilnya pada bulan ini. "Walau belum ada keputusan, tapi kita sepakat dengan sistem warna ini. Sebab lebih memudahkan petugas di lapangan," sambungnya. Faktor kemudahan tersebut sangat menonjol bila dibanding pembatasan dengan seleksi nomor polisi ganjil dan genap. Jaringan CCTV yang ada saat ini belum cukup tersebar luas sehingga akan cukup menyulitkan petugas lapangan melakukan pengawasan nomor-nomor polisi kendaraan yang lalu lalang. "Belum lagi kalau nopol itu dipalsukan. Sistem warna gelap terang ini sudah diterapkan di Beijing dan beberapa kota di Eropa, hasilnya positif," papar Tomex. sumber
|
|
#4
3rd August 2011
|
|||
|
|||
|
budayakan menggunakan sarana transportasi umum, naik sepeda, dan kalo bisa jalan kaki kalo tempat kerjanya gak terlalu jauh..
|
|
|
|
